 |
| Anggota DPR RI Hillary Lasut |
Oleh: Ronald Ginting
Exposenews.id, Manado – Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang mengajak masyarakat untuk berdamai dengan virus corona. Kata JK, virus corona sungguh tak bisa diajak berdamai.
Menanggapi kritikan JK, Hillary Lasut, Anggota DPR RI menyetujui bila pemerintah perlu dikritisi, apalagi mengenai penanganan covid-19. “Saya rasa memang pemerintah harus dikritik dan terus diberikan pendapat solusi. Karena tidak ada negara yang 100% siap dengan solusi yang pasti untuk menghadapi pandemi global covid ini,” ujar Hillary yang berasal dari Fraksi Nasdem.
Hillary bilang pemerintah lagi galau menimbang antara meminimalisir jumlah potensi kerugian, seperti korban jiwa, akibat infeksi covid dan potensi kerugian akibat resesi ekonomi. Kondisi yang ada saat ini masyarakat yang hidup “pay check by pay check” bisa kelaparan karena dirumahkan, kena PHK ataupun gagal usaha.
“Kehancuran ekonomi yang juga secara ilmiah terbukti dapat meningkatkan jumlah kriminalitas dan kelaparan. Hal ini turut menyebabkan kerugian besar dan potensi korban jiwa yang besar dan mungkin setara, melihat mulai marak lagi pencurian dengan kekerasan, pembegalan, dan economic-related crimes lainnya,” papar Hillary kepada Exposenews.id, Rabu (20/5).
Dia menegaskan Indonesia tidak bisa berdamai dengn corona, mengingat korban jiwa yang sudah cukup banyak. Dia mencontohkan korban jiwa di Brazil yang mencapai belasan ribu bahkan mungkin sudah puluhan ribu per detik ini.
“Terus bagaimana dengan penduduk usia lanjut yang jauh lebih rentan, itu juga harus diperhitungkan,” ungkapnya lagi.
The new normal akibat pelonggaran “peace with covid”, lanjut dia, dapat berpotensi menjadi mimpi buruk bangsa Indonesia. Jangan sampai konsekuensinya, melihat ribuan jenazah pasien positif covid di jalanan, menjadi hal yang “normal”. Di sisi lain, semua masyarakat tidak ingin kriminalitas yang berakibat kematian, kelaparan dan depresi akibat resesi menjadi hal normal.
“Saya contohkan lagi negara Cina mampu melakukan lockdown karena “they can afford it”. Tapi tidak dengan Indonesia,” ucapnya.
“Saya pribadi merasa kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, karena pasti pemerintah sudah melakukan hitung-hitungan. Kalau pandemi di saat pemerintah dan ekonomi masih bertahan, masih bisa ada upaya untuk menangani covid, pembagian sembako, swasta dan para pengusaha bergotong royong mencukupi kebutuhan medis, membangun rumah sakit dan menambah tenaga kesehatan, mungkin masih ada harapan buat Indonesia,” jelas putri dari Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Elly Lasut dan Telly Tjanggulung ini.
Namun bila ekonomi runtuh, pengusaha dalam negeri pada pailit, negara tidak mampu lagi mengadakan bansos maupun jaminan kesehatan. Kemudian perusahaan dan BUMN penjamin runtuh, akan menjadi persoalan baru dengan apa memberi makan tenaga kesehatan dan menyiapkan obat-obatan menangani covid.
“Corona tetap akan menyebar. Ujungnya, tetap menunggu vaksin dan obat. Tapi selama itu, jalur mana yang akan kita tempuh, dan resiko mana yang akan kita ambil itu yang kini tengah dipertimbangkan pemerintah,” tukasnya. (RTG)
