Exposenews.id, SULUT – Anggota DPRD Sulut Toni Supit yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) Ingatkan Penyusunan dan Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Sulut tahun anggaran 2024 jangan kecolongan.
Ia tegaskan antara perencanaan program kerja dan pendapatan harus dihitung seksama.
Ini disampaikannya saat rapat pembahasan Rancangan APBD Sulut Tahun Anggaran (T.A) 2024 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut,Rabu (8/11/2023).
“Kita seharusnya merencanakan sebaik mungkin berkaitan dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Supaya rencana-rencana kita di APBD 2024 ini bisa berjalan baik dan tidak ada saling curiga, terutama dari sektor pendapatan,” ungkap Toni Supit.
Sektor pendapatan ini, kata Toni, tidak bisa dipagari bahwa semua pihak setuju seperti itu karena ada sumber-sumber pendapatan lainnya.
“Saya mengingat ada satu daerah di Maluku karena mereka setiap tahunnya mendapat pendapatan dari tambang mas, kemudian mereka anggarkan menjadi fiks di dalam APBD, ternyata ketika digali emasnya tidak sesuai dengan harapan, sehingga pendapatan mereka itu tidak didapat, tetapi itu sudah masuk dalam APBD,” jelasnya.
Lanjut politisi PDIP dari daerah pemilihan Kepulauan ini, Akhirnya untuk menutupi pembiayaan-pembiayaan yang ada mereka meminjam dari Bank Maluku, termasuk gaji-gaji ASN.
“Ini kan menjadi persoalan akhirnya, kemudian ada yang menganggarkan hanya 8 bulan seperti demo kemarin, di mana gaji Nakes tidak dapat dibayarkan karena tidak dianggarkan selama satu tahun penuh,”ucap mantan Bupati Kepulauan Sitaro ini.
Iapun mewanti-wanti agar matangkan perencanaan APBD untuk tahun anggaran 2024 jangan sampai menyusahkan.
“Jadi, kita harus betul-betul merencanakan dengan baik. Jika pendapatannya ada, seperti yang disingung pendapatan burung walet. Kadang-kadang burung ini buat sarang, kadang-kadang juga tidak. ini yang akan menyusahkan nantinya,” ujarnya.
Tonsu sapaan akrab rekan-rekannya itu, mengingatkan tentang pembayaran cicilan pokok utang.
“Kita memiliki pinjaman juga dari dana PEN dan ini harus direncanakan dengan baik. Karena saya mendengar ada beberapa daerah, dana pinjam ini termasuk Talaud, dimana pinjaman dari Bank Sangihe itu sudah tidak mampu lagi membayar. Jika membayar hutang itu, maka ASN-nya tidak akan terima gaji dan ini sangat membebani APBD mereka,” terangnya.
Menurutnya, perlu kebijakan pemerintah agar memberi keringanan dalam pengembalian pinjaman dan PEN ini.
“Mudah-mudahan ada kebijakan dari pemerintah, karena ini berkaitan dengan negara hutang kepada negara. Dana PEN ini kan dari negara, dipinjam ke pemerintah daerah. Mudah-mudahan dana ini diputihkan, seperti informasi dari pinjaman KUR BRI dari masa Covid-19 banyak yang tidak mampu membayar cicilan, sehingga BRI memberikan pemutihan dan tidak wajib untuk mengembalikan hutang mereka, ini berkaitan dengan UMKM yah,” ucapnya.
Ia berharap, sekiranya perencanaan ini dilakukan dengan baik agar pemberian pinjam daerah dan lain-lain bisa berjalan dengan baik.(Obe)
