Exposenews.id, Minut – Pengerjaan jenis proyek infrastruktur jalan berupa jembatan di Desa Suwaan menjadi sorotan warga. Sebagai fasilitas yang seharusnya menjadi penghubung dua sisi jalan yang terpisahkan oleh aliran sungai, justru saat ini dinilai sebagai proyek tanpa manfaat.
Terpantau media ini, Selasa (16/5/2023), jembatan ini belum bisa dilalui karena tingginya dari dasar jalan tidak mudah untuk dilalui warga. Dengan tinggi sekira 80-100 cm, sangat kesulitan bagi masyarakat yang lalu-lalang melalui jembatan tersebut. Sehingga sampai saat ini, jembatan tersebut tidak tersentuh telapak kaki manusia yang melewatinya.
Seorang warga Jaga V Desa Suwaan, Tala Misa mengatakan, jembatan ini hingga sekarang belum layak guna, sesuai kondisinya. Menurutnya, sejak tahun 2021 jembatan tersebut dibangun.
“Jembatan ini sudah ada sejak tahun 2021. Tapi hingga saat ini belum bisa kami gunakan. Untuk aktivitas sehari-hari, kami tetap berjalan menyeberangi aliran sungai,” tutur Misa.
Melihat keberadaan jembatan ini, untuk bisa tersambung ke akses jalan, harus ada pengerjaan seperti penimbunan material guna terhubung dengan jalan yang biasa dilalui masyarakat sebelumnya.
Terbengkalainya fasilitas penghubung ini, jelas menimbulkan berbagai opini publik. Kesan pengerjaan proyek tanpa manfaat, menjadi persepsi masyarakat.
Kepala Dinas (Kadis) PUPR Minahasa Utara (Minut) Noldy Kilapong dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, terkait dengan kondisi jembatan yang belum layak guna tersebut, pihaknya sudah dua kali turun lapangan dan melihat langsung kondisi jembatan. Terakhir ia bersama Ketua DPRD Minut, Deny Lolong.
Juga dibeberkan Kilapong, jembatan tersebut adalah penghubung jalan lingkar Suwaan. Ke depannya akan direncanakan progres lanjut untuk dibangun seperlunya supaya bisa dilalui masyarakat.
“Saya sudah dua kali ke situ untuk melihat langsung kondisi jembatan. Terakhir bersama ketua dewan, pak Deny Lolong. Jembatan itu nantinya akan menjadi akses jalan lingkar. Itu akan kami upayakan dikerjakan lagi supaya bisa dipakai sebagaimana mestinya. Dan itu tentunya membutuhkan perencanaan anggaran. Kami akan usulkan pada perubahan anggaran nanti,” ungkap Kilapong.
(Eba)
