Exposenews.id, Manado – Di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Berdasarkan realisasi sampai dengan triwulan III 2022, perbaikan ekonomi nasional terus berlanjut dan bias ke atas dalam kisaran proyeksi 4,5-5,3% pada 2022 dan tetap tinggi pada 2023.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Andry Prasmuko menuturkan berbagai indikator Oktober 2022 dan hasil survei terkini Bank Indonesia, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik.
“Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan akan tetap kuat, khususnya batu bara, CPO, besi, dan baja, serta ekspor jasa, seiring dengan permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat didukung kebijakan Pemerintah,” kata Andry di depan peserta Diskusi Akhir Tahun Bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Utara, hari ini.
Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan tetap bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%. Di tingkat provinsi, berdasarkan indikator dini serta hasil survei Bank Indonesia perbaikan perekonomian Sulawesi Utara yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2022 dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,6-5,6% (yoy).
“Kenaikan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan kasus COVID-19 yang semakin melandai menjadi faktor pendorong utama kinerja perekonomian Sulawesi Utara pada 2021 sampai dengan 2022, tercermin dari tumbuhnya LU Perdagangan dan LU Transportasi,” Andry menjelaskan.
Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian Sulawesi Utara didukung oleh menguatnya kinerja Konsumsi RT dan ekspor khususnya komoditas minyak nabati sejalan dengan kenaikan harga komoditas di tengah permintaan dari negara mitra yang tetap terjaga. Pada akhir 2022, inflasi Sulawesi Utara diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya pada kisaran 4,1-4,5%, berada pada kisaran batas atas sasaran inflasi Nasional.
Meskipun demikian, menjelang akhir tahun 2022 berbagai upaya masih terus dilakukan Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait untuk menyikapi potensi meningkatnya tekanan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Dalam rangka implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, melalui TPID di tingkat provinsi dan kab/kota telah dilaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi secara rutin yang disertai dengan kegiatan Pasar Murah di seluruh Kabupaten Kota serta penjajakan penyediaan komoditas pangan melalui kerjasama antar daerah. Pada tahun 2023, program-program tersebut akan dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mendukung terkendalinya inflasi Sulawesi Utara yang diprakirakan akan kembali pada rentang sasarannya disebabkan oleh terkendalinya inflasi volatile foods karena adanya peningkatan produksi komoditas strategis,” lanjut dia.
Pada tahun 2023, Bank Indonesia memprakirakan perekonomian daerah masih akan berada pada trajektori perbaikan, didorong oleh akselerasi proses vaksinisasi dan normalisasi aktivitas masyarakat, pelaksanaan event-event internasional dalam jangka pendek, konsolidasi sektor pariwisata serta peningkatan produktivitas dari Sub-LIJ pertanian serta perbaikan kapasitas SubLU perikanan. Tetapi masih terdapat risiko yang perlu diperhatikan dalam mendorong perekonomian maupun pengendalian inflasi di Sulawesi Utara, khususnya risiko terbatasnya penerimaan pada APBD seiring dengan pemulihan ekonomi serta risiko inflasi akibat dampak kenaikan harga energi dan pangan secara global serta kenaikan biaya-biaya akibat penyesuaian harga BBM.
ISEI Cabang Manado melalui Dr. Vecky A. J. Masinambouw, SE, MS memprediksi pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,5-6 %. Beberapa catatan yang menjadi faktor penentu antara lain yaitu komitmen G20 terhadap penanggulangan krisis, digitalisasi, fasilitasi perbankan terhadap IJMKM serta Green Economy memasuki tahapan implementasi.
“Pengendalian inflasi yang terus menjadi perhatian pemerintah khususnya dari sisi ketahanan pangan, demikian juga pariwisata dan investasi diperkirakan tetap kondusif. Kemudian beberapa terobosan penerbangan langsung dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan negara lainnya yang diinisiasi Gubernur Sulawesi Utara ditambah terobosan kerjasama baru dengan pihak luar negeri dibidang pariwisata dan investasi, diprakirakan mendorong perdagangan antar negara tetap kondusif,” sebut Vecky.
Perkembangan transformasi digital dan manajemen kesehatan pandemi covid 19 semakin baik disertai efisiensi dan efektifitas anggaran diperkirakan makin meningkat menjadi faktor penting juga yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sementara, Ratih Hapsari Kusumawardani, S.Si., M.A., M. T, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan perlunya perhatian terhadap tiga isu khusus yaitu ketahanan pangan, kondisi stunting, dan kemiskinan ekstrem. Ketahanan pangan perlu diperkuat melalui kerjasama antar daerah, hilirasi dan adopsi konsep one region one product, mendorong pemanfaatan fasilitas pembiayaan skema subsidi resi gudang oleh petani serta menggeser paradigma peran masyarakat yang sebelumnya konsumen, bergeser menjadi produsen.
“Dalam rangka mengatasi masalah stunting koordinasi dan harmonisasi lintas sektor menjadi penting, hal ini dapat diwujudkan melalui penetapan dan memperkuat tim percepatan penurunan stunting di level regional,” kata Ratih.
Terakhir, perumusan kebijakan yang tepat dan sesuai karakteristik perlu didorong guna mengatasi kondisi kemiskinan ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Utara, pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) BPS juga perlu didorong untuk menciptakan konvergensi antara program pemberdayaan dan program bantuan sosial.
Bank Indonesia, bersama Kemenkeu dan ISEI dalam diskusi akhir tahun ini menekankan optimisme pemulihan ekonomi harus diperkuat dengan tetap mewaspadai dampak dan ketidakpastian global, termasuk risiko stagflasi (moderasi ekonomi dan inflasi tinggi) bahkan resflasi (resesi ekonomi dan inflasi tinggi).
Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi di tahun 2023, bauran kebijakan Bank Indonesia akan tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari bauran kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global dan risiko resesi di berbagai negara. Di tahun 2023, stance kebijakan moneter akan mengacu pada pro-stabilitas di mana pengendalian ekonomi difokuskan untuk menjaga stabilitas, sedangkan empat kebijakan Bank Indonesia lainnya, yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang, serta kebijakan ekonomi-keuangan yang inklusif dan hijau akan terus dilakukan. Namun, akan tetap berorientasi pada percepatan pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).
(RTG)
