JAKARTA, Exposenews.id – Kabar mengejutkan datang dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)! Lembaga yang selama ini menjadi garda terdepan dalam misi penyelamatan jiwa ini secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran fantastis mencapai Rp 2,16 triliun untuk tahun anggaran 2027. Angka ini tentu saja menyita perhatian publik, terutama karena Basarnas selama ini dikenal sebagai institusi yang gesit dalam menangani berbagai bencana dan kecelakaan di seluruh penjuru Nusantara.
Gaji Calon Pegawai Tertahan, Basarnas Berjuang Penuhi Hak Karyawan
Namun, siapa sangka di balik ketangguhan operasional mereka, ternyata masih harus berjuang keras mengatasi persoalan klasik: kekurangan dana. Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, dengan tegas menyampaikan alasan mendesak di balik usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, dana segar sebesar Rp 2,16 triliun itu tidak hanya diperlukan untuk menggerakkan operasi penyelamatan dan kesiapsiagaan SAR, tetapi juga untuk menutupi kekurangan pembayaran gaji calon pegawai yang selama ini menjadi momok bagi institusi.
Ketika berbicara di hadapan Komisi V DPR RI pada Selasa (1/9/2026), Syafii mengungkapkan fakta yang cukup memprihatinkan. Dari total usulan tambahan yang diajukan, sekitar Rp 135,37 miliar dialokasikan khusus untuk membayar gaji calon pegawai yang selama ini tertahan. “Kami mengusulkan tambahan anggaran ke Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas sebesar Rp 2,16 triliun yang akan kami gunakan untuk membiayai, kekurangan pembayaran gaji calon pegawai Basarnas sebesar Rp 135,37 miliar,” ujar Syafii dengan nada penuh harap.
Perlu dipahami bahwa calon pegawai Basarnas ini bukanlah sekadar angka statistik. Mereka adalah individu-individu yang telah mengabdikan diri dan siap diterjunkan ke medan operasi berbahaya kapan saja. Sayangnya, status kepegawaian yang belum final seringkali membuat hak-hak mereka terabaikan, termasuk soal gaji. Oleh karena itu, Syafii mendorong pemerintah agar segera merespons usulan ini demi menjaga semangat dan kesejahteraan para calon pahlawan kemanusiaan tersebut.
Peralatan SAR Butuh Perawatan, Dana Rp 213 Miliar Disiapkan
Bukan hanya persoalan gaji yang membebani, Basarnas juga membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp 213,57 miliar untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan SAR, sistem komunikasi, hingga teknologi informasi. Jika dicermati, angka ini cukup krusial karena alat-alat SAR seperti perahu karet, helikopter, peralatan selam, hingga komunikasi satelit harus selalu dalam kondisi prima. Keandalan alat tentu menjadi penentu keberhasilan misi penyelamatan. Sayangnya, perawatan berkala seringkali terhambat oleh minimnya alokasi dana, sehingga Basarnas terpaksa menunda perawatan yang semestinya dilakukan rutin.
Lebih mencengangkan lagi, kebutuhan terbesar Basarnas justru berada pada pos anggaran Prioritas Nasional dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029. Untuk itu, Basarnas mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp 1,48 triliun! “Pemenuhan kegiatan Prioritas Nasional untuk pemenuhan RPJMN 2025 sampai 2029 sebesar Rp 1,48 triliun,” jelas Syafii di depan para anggota dewan yang hadir. Dana sebesar itu akan difokuskan untuk penguatan infrastruktur SAR, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta modernisasi peralatan pencarian dan pertolongan di berbagai wilayah rawan bencana di Indonesia.
Pagu Anggaran Jomplang, Backlog Capai Rp 2,29 Triliun
Jika melihat pagu anggaran Basarnas pada tahun 2027, angka yang ditetapkan pemerintah ternyata hanya sebesar Rp 1,56 triliun. Jumlah ini tentu sangat jauh dari kebutuhan nyata yang mencapai Rp 3,86 triliun. Dengan kata lain, Basarnas harus bekerja dengan kondisi anggaran yang defisit parah. “Apabila pagu kebutuhan tersebut dibandingkan dengan pagu anggaran yang ada, yaitu Rp 1,56 triliun, maka akan terdapat backlog anggaran sebesar Rp 2,29 triliun,” ungkap Syafii dengan nada prihatin. Fakta ini lantas mengundang pertanyaan besar di kalangan pengamat dan masyarakat: mampukah Basarnas menjalankan tugas mulianya dengan anggaran yang timpang?
Lebih detail lagi, Syafii menyebut bahwa backlog terbesar justru bersumber dari pengelolaan sarana dan prasarana SAR yang mencapai nilai Rp 1,3 triliun. Ini artinya, lebih dari separuh kekurangan anggaran terjadi karena ketidakmampuan negara untuk menyediakan alat dan fasilitas pendukung yang memadai. Padahal, sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan, Basarnas tidak bisa kompromi soal peralatan. Setiap menit yang terbuang akibat alat rusak atau usang bisa berakibat fatal terhadap keselamatan korban bencana.
Sementara itu, tambahan pagu anggaran yang sudah tersedia sebesar Rp 313,57 miliar akan difokuskan pada pengelolaan operasi dan kesiapsiagaan SAR. Artinya, meskipun jumlahnya terbatas, Basarnas berupaya memaksimalkan dana tersebut untuk meningkatkan respons cepat dan kesiapan operasional di lapangan. “Penambahan pagu anggaran tahun 2027 kami fokuskan pada kegiatan pengelolaan operasi SAR dan kesiapsiagaan SAR,” tegas Syafii.
Perjalanan Dinas Jangan Dipangkas, Basarnas Butuh Mobilitas Tinggi
Namun, ada satu isu sensitif yang turut disinggung oleh Syafii dalam kesempatan itu, yaitu dampak penghematan anggaran perjalanan dinas terhadap pola kerja Basarnas. Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa Basarnas adalah organisasi operasional yang tidak bisa bekerja hanya dari belakang meja. Setiap operasi penyelamatan seringkali menuntut mobilitas tinggi, mulai dari lokasi bencana yang sulit dijangkau hingga daerah terpencil yang hanya bisa ditempuh dengan transportasi khusus. “Namun perlu kami sampaikan bahwa Basarnas merupakan organisasi operasional yang membutuhkan perjalanan dinas sebagai bagian dari tugas dan fungsi Basarnas dalam penyelenggaraan operasi,” ujarnya.
Meskipun kebijakan efisiensi anggaran tengah digalakkan, Syafii berharap agar hal tersebut tidak menghambat kinerja Basarnas di lapangan. Ia mencontohkan, misi pencarian korban hilang di laut atau di pegunungan seringkali membutuhkan koordinasi lintas daerah dan penggunaan berbagai moda transportasi. Oleh karena itu, mengurangi anggaran perjalanan dinas sama saja dengan membatasi kemampuan Basarnas untuk menjangkau lokasi bencana dengan cepat dan tepat.
Di akhir pemaparannya, Syafii menyampaikan harapan besar kepada Komisi V DPR RI. Ia berharap dukungan penuh dari para wakil rakyat agar usulan tambahan anggaran ini bisa dikabulkan. “Basarnas mohon dukungan dari pimpinan, wakil ketua, dan seluruh Komisi V DPR RI dalam pemenuhan anggaran kebutuhan prioritas yang kami laksanakan,” pungkas Syafii dengan penuh keyakinan.
Tentu saja, usulan ini kini menjadi perbincangan hangat di kalangan anggota dewan dan publik. Di satu sisi, masyarakat sangat mendukung upaya peningkatan kinerja Basarnas karena menyangkut keselamatan jiwa. Namun di sisi lain, efisiensi anggaran negara tetap menjadi pertimbangan utama. Akankah DPR menyetujui tambahan sebesar Rp 2,16 triliun? Ataukah Basarnas harus kembali berkreasi dengan keterbatasan yang ada? Yang jelas, perjuangan Syafii dan jajarannya belum usai. Mereka harus terus meyakinkan semua pihak bahwa setiap rupiah yang diusulkan benar-benar untuk kepentingan besar: menyelamatkan nyawa manusia Indonesia.
Satu hal yang pasti, eksistensi Basarnas sebagai institusi pencari dan penolong harus didukung penuh. Setiap korban bencana berhak mendapatkan pertolongan cepat, dan setiap calon pegawai berhak menerima haknya. Kini, semua mata tertuju pada Komisi V DPR dan pemerintah. Akankah mereka mendengar seruan dari pahlawan SAR ini? Waktulah yang akan menjawab. Namun, publik tentu berharap agar semangat kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama di atas segala pertimbangan birokrasi dan fiskal.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
