Exposenews.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) baru saja melangkah lebih jauh dengan secara resmi mengumumkan dimulainya konstruksi fasilitas vital bagi keberlangsungan negara, yaitu Kompleks Perkantoran Lembaga Legislatif dan Yudikatif. Lebih dari itu, momen penandatanganan kontrak yang digelar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada Jumat (31/10/2025) ini sebenarnya menandai babak yang sangat krusial dalam Pembangunan IKN Tahap 2. Bahkan, langkah ini sekaligus memperkuat komitmen konkret IKN sebagai Ibu Kota Politik yang benar-benar berfungsi penuh pada Tahun 2028. Pada fase ini, kita semua bisa menyaksikan pergeseran fokus yang jelas, dari sekadar membangun istana dan infrastruktur dasar, menuju ke pembangunan ekosistem lembaga negara yang utuh.
Gelontoran Dana Triliunan untuk Fondasi Ibu Kota Baru
Lalu, berapa sih nilai investasi untuk proyek ambisius ini? Ternyata, Otorita IKN menggelontorkan dana hingga Rp 3 triliun hanya untuk tahap awal ini! Secara teknis, penandatanganan kontrak yang disahkan meliputi dua paket pembangunan jalan pendukung kawasan Legislatif dan Yudikatif, serta satu paket Manajemen Konstruksi Induk. Meskipun namanya terdaku sederhana, yaitu “jalan”, Anda harus tahu bahwa lingkup pekerjaannya justru mencakup infrastruktur super-kompleks yang sengaja dirancang sebagai fondasi IKN sebagai smart forest city. Berikut ini rincian kontrak yang berhasil kami rangkum untuk Anda:
- Jalan Kawasan Yudikatif
- Nilai kontraknya mencapai Rp 1,9 triliun!
- Panjang jalan yang akan dibangun adalah 6,418 kilometer.
- Waktu pelaksanaannya dari Oktober 2025 hingga Desember 2027.
- Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A
- Nilai kontraknya sebesar Rp 1,1 triliun.
- Panjang jalannya 5,399 kilometer.
- Pengerjaannya berlangsung dari Oktober 2025 hingga November 2027.
Dengan demikian, total investasi untuk konstruksi jalan ini mencapai Rp 3 triliun guna membangun total panjang jalan sepanjang 11,8 kilometer.
Bukan Sekadar Aspal, Tapi Konsep Jalan Masa Depan
Nah, ini dia bagian yang paling menarik! Jalan yang mereka bangun bukanlah sekadar aspal biasa seperti di kota lain. Di dalamnya, Otorita IKN memasukkan pemasangan Multi Utility Tunnel (MUT) yang canggih, infrastruktur Mekanikal Elektrikal (ME) yang mutakhir, jalur pedestrian dan pesepeda yang nyaman, jembatan pelengkung yang estetis, hingga dinding penahan tanah yang kokoh. Sebagai contoh, MUT ini memastikan semua kabel dan pipa tertanam rapi di bawah tanah, sehingga secara langsung menjamin estetika dan keberlanjutan IKN sebagai kota bebas kabel semrawut.
Jaminan Langsung dari Sang Bos: “Saya Tinggal di Sini”
Lantas, siapa yang menjamin kualitas proyek raksasa ini? Jawabannya datang langsung dari orang nomor satu di Otorita IKN. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dengan tegas menyampaikan standar tinggi yang wajib dipenuhi oleh seluruh penyedia jasa. “Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan bahwa seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal tersebut,” ujar Basuki dengan penuh keyakinan. Pernyataan “Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat,” dari Basuki ini bukanlah sekadar janji. Kehadirannya di lokasi pembangunan secara real-time ini memastikan proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi, dan sesuai prinsip keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp 8,5 miliar.
Roadmap Tahap 2: Tender Besar-besaran Dimulai
Ketiga paket yang baru ditandatangani ini sebenarnya merupakan bagian dari Batch 2 pembangunan IKN Tahap 2, yang merupakan Multi Years Contract (MYC) atau Kontrak Tahun Jamak 2025-2027. Selanjutnya, pada fase ini, Otorita IKN bergerak sangat cepat dengan membuka tender besar-besaran, yang mencakup:
- 13 Paket Konstruksi yang saat ini masih dalam proses tender. Paket ini meliputi pembangunan perkantoran Lembaga Legislatif, Yudikatif, dan ekosistem pendukungnya seperti infrastruktur sumber daya air dan jaringan perpipaan air minum.
- 12 Paket Manajemen Konstruksi/Supervisi yang juga sedang dalam tahap tender untuk memastikan pengawasan ketat dan terintegrasi.
Oleh karena itu, dengan target seluruh pekerjaan Batch 2 dan supervisi dimulai pada akhir November 2025, IKN jelas menunjukkan akselerasi luar biasa untuk mengejar target menjadi Ibu Kota Politik penuh yang berfungsi pada tahun 2028.
Dampak Ekonomi dan Investasi: Peluang Besar untuk Masyarakat Lokal
Yang tak kalah penting, pembangunan kawasan Legislatif (DPR/MPR/DPD) dan Yudikatif (MA/MK/KY) ini dinilai memiliki implikasi besar di luar aspek pemerintahan semata. Bagaimanapun, kehadiran Lembaga Legislatif dan Yudikatif akan langsung meningkatkan kepastian politik dan hukum di IKN, yang pada akhirnya mendorong minat investasi swasta dan asing secara signifikan. Selain itu, proyek-proyek ini membuka peluang ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat sekitar Kalimantan Timur, baik melalui rantai pasok material, penyerapan tenaga kerja, maupun penyediaan jasa pendukung, seperti UMKM yang menyediakan kebutuhan harian dan makanan bagi ribuan pekerja konstruksi.
Akhirnya, penandatanganan tiga paket infrastruktur ini adalah lonceng tanda dimulainya era baru, di mana fondasi fisik untuk kedaulatan politik bangsa mulai diletakkan kokoh di atas tanah Kalimantan. Dengan demikian, kita semua bisa menantikan IKN tidak hanya sebagai simbol pemindahan ibu kota, tetapi sebagai bukti nyata kemajuan dan integritas pembangunan Indonesia di masa depan.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
