JAKARTA, Exposenews.id – Pemerintah memastikan belum akan menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah harus memprioritaskan ruang fiskal untuk program strategis sebelum memikirkan kenaikan gaji.
Fokus Anggaran pada Program Unggulan Prabowo
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran 2026 akan mengalokasikan dana besar untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. “Kami harus memastikan dana cukup untuk program prioritas nasional terlebih dahulu,” tegasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2025).
Pemerintah Tunda Pembukaan CPNS 2026
Tak hanya gaji, pemerintah juga menunda rencana seleksi Calon PNS (CPNS) tahun depan. Kementerian Keuangan masih berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja di instansi pusat dan daerah. “Kami perlu evaluasi ulang kapasitas fiskal sebelum membuka rekrutmen,” jelas Sri Mulyani.
Prabowo Soroti Kesejahteraan Guru, Bukan PNS
Dalam pidato RUU APBN 2026, Presiden Prabowo justru menyoroti peningkatan anggaran untuk guru dan dosen. Pemerintah mengalokasikan Rp178,7 triliun khusus untuk tunjangan profesi guru non-PNS dan peningkatan kualitas pendidikan.
Prasetyo Hadi Tegaskan Tak Ada Sinyal Kenaikan Gaji
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, absennya pembahasan kenaikan gaji PNS dalam pidato presiden menjadi indikasi kuat tidak ada rencana kenaikan. “Kalau tak disebut, berarti tak ada rencana,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI.
Terakhir Naik 8% di Awal 2024
PNS terakhir menikmati kenaikan gaji 8% per Januari 2024. Isu kenaikan 16% yang beredar April lalu ternyata hanya wacana. Kini harapan kenaikan di 2026 pun pupus seiring fokus pemerintah pada program prioritas.
Dampak Langsung bagi PNS
Keputusan ini berpotensi menurunkan moral PNS di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun pemerintah beralasan stabilitas fiskal menjadi harga mati untuk menjalankan program besar seperti MBG.
Sri Mulyani Minta Pengertian ASN
Menteri Keuangan ini berharap ASN bisa memahami kebijakan ini. “Kami harus bijak mengelola APBN. Program seperti MBG dan pendidikan lebih mendesak saat ini,” ucapnya.
Analis: Kebijakan Realistis tapi Perlu Transparansi
Ekonom UI Fithra Faisal menilai keputusan ini tepat secara fiskal, namun menyarankan pemerintah lebih transparan soal evaluasi tunjangan kinerja.
Pemerintah berjanji mempertimbangkan kenaikan gaji pada 2027 jika kondisi fiskal membaik. Sementara itu, PNS diharapkan tetap profesional dalam menjalankan tugas.
