Exposenews.id, Minut – Kapasitas anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dipertanyakan aktivis Wil Luntungan. Ini karena Pemilihan Kumtua (Pilhut) di beberapa desa belum dilaksanakan padahal anggaran pelaksanaannya sudah ada di APBD Tahun Anggaran 2023.
Hal ini memicu pertanyaan berbagai kalangan, apa alasannya Pemkab Minut belum melakukan langkah-langkah untuk pelaksanaan Pilhut tersebut.
Wil Luntungan kini menjadi pihak DPRD. Dia menyadari tugas pengawasan anggota dewan. Bahkan dia juga menantang keberanian para wakil rakyat untuk mendengar bersama Pemkab.
“Beranikah Komisi I DPRD memanggil Pemkab untuk sidang?” ungkap Luntungan dilansir dari salah grup WA, Jumat (19/5/2023).
Kondisi sekarang ini, kata Luntungan, mencuat polemik, sejumlah pihak bersama-sama setuju mau digunakan untuk apa kesepakatan Pilhut tersebut. Dia pun meminta ketegasan pimpinan DPRD Minut menyikapi persoalan inu.
Menurut Wil, jika pimpinan dewan tidak punya ketegasan apakah melaksanakan Pilhut atau tidak, itu jelas menunjukkan sikap yang tidak lagi peduli dengan masyarakat Minahasa Utara.
“Jika pimpinan dewan tidak mengambil sikap, mengabaikan pelaksanaannya atau tidak Pilhut, berarti tidak lagi peduli dan memperhatikan kepentingan masyarakat,” kata Wil dengan ketus.
Ternyata, masa jabatan Plt Kumtua pada 56 desa telah berakhir pekan kemarin.
(Eba)
