Exposenews.id – Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara dan secara mengejutkan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab penuh atas pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Dengan penuh keyakinan, ia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk berhenti mengkhawatirkan beban utang megaproyek tersebut. Keputusan berani ini lahir setelah Prabowo secara intensif mempelajari detail pembiayaan Whoosh. Selanjutnya, ia dengan tegas menyatakan bahwa cicilan tahunan sebesar Rp 1,2 triliun sama sekali tidak menjadi masalah karena Indonesia dinilainya memiliki cadangan dana yang lebih dari cukup.
“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” seru Prabowo dengan lantang saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Lebih lanjut, ia menegaskan komitmennya, “Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak ada masalah itu ya. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir.” Ia pun kemudian menempatkan ini sebagai bagian dari tanggung jawab negara, “Rakyat kita layani rakyat, kita berjuang untuk rakyat kita, teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh.”
Lebih dari Untung-Rugi: Whoosh adalah Kewajiban Negara
Prabowo lantas membalikkan sudut pandang dengan menekankan bahwa kita seharusnya tidak menilai proyek Whoosh semata-mata dari kacamata untung rugi finansial. Sebagai gantinya, ia mengajak publik memandang Whoosh sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menyediakan fasilitas transportasi umum yang layak bagi warganya. Alhasil, sebagai transportasi publik, Whoosh telah terbukti memberikan manfaat luar biasa, mulai dari kenyamanan hingga penghematan waktu perjalanan yang signifikan dibandingkan kereta konvensional.
Sebagai perbandingan yang solid, Prabowo mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa pemerintah selama ini secara konsisten menggelontorkan subsidi untuk tiket KRL Jabodetabek yang mencapai 60 persen dari harga normal. Melalui skema Public Service Obligation (PSO) ini, pemerintah rela menghabiskan dana hingga Rp 1,7 triliun setiap tahunnya hanya untuk memastikan masyarakat bisa menikmati tarif yang terjangkau. “Jangan dihitung untung-untung rugi-rugi, enggak. Hitung manfaat untuk rakyat, di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ini kehadiran negara,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo dengan lugas mengingatkan bahwa dana untuk membiayai fasilitas publik seperti Whoosh pada hakikatnya bersumber dari uang rakyat yang dikumpulkan melalui berbagai pungutan pajak. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban moral untuk menanggung pembayaran utang Whoosh tersebut. Kemudian, ia langsung menyambungkan komitmen ini dengan janji perang melawan korupsi, “Kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat.”
Strategi Prabowo: Gunakan Uang Sitaan Koruptor!
Bahkan, Prabowo menggemparkan dengan menyatakan bahwa ia akan menyuntikkan dana hasil sitaan dari para koruptor langsung ke dalam kas untuk membayar utang Whoosh! “Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua ya, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” ungkapnya dengan semangat.
Menurutnya, fokus utama Indonesia saat ini justru harus beralih kepada upaya mempelajari teknologi kereta cepat dari China melalui kerja sama yang sudah berjalan. Kemudian, ia membuka visi besarnya untuk memperluas jaringan Whoosh tidak hanya berhenti di Bandung. Impian besarnya adalah melengkungkan rel Whoosh hingga ke Surabaya dan bahkan Banyuwangi, Jawa Timur. “Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi,” ucap Prabowo penuh tekad.
Tanggapan Menhub & Fakta Besaran Utang
Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memberikan tanggapan yang lebih hati-hati terhadap pernyataan Presiden. Dudy mengaku tidak dapat memastikan apakah pembayaran utang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, wewenang untuk menentukan skema pembayaran utang Whoosh sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Nanti skemanya kan akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Nanti biar dari Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan yang akan menyampaikan,” jelas Dudy usai acara peresmian. Meski demikian, ia berharap polemik ini dapat segera menemui titik terang, “Kita harapkan semuanya bisa diselesaikan dengan cepat.”
Sementara itu, besaran angka investasi Whoosh pun akhirnya terungkap. Catatan resmi menunjukkan total nilai investasi pembangunan Kereta Cepat Whoosh mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 120,38 triliun! Yang lebih mencengangkan, sekitar 75 persen dari total investasi raksasa itu dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan tingkat bunga tetap 2 persen per tahun. Skema pinjaman ini sendiri dirancang untuk jangka waktu yang sangat panjang, yaitu 40 tahun.
Sebagai perbandingan, angka bunga ini jauh lebih tinggi daripada tawaran Jepang pada 2015 yang hanya memberikan bunga 0,1 persen per tahun. Selain itu, nilai investasi tersebut juga telah menelan pembengkakan biaya (cost overrun) yang tidak sedikit, yaitu sebesar 1,2 miliar dolar AS. Akibatnya, sekitar 60 persen dari biaya tambahan ini akhirnya ditutup melalui tambahan pinjaman baru dengan bunga yang lebih tinggi, yakni mencapai 3,4 persen per tahun. Adapun sisa biaya pembengkakan kemudian ditanggung oleh kedua pihak sesuai porsi kepemilikan saham.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
