Exposenews.id, Sulut – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut merilis angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Maret 2023 mencapai 7,38 persen.
Penduduk miskin Sulut pada Maret 2023 sebesar 7,38 persen, meningkat 0,04 persen poin dibandingkan September 2022 dan meningkat 0,10 persen poin terhadap Maret 2022,
Merespon ini, anggota DPRD Sulut Arthur Kotambunan yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) menyuarakan plot anggaran yang menyentuh masyarakat miskin.
Ini disampaikannya saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024,Jumat (18/08/2023).
Tegas Kotambunan, Kementrian Sosial Pemprov Sulut belum menjalankan amanat Permensos nomor 1 tahun 2018 dan Permendagri nomor 90 tahun 2019.
“Sebagai hadiah kepada warga miskin dari anggota DPRD Sulut Periode 2019-2024,maka perlu ada penambahan anggaran untuk Dinas Sosial sebesar Rp20 miliar khusus penangan kemiskinan di Sulut,”lugas Politisi Senior ini.
Dengan tekstur APBD Sulut, menurut Kotambunan untuk memenuhi kewajiban lima persen dari anggaran yang ada Pemprov perlu mencari solusi.
“Jika perlu dilakukan pemotongan di anggaran Makan Minum dan perjalanan dinas untuk diplot keanggaran program dinas sosial yang menyentuh langsung warga miskin,”tegasnya.
Menanggapi ini, Ketua Tim TAPD yang juga Sekertaris Provinsi Steve Kepel mengiyakan untuk dievaluasi plot anggaran untuk warga miskin.
“Pokok pikiran Arthur Kotambunan memang masuk dalam 7 program prioritas tahun anggaran 2024, akan di evaluasi ini akan menjadi skala prioritas dalam fungsi untuk penanggalungan pengurangan angka kemiskinan,”ucap Kepel.(Obe)
