JAKARTA, Exposenews.id – Istilah desil mendadak mencuat dan menjadi buah bibir di mana-mana setelah pemerintah mengumumkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan tingkat kesejahteraan rakyat. Publik pun bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud dari pengelompokan desil 1 hingga 10 ini?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat yang tergolong dalam desil 9 dan 10—yang notabene merupakan kelompok paling sejahtera—seharusnya tidak lagi menikmati BBM subsidi.
“Ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima,” ujar Bahlil dengan lugas pada Rabu (19/8/2026).
Meskipun demikian, pemerintah belum mengambil keputusan final mengenai larangan otomatis bagi desil 9 dan 10 untuk membeli BBM subsidi. Bahlil menegaskan bahwa kajian mengenai pembatasan Pertalite berbasis desil ini masih berlangsung dan belum mencapai titik temu.
“Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian, lagi dikaji,” jelasnya.
Wacana ini otomatis membuat istilah desil melambung popularitasnya di berbagai platform. Namun, tahukah Anda apa sebenarnya itu dan bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam kategori tertentu?
Mengupas Tuntas: Apa Itu Desil?
Desil pada dasarnya merupakan sistem pengelompokan keluarga berdasarkan posisi tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengelompokan ini membagi masyarakat menjadi 10 lapisan yang berurutan dari desil 1 hingga desil 10.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, memaparkan bahwa desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dalam distribusi tingkat kesejahteraan secara menyeluruh.
“Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi,” jelas Ari pada Sabtu (15/8/2026).
Dengan demikian, desil bukanlah sekadar cap atau label untuk menandai seseorang kaya atau miskin secara instan. Desil justru menggambarkan posisi suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai indikator sosial dan ekonomi yang terintegrasi dalam pemeringkatan DTSEN.
Desil 10 berada di puncak piramida sebagai kelompok 10 persen dengan kesejahteraan tertinggi, sementara desil 1 menduduki posisi paling bawah dalam struktur tersebut.
Siapa yang Menentukan Desil Seseorang?
Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab menghimpun dan mengolah pengelompokan ini. Menariknya, penentuan tidak hanya berpatokan pada besaran pendapatan seseorang atau keluarganya.
“Jadi, desil bukan angka yang menunjukkan besarnya pendapatan seseorang, melainkan posisi relatif suatu keluarga dalam distribusi tingkat kesejahteraan,” tambah Ari.
Terdapat delapan indikator komprehensif yang digunakan untuk menentukan pengelompokan tersebut. Indikator-indikator itu mencakup identitas kependudukan, tingkat pendidikan, status ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses terhadap sanitasi dan air minum, kesehatan serta disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.
Perubahan pada salah satu aspek kehidupan keluarga dapat secara langsung memengaruhi gambaran kondisi sosial ekonominya. Karenanya, desil tidak bisa dipahami secara sempit hanya dari nominal gaji atau pendapatan bulanan semata.
Kenapa Desil Bisa Tidak Sesuai Kondisi Ekonomi Aktual?
Salah satu tantangan yang mungkin muncul adalah data yang tidak lagi merepresentasikan kondisi ekonomi terkini sebuah keluarga. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi ekonomi bersifat dinamis dan berubah-ubah seiring waktu.
Seseorang bisa kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, memperoleh aset baru, atau sebaliknya kehilangan aset yang dimiliki. Karena itulah, posisi desil bukanlah penilaian yang bersifat tetap atau absolut.
Ari mengakui bahwa pemerintah menyadari potensi ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan.
“Pemerintah menyadari bahwa ketidaksesuaian masih mungkin terjadi. Karena itu, DTSEN memang dirancang sebagai data yang dinamis dan terus dimutakhirkan, termasuk melalui verifikasi atau ground check di lapangan,” tutur Ari.
Masyarakat yang merasakan kondisi sosial ekonominya telah berubah juga memiliki hak untuk mengajukan pemutakhiran data secara resmi.
“Desil bersifat dinamis. Apabila masyarakat merasa data yang tercantum belum menggambarkan kondisi sosial ekonominya saat ini, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran,” jelasnya.
Bagaimana Cara Memperbarui Data Desil?
Proses pemutakhiran data dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara langsung (offline) maupun melalui daring (online).
Untuk pengajuan secara offline, masyarakat dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan sesuai domisili masing-masing. Setelah menyampaikan permohonan pemutakhiran DTSEN, masyarakat diwajibkan mengikuti prosedur yang ditetapkan dan melengkapi seluruh dokumen atau persyaratan yang diminta.
Data tersebut kemudian diproses untuk verifikasi lebih lanjut. Jika diperlukan, masyarakat juga akan diminta mengikuti survei yang dilakukan oleh pendamping sosial di lapangan.
Sementara itu, pemutakhiran secara online dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store. Setelah mengunduh dan mendaftarkan akun, pengguna dapat memilih menu “Usulkan Pembaruan” untuk memulai proses.
Seluruh data dan pertanyaan yang tersedia harus diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah pengajuan dikirim, masyarakat hanya perlu menunggu proses verifikasi dari petugas berwenang.
Namun perlu dicatat, pengajuan tersebut tidak serta-merta mengubah posisi desil secara instan.
“Data tersebut terlebih dahulu akan melalui proses verifikasi dan validasi oleh kementerian terkait, kemudian diproses dan dilakukan pemeringkatan ulang secara periodik oleh BPS,” kata Ari.
Desil dan BBM Subsidi: Apa Hubungannya?
Pembahasan mengenai desil saat ini tidak bisa dilepaskan dari rencana pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM subsidi. Pemerintah sedang menyusun langkah-langkah pengendalian subsidi energi, termasuk untuk Pertalite. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menggunakan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penentuan hak memperoleh subsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan bahwa masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi seharusnya tidak lagi mendapatkan BBM subsidi.
“Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya,” jelas Purbaya pada Selasa.
Namun hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji mekanisme tersebut secara mendalam. Penyebutan desil 9-10 belum bisa diartikan sebagai aturan final bahwa seluruh masyarakat yang masuk kelompok tersebut otomatis dilarang membeli Pertalite.
Kabar Mengejutkan: Kuota BBM Subsidi 2027 Dipangkas Drastis!
Di sisi lain, pemerintah benar-benar menyiapkan pengurangan besar-besaran kuota BBM subsidi pada 2027. Dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kementerian Keuangan, Jumat (14/8/2026), pemerintah menetapkan kuota BBM subsidi 2027 sebesar 20,09 juta kiloliter.
Angka ini turun drastis sebesar 28,34 juta kiloliter atau 58,5 persen dibandingkan kuota 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter! Bayangkan, hampir 60 persen kuota dipangkas dalam satu tahun!
Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto mengungkapkan bahwa pengendalian subsidi ini telah dibahas bersama Menteri ESDM.
“Berdasarkan pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi. Termasuk salah satunya yang Pertalite,” jelas Ferry, dikutip dari Kontan, Rabu (19/8/2026).
Pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 75 dollar AS per barrel pada 2027. Dengan kurs Rp 17.840 per dollar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp 1,3 juta per barrel. Asumsi ini masih di bawah harga minyak dunia saat ini yang berada di sekitar 83 dollar AS atau sekitar Rp 1,47 juta per barrel.
Fakta Mengejutkan: Konsumsi BBM Subsidi Justru Meningkat!
Yang menjadi ironi, pemangkasan kuota justru terjadi ketika penggunaan BBM subsidi malah meningkat signifikan. Pada semester I 2026, volume penyaluran BBM subsidi mencapai 7.989,5 ribu kiloliter—melonjak 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 7.410,1 ribu kiloliter.
Pada saat yang sama, pangsa Pertalite meningkat drastis dari 75,4 persen pada Januari-Mei 2026 menjadi 80,3 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, pangsa Pertamax justru merosot dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen.
Artinya, masyarakat semakin beralih ke BBM subsidi di tengah rencana pemerintah yang justru ingin membatasinya. Akankah kebijakan ini benar-benar terlaksana? Saksikan kelanjutannya!
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
