Exposenews.id, Manado – Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) pada 2022 lalu tumbuh 5,30% (yoy). Capaian itu didukung oleh struktur perekonomian Minahasa Tenggara relatif beragam di berbagai sektor ekonomi, dengan sektor pertanian dan konstruksi menjadi 2 sektor terbesar. Pada 2022, sektor transportasi dan pertanian mencatatkan pertumbuhan tertinggi.
Mencermati capaian tersebut, sekaligus juga guna menjaga inflasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara mengadakan High Level Meeting (HLM) dengan TPID dan TP2DD Minahasa Tenggara di Kantor Perwakilan BI Sulut, Kamis (16/3/2023). Rapat ini dipimpin Kepala KPw BI Sulut, Andry Prasmuko, dan dihadiri Wakil Bupati Mitra Yoke Legi, serta anggota TPID dan TP2DD Mitra.
“Indikator kesejahteraan Minahasa Tenggara terus menunjukkan perbaikan. Persentase pengangguran lebih rendah dari tingkat Provinsi. Sementara itu, persentase penduduk miskin juga terus mengalami penurunan meski masih lebih tinggi dari Provinsi,” kata Andry Prasmuko dalam sambutannya.
Di sisi fiskal, rasio kemandirian Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2022 cenderung rendah. Realisasi pendapatan dan belanja APBD 2022 juga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meski telah terdapat menurunan pagu/anggaran pendapatan dan belanja.
“Meninjau kinerja sistem keuangan, Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Kabupaten Minahasa Tenggara pada Januari 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,11% (yoy), dan penyaluran kredit cenderung stabil. Secara sektoral, penyaluran kredit terbesar Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat pada Sektor Administrasi Pemerintah. Di sisi lain, rasio NPL Kab. Minahasa Tenggara mengalami kenaikan dari 2,43% menjadi 2,53% pada Januari 2023,” papar Andry kepada seluruh peserta HLM.
Dikatakan Andry bahwa kinerja sistem pembayaran non-tunai terutama melalui kanal pembayaran QRIS, jumlah merchant di Minahasa Tenggara terus menunjukkan peningkatan.
Dari segi perkembangan inflasi, pada Februari 2023, inflasi dua kota pencatatan IHK di Sulut lebih rendah dari bulan sebelumnya. Manado sendiri tercatat deflasi -0,21% yang didorong oleh deflasi komoditas angkutan udara, tomat, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Sementara itu komoditas perikanan mengalami peningkatan harga.
“Namun demikian secara bulanan, terdapat pola historis kenaikan tekanan inflasi di Manado. Hal ini yang perlu kita cermati bersama, sehingga peningkatan tekanan inflasi tidak menggerus daya beli masyarakat di periode Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 2023 nanti,” kata Andry.
Secara historis, dalam 3 tahun terakhir komoditas angkutan udara, barito, dan perikanan mendorong inflasi Kota Manado di periode Idul Fitri. Periode ini BI definisikan sebagai 1 bulan menjelang Idul Fitri, dan bulan Idul Fitri itu sendiri.
“Secara umum, Manado memang tercatat defisit komoditas Barito, sehingga pasokan didatangkan dari wilayah lain di dalam Sulawesi Utara (Minahasa dan Bolmong), dan dari luar Sulawesi Utara. Sehingga, berbagai upaya ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan efisiensi distribusi, dan penguatan KAD diperlukan untuk menjaga kesediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas ini,” kata dia.
Untuk keseluruhan tahun 2023, inflasi Sulawesi Utara diperkirakan kembali berada pada rentang target 3% ± 1% (yoy). Untuk itu, perlu sinergi upaya TPID dalam menjaga tekanan inflasi, terutama dalam jangka pendek ini menjelang HBKN Idul Fitri 2023.
“Berbagai upaya pengendalian inflasi tahun 2023 telah dilakukan oleh TPID se-Sulawesi Utara, seperti melakukan capacity building, perluasan KAD, HLM oleh beberapa TPID di Bolaang Mongondow Raya, pencanangan Gerakan Pengendalian Inflasi Sulut 2023, dan perluasan jalur komunikasi melalui pemuka agama. Pada bulan Maret juga kami telah melakukan HLM dengan Kota Manado dan wilayah Kepulauan,” Andry menambahkan.
Ke depan, sinergi ini akan diperkuat dengan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 yang dilakukan melalui strategi 4K yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif. Kinerja TPID selama satu tahun ini akan dievaluasi dan dikompetisikan dalam TPID Awards. Kriteria penilaian TPID Awards telah disampaikan melalui surat Kemendagri, dengan tenggat waktu penyampaian tanggal 31 Maret 2023.
“Kami mengapresiasi kerja sama Kabupaten Minahasa Tenggara yang pada tahun 2022 lalu telah tertib menyampaikan laporan kinerja TPID. Selanjutnya, kami harap pada tahun ini pelaporan kinerja dapat dilakukan kembali dengan lebih maksimal,” imbuhnya.
(RTG)
