Exposenews.id, SULUT – Dinas Kehutanan (Dishut) Sulut bisa dibilang memiliki tugas berat dalam keseharian kerja, namun mirisnya tak ditopang dengan anggaran yang seimbang.
Hal ini kemudian membuat Ketua Komisi II DPRD Sulut Sandra Rondonuwu atau kerap disapa Saron sebagai mitra kerjanya, kemudian punya rasa peduli terhadap Dishut Pemprov Sulut.
Saron yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut menyuarakan kepeduliannya terhadap dinas ini.
Seperti halnya yang disuarakan Saron saat rapat pembahasan Rancangan APBD Sulut Tahun Anggaran (T.A) 2024 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut,Rabu (8/11/2023).
Kepada Ketua TAPD Sulut Steve Kepel, Saron minta agar beban tanggung jawab Dishut untuk ditopang dengan anggaran yang mumpuni.
“Saat RDP (Rapat Dengar Pendapat,Red) dengan Dishut, kami membaca RKA (Rencana Kerja dan Anggaran,Red) Dishut anggarannya minim sekali, sementara kerja dan tanggung jawab sangat berat, ini tidak seimbang,” lugas Srikandi PDIP dapil Minsel-Mitra ini.
Kata Saron, Mereka harus menjaga dan berpatroli siang malam menjaga hutan di Sulut, tapi anggaran yang diberikan sangat tidak rasional.
“Siang malam menjaga jangan sampai ada ilegal logging,jangan ada pengrusakan hutan,jangan ada kebakaran, sampai-sampai membahayakan nyawa mereka. Tapi kemudian diberi anggaran sangat minim,”ucap Saron.
Ia pun meminta agar TAPD mengkaji kembali anggaran bagi Dishut Sulut.
Dalam RDP Bersama Komisi II belum lama ini, Kepala Dishut Sulut Jemmy Ringkuangan menyatakan Ia dan jajarannya selalu siap menjalankan tanggung jawab yang diberikan.
“Kerja berat, tapi sudah diberi tanggung jawab, kami selalu siap dan loyal terhadap pemimpin,”ucap Tuama Minahasa ini.(Obe)
