 |
| Janny Mamengko (kanan). Istimewa. |
Oleh: Ronald Ginting
Exposenews.id, Tomohon – Terus bertambahnya warga Tomohon positif Covid-19, membuat
Ketua DPC Projo Kota Tomohon,
Janni Mamengko angkat suara mengkritisi keseriusan penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon.
“Data yang ada saat ini, 187 terkonfirmasi covid-19 dengan status 17 dirawat di RS, 50 dirawat mandiri, 112 dinyatakan sembuh dan 8 meninggal. Hal ini menunjukkan penambahan kasus covid-19 di Kota Tomohon perlu disikapi serius oleh pemerintah,” kata Mamengko.
Menurut Mamengko, pemerintah Tomohon harus lebih serius dalam berupaya memutus rantai penyebaran covid-19, apalagi sekarang ini kasus transmisi lokal cukup banyak dan bukan lagi kasus impor dari luar.
“Sangat dibutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah, apalagi dengan anggaran sebesar Rp48 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan pergeseran kegiatan APBD 2020, artinya banyak kegiatan yang berkurang dan perhatian penanganan harus lebih serius, jangan menunggu sampai korban covid-19 bertambah terus. Transparansi harus dilakukan supaya masyarakat mengetahui upaya apa saja yg sudah dilakukan Pemkot Tomohon,” ungkap Mamengko.
 |
| Rocky Paat. Istimewa. |
Sementara itu, Rocky Paat aktifis buruh Tomohon yang juga adalah Ketua FSB FKUI Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kota Tomohon, mengatakan, seharusnya dengan anggaran sebesar itu Pemerintah Kota Tomohon harus transparan dalam penggunaan dana.
“Harus transparan supaya jelas tujuannya dan tepat sasaran. Pemerintah Kota Tomohon juga harus perbanyak melakukan swab dan beri perhatian khusus di wilayah yg terdampak. Juga wajib memenuhi kebutuhan warga yang terdampak, kepada para pekerja di Kota Tomohon yang jumlahnya cukup banyak serta seluruh ASN yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota Tomohon, apalagi menurut informasi ada beberapa pejabat Kota Tomohon yang sudah positif Covid-19,” jelasnya.
Lanjut Paat, jangan sampai terkesan tidak serius penanganan covid-19 di Kota Tomohon seperti beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial. “Mengenai imbauan pemerintah mengenai rencana kegiatan pemutusan mata rantai pada hari Kamis sampai Minggu yang ternyata tidak jadi, hal ini membingungkan masyarakat dan terkesan tidak serius,” sorot Paat. (RTG)
