PAMEKASAN, Exposenews.id – Masyarakat Desa Rek Kerrek, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur, justru menolak kehadiran dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya mulai beroperasi Jumat (18/7/2025). Padahal, program ini bertujuan membantu masyarakat, tetapi kenyataannya malah menuai penolakan keras!
Bukan Programnya yang Salah, Tapi Sistem Pengelolaannya yang Kacau
Pertama-tama, Ach Roisul Akhyar, tokoh masyarakat setempat, menjelaskan dengan tegas: “Kami sebenarnya sangat mendukung program MBG ini. Namun, masalahnya terletak pada pengelola yang berasal dari luar desa!”
Selain itu, warga juga merasa kesal karena tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengelolaan. Bahkan, pembangunan dapur berjalan tanpa koordinasi dengan kepala desa. “Mereka membangun seenaknya saja, tanpa berdiskusi dengan kami. Ini sungguh tidak menghargai masyarakat setempat!” tambah Roisul dengan nada kesal.
Hasil Survei Mengejutkan: Bangunan Tidak Memenuhi Standar!
Tak hanya itu, tim survei yang memeriksa lokasi dapur MBG menemukan fakta mengejutkan.“Tim survei memeriksa bangunan itu dan menyatakan tidak memenuhi standar dapur MBG!” tegas Roisul.
Padahal, sebenarnya warga sangat bersedia untuk terlibat. “Berikan kami kesempatan mengelola program ini. Jangan serahkan kepada orang luar yang tidak memahami kondisi kami,” pinta seorang warga.
Pengelola Menghindar, Warga Semakin Curiga
Ketika wartawan berusaha meminta klarifikasi, Rm Ilzamuddin, salah satu penanggung jawab MBG, malah mengalihkan pembicaraan. “Silakan tanya langsung ke Mas Welli,” jawabnya singkat.
Namun, Welli yang diduga sebagai bagian dari tim inti juga bersikap tidak kooperatif. “Maaf, saya belum bisa memberikan pernyataan resmi saat ini,” katanya dengan wajah tidak nyaman. Sikap tertutup ini tentu semakin membuat warga bertanya-tanya.
Tuntutan Jelas Warga: Libatkan Kami atau Batalkan Program!
Di sisi lain, masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak menentang program MBG itu sendiri. “Kami hanya ingin dilibatkan dalam pengelolaannya. Jangan sampai program bagus ini malah jadi tidak bermanfaat karena salah urus,” tegas Roisul.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian nasib dapur MBG tersebut. Apakah pemerintah setempat akan mendengarkan suara warga atau tetap memaksakan kehendak? Simak terus perkembangannya!
