Jakarta, Exposenews.id – Getirnya kritik langsung menghantam Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan nada tegas, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, secara terbuka meminta sang menteri untuk segera menghentikan kebiasaannya mengomentari kebijakan kementerian lain. Lebih lanjut, Misbakhun mendesak Purbaya agar segera memusatkan seluruh perhatiannya pada penyusunan desain besar perekonomian nasional. Tujuannya jelas, yaitu untuk mendukung penuh agenda dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Tanpa basa-basi, saya tegaskan bahwa Pak Purbaya harus segera berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Alih-alih berkomentar, dia harus fokus pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” tegas Misbakhun seperti yang dikutip dari situs resmi DPR RI, pada Selasa (14/10/2025). Pernyataan keras ini tentu saja langsung menyulut perbincangan hangat di kalangan politik dan ekonomi.
Komentar Soal Anggaran MBG Jadi Pemicu
Lalu, apa yang sebenarnya memicu pernyataan keras dari politikus Partai Golkar ini? Ternyata, salah satu pemicu utamanya adalah komentar kontroversial Purbaya mengenai rencana pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dana tersebut tidak kunjung terserap. Misbakhun dengan lantang menegaskan bahwa pembahasan mengenai pengalihan anggaran MBG yang tidak terserap seharusnya menjadi ranah DPR RI, bukan hanya keputusan sepihak dari kementerian.
Tidak berhenti di situ, Misbakhun juga melayangkan kritik pedas terhadap kebijakan Purbaya lainnya yang dinilai terburu-buru. Dia menyoroti keputusan Purbaya yang tiba-tiba menaikkan angka defisit anggaran dari 2,48 persen melonjak menjadi 2,68 persen. Menurut pandangannya, langkah strategis seperti ini sama sekali tidak boleh diambil secara gegabah.
“Sebenarnya, langkah krusial seperti menaikkan defisit wajib melalui proses konsultasi dan pembahasan matang dengan DPR terlebih dahulu sebelum akhirnya diteken. Namun, karena kami masih berada dalam proses pembahasan APBN, ruang untuk kelonggaran itu pun akhirnya diberikan. Poinnya, hal-hal seperti ini mutlak perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi pemerintah tidak terkesan sepihak dan jauh dari rasa keadilan,” tutur Misbakhun dengan penuh penekanan.
Desakan untuk Menahan dan Menurunkan PPN
Lebih dalam lagi, Misbakhun tidak hanya sekadar mengkritik, melainkan juga memberikan saran konstruktif. Dia secara khusus menyarankan agar Purbaya segera menahan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bahkan, dia mendorong langkah yang lebih berani.
“Saya sarankan, justru PPN itu perlu diturunkan, bahkan kalau perlu turun drastis ke level 8 persen. Pertanyaannya, untuk apa? Tujuannya jelas, yaitu untuk mengangkat dan memulihkan daya beli masyarakat yang sedang tertekan. Inilah langkah nyata yang harus kita ambil bersama saat kita menghadapi tekanan hebat di daya beli masyarakat,” paparnya dengan detail. Saran praktis ini langsung mendapat sorotan luas karena menyentuh langsung persoalan riil yang dihadapi masyarakat kecil.
Lalu, Siapa Saja yang Sempat Dikomentari Purbaya?
Nah, Anda mungkin penasaran, kementerian dan pihak mana saja yang sebelumnya menjadi sasaran komentar Purbaya? Faktanya, beberapa waktu lalu, publik sempat dihebohkan oleh aksi saling lempar komentar antara Purbaya dengan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.
Pertukaran pendapat yang cukup panas bahkan sempat terjadi antara dia dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Tidak hanya itu, komentarnya juga menyasar sosok senior di pemerintahan, yaitu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang sekaligus merupakan politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan. Isu yang mereka perdebatkan pun sangat krusial, mulai dari masalah distribusi subsidi energi yang kerap bermasalah hingga ke pengelolaan anggaran program MBG yang sedang hangat diperbincangkan.
Dengan demikian, seruan dari Ketua Komisi XI DPR ini bukanlah tanpa alasan. Semua ini bermula dari pola komunikasi Purbaya yang dinilai telah melampaui batas kewenangannya. Desakan untuk berfokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Menkeu semakin keras bergema. Sinergi yang solid antara pemerintah dan DPR terus dianggap sebagai kunci utama untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar mensejahterakan rakyat. Rakyat pun kini menunggu, apakah Purbaya akan mengindahkan teguran ini atau justru akan terus melanjutkan gayanya yang kontroversial? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
