Exposenews.id, Minut – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan kegiatan pembinaan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD TA 2022 melalui FMIS di The Sentra Hotel Maumbi, Selasa (10/01/2023). Kegiatan ini bertujuan menambah wawasan pengelolaan keuangan dan sinkronisasi pembuatan kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan bagi bendahara penerimaan SKPD serta pejabat pengelola keuangan.
Pelaksana Tugas Kaban BPKDA Minut Carla Sigarlaki dalam laporan kegiatannya, menyebutkan antara lain, maksud dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini, adalah pembuatan kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan serta memastikan kembali bahwa seluruh penginputan data transaksi pendapatan maupun belanja pada aplikasi sudah sesuai.
“Peserta dalam kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 110 peserta yang berasal dari 41 SKPD termasuk di dalamnya Puskesmas dan bagian-bagian pada sekretariat daerah, di antaranya analis atau kasubag keuangan berjumlah 41 orang, bendahara pengeluaran 62 orang, bendahara penerimaan 7 orang, saat ini, hadir juga para kepala OPD ataupun yang mewakili,” kata Carla.
Selanjutnya Kaban mengatakan, selain operator serta panitia pelaksana, kegiatan ini dihadiri oleh narasumber-narasumber yang berasal dari instansi yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan, dalam hal ini BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
“Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini, terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan serta beberapa hal yakni pertama terdapat peningkatan kompetensi pegawai yang memahami dan mampu menyusun laporan keuangan SKPD. Kedua agar supaya penyusunan laporan keuangan SKPD dapat selesai tepat waktu, kemudian ketiga data sumber penyusunan laporan keuangan SKPD dapat tersedia tepat waktu dan sesuai dengan penginputan pada aplikasi FMIS dan terakhir adalah tersedianya kertas-kertas kerja penyusunan laporan keuangan SKPD,” ulas Sigarlaki.
Sekda Minut Ir. Novly Wowiling MSi menyebutkan target penilaian keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian harus dipertahankan untuk pengelolaan tahun anggaran 2022 yang terlapor pada bulan Januari 2023.
“Peningkatan kualitas pelaporan keuangan sehingga apa yang sudah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dinilai oleh BPK dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ini, bisa kita capai ulang pada Tahun 2022 melalui penilaian yang akan dilaksanakan secara berjenjang termasuk secara khusus oleh BPK,” tegas Sekda sebelum membuka kegiatan.
Sekda juga menyebutkan atas nama bupati, pemerintah kabupaten dan seluruh perangkat daerah Minahasa Utara menyampaikan apresiasi yang luar biasa serta penghargaan yang tinggi kepada kepala BPKP perwakilan Sulawesi Utara dan seluruh jajaran yang sudah memberikan dukungan.
“Kegiatan hari ini istimewa, sebab dihadiri langsung Kepala BPKP, yang tentu ini akan bermuara pada tujuan yang akan dicapai yaitu terjadi peningkatan kualitas pelaporan yang pada akhirnya tentu akan berdampak pada penilaian BPK yang akan dilaksanakan pada waktu yang dekat,” tutup Wowiling.
Kepala BPKP perwakilan Sulut, Beligan Sembiring SE, Ak, CA, QIA, CGCAE dalam pemaparan awal materinya kepada peserta mengatakan, keuangan dan kinerja pemerintah daerah serta latar belakang ini terdapat satu fenomena atau bahasa yang sering disebut adalah kegiatan terlaksana tingkat penyerapan tinggi. “Ini artinya pelaksanaan kegiatan itu selesai dilaksanakan kemudian penerapan anggarannya juga didapatkan selesai, namun hasil yang dirasakan masyarakat kurang optimal,” kata Beligan.
Lanjut Beligan, hal itu bisa terjadi karena memang kegiatan yang dirancang, tidak mengarah kepada dampak. Kita sudah melaksanakan kegiatan dengan sibuk bahkan sampai lembur, kata pria berkacamata ini, tapi sebenarnya kita tidak tahu kalau pekerjaan imi selesai jadinya apa.
“Jadi sebenarnya maksud apa dan diketahui dulu, baru bisa dilaksanakan pekerjaan. Kemudian ukuran keberhasilan tidak dirancang dengan baik sehingga kegiatan tidak fokus,” ulasnya.
Salah satu peserta, Mike Tumbol sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Minut mengatakan, kegiatan ini sangat berguna bagi update terhadap pemahaman dan peningkatan kinerja pengelolah keuangan yang disesuaikan dengan aturan dan teknis pengelolahan keuangan yang dilaksanakan saat ini oleh pemerintah kabupaten Minahasa Utara.
(Dit)
