Disparitas Inflasi Manado dan Kotamobagu Tinggi, Pemprov dan BI Bilang Begini

Rapat TPID Sulut mengawali tahun 2023. Istimewa.
banner 120x600

Exposenews.id, Manado – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengadakan rapat Januari 2023 di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Kamis (12/1/2023). Rapat dipimpin oleh Asisten II Pemprov Sulut, Praseno Hadi, dan turut dihadiri Kepala KPw BI Sulut, Andry Prasmuko, dan sejumlah pimpinan instansi terkait.

Praseno Hadi menuturkan berdasarkan angka inflasi Provinsi Sulut Desember 2022, disparitas inflasi antara Kota Manado dan Kota Kotamobagu masih tinggi. Inflasi Kota Manado pada Desember 2022 mencapai 4,00% (yoy), sedangkan inflasi Kota Kotamobagu mencapai 6,03% (yoy).

“Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov. dan Pemkot, serta perlu senantiasa bekerja sama dengan Lembaga/Kementerian, dan instansi lainnya, termasuk pihak swasta agar disparitas harga, inflasi, dan pertumbuhan eknomi antarkota di Sulut dapat diatasi,” kata Praseno.

Praseno mengimbau agar dilakukan konsolidasi data antar instansi dan lembaga pemerintahan Sulut. Ini supaya dapat ditemukan penyelesaian masalah berdasarkan data.

“Konsolidasi datanya mesti berjalan dengan baik supaya solusinya kita temukan bersama,” sebutnya.

Andry Prasmuko memaparkan ada beberapa hal yang mempengaruhi inflasi selama 2022. Seperti inflasi Inti berupa pemberlakuan tarif PPN 11% sejak pada April 2022.

“Kemudian potensi imported inflation akibat peningkatan harga komoditas dunia yang berpotensi mempengaruhi bahan baku impor. Lalu adanya pemulihan perekonomian Sulut yang masih berlanjut yang ditandai dengan adanya iven-iven nasional dan internasional,” ujar Andry melalui keterangan resmi yang diterima Exposenews.id, hari ini.

Inflasi Administrated Price, kata Andry turut mendorong inflasi di 2022. “Kenaikan cukai rokok 12% per Januari 2022, pemberlakuan tarif PPN 11% sejak April 2022, kenaikan tarif dasar listrik pada Juli 2022, kebijakan peningkatan harga BBM subsidi per September 2022, dan selesainya insentif PPnBM per Oktober 2022 sangat memberi andil inflasi administrated price,” sebut Andry.

Inflasi Volatile Food juga berkontribusi pada inflasi 2022. Inflasi ini disebabkan potensi gangguan ketersediaan pasokan pangan akibat faktor cuaca dan tingginya ketergantungan akan pasokan dari daerah lain.

“Tingginya disparitas harga antara Sulut dan daerah sekitar Sulut menyebabkan petani/pelaku usaha cenderung mengirimkan hasil produksinya ke luar daerah,” pungkasnya.

(RTG)