Oleh: Ronald Ginting
Exposenews.id, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 tercatat minus 5,32% dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun 2019. Sementara dibandingkan dengan kuartal I-2020 maka terkontraksi minus 4,19%.
Untuk mengatasi hal itu, salah satu yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Rencananya ada 13,8 juta pegawai yang mendapat program gaji tambahan ini.
Besaran anggaran BLT yang didapat para pegawai adalah Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan atau totalnya Rp 2,4 juta. Adapun, anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp 31,2 triliun. Rencananya, program ini dimulai pada September tahun ini dan Kementerian Ketenagakerjaan yang akan melaksanakannya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bantuan tersebut akan diberikan kepada 13,8 juta tenaga kerja dengan kriteria non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan.
“Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” kata Erick dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan program bantuan sosial (bansos) dengan skema maupun tambahan benefit. Bansos ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bansos dengan skema baru ini mulai dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, diskon listrik untuk industri, bisnis, dan sosial, bantuan produktif kepada pelaku UMKM.
Stimulus yang baru, kata Sri Mulyani adalah penghapusan tarif listrik minimum atau abodemen bagi pelaku industri, bisnis, dan sosial. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 triliun. Adapun anggaran Rp 3 triliun ini kompensasi untuk PLN.
“Pemerintah meminta PLN tidak lagi memberikan tagihan minimal kepada industri, bisnis, dan sosial sehingga pelanggan membayar sebesar yang mereka gunakan,” katanya.
Pemerintah, kata Sri Mulyani juga meningkatkan jumlah pengurangan cicilan PPh badan dari yang sebelumnya 25% menjadi 50%.
Sedangkan untuk PKH, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan ada pengubahan skema yaitu penambahan bantuan berupa beras sebesar 15 kilogram (kg) kepada seluruh penerima hingga akhir tahun. Anggaran yang disediakan untuk program tambahan ini sebesar Rp 4,6 triliun.
Selanjutnya tambahan benefit untuk program Kartu Sembako, menurut Sri Mulyani nantinya para penerima manfaat akan mendapat bantuan tunai sebesar Rp 500.000 dan anggaran yang disediakan sekitar Rp 5 triliun.
“Kita akan berikan bansos produktif bagi 12 juta UMKM artinya mereka dapat Rp 2,4 juta yang sangat kecil dan bentuknya bantuan sifatnya produktif jadi bukan pinjaman dengan total anggar mendekati Rp 30 triliun,” ungkapnya. (RTG)
