Exposenews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara mengejutkan menyoroti sikap PT Pertamina (Persero) yang ia nilai lamban dan tidak serius dalam membangun kilang minyak baru. Dengan nada kesal, Purbaya bahkan secara tegas menyindir Pertamina yang dianggapnya bermalas-malasan. “Jadi, sebenarnya kita mampu membangun kilang dan menjalankan proyeknya, sayangnya Pertamina sendiri yang bersikap malas,” ucap Purbaya dengan tegas saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip dari siaran TV Parlemen, Rabu (1/10/2025).
Subsidi Membengkak, Neraca Perdagangan Tertekan
Akibatnya, beban subsidi BBM terus melambung tinggi karena volume impor BBM dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain itu, tingginya angka impor BBM ini secara langsung memberikan tekanan buruk pada neraca perdagangan Indonesia. Padahal, sebenarnya pembangunan kilang minyak baru mutlak diperlukan untuk mendongkrak produksi BBM dalam negeri. Dengan demikian, ketergantungan pada impor BBM yang selama ini membebani APBN bisa perlahan dikurangi.
Purbaya kemudian membeberkan data yang mencengangkan. “Subsidi energi kita terus meroket dari tahun ke tahun. Untuk BBM seperti solar dan diesel saja, kita harus mengimpor dengan nilai yang mencapai puluhan miliar dolar setiap tahunnya!” tegasnya. Yang membuatnya semakin heran, kondisi memprihatinkan ini seolah dibiarkan terjadi tanpa solusi nyata selama bertahun-tahun. Alhasil, APBN terus menerus tersedot hanya untuk menyubsidi BBM impor, yang harganya di pasar global juga sering tidak stabil dan melonjak.
“Sudah berapa lama kita mengalami masalah ini? Jawabannya, sudah puluhan tahun! Lalu, pertanyaannya, apakah kita pernah membangun kilang baru dalam kurun waktu tersebut? Faktanya, tidak pernah sama sekali!” ungkap Purbaya dengan penuh kekecewaan.
Janji Manis 7 Kilang yang Ternyata Hanya Isapan Jempol
Tidak berhenti di situ, Purbaya lalu mengungkit janji manis Pertamina di masa lalu. Pada 2018 silam, Pertamina pernah berkomitmen untuk membangun 7 kilang baru hanya dalam waktu 5 tahun. Namun, kenyataannya, setelah 7 tahun berlalu, tidak satu pun kilang yang berhasil dibangun. Menariknya, pada periode yang sama, Purbaya justru menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Kemaritiman di bawah Luhut Binsar Pandjaitan. Posisi ini membuatnya sering berinteraksi dan bersinggungan langsung dengan urusan-urusan Pertamina.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkap sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Saat itu, ternyata ada investor dari China yang secara serius menawarkan diri untuk membangun kilang baru di Indonesia. Sebagai imbalannya, investor tersebut meminta Pertamina untuk membeli produk mereka. Bahkan, investor China itu menjanjikan hal yang sangat menggiurkan: setelah kilang beroperasi selama 30 tahun, Pertamina bisa mengambil alih kepemilikannya secara GRATIS! Namun, sayangnya, tawaran menguntungkan ini justru ditolak mentah-mentah oleh Pertamina.
Kala itu, Pertamina berdalih bahwa mereka sudah memiliki agenda sendiri, yaitu merencanakan pembangunan 7 kilang baru. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa menerima proposal dari China berpotensi menciptakan kelebihan kapasitas. “Mereka (Pertamina) dengan yakinnya mengatakan akan membangun tujuh kilang baru dalam waktu 5 tahun. Namun, sampai detik ini, tidak satu pun yang terwujud. Karena itu, saya minta kepada bapak-bapak untuk ikut mengontrol kinerja mereka,” pintanya kepada anggota DPR.
Purbaya pun secara khusus meminta DPR, yang memiliki fungsi legislatif, untuk turut mendesak Pertamina agar segera merealisasikan pembangunan kilang minyak baru. Tujuannya jelas: mencegah APBN kita jebol karena terus menerus menanggung beban impor. “Kami dari pemerintah akan terus melakukan kontrol, dan saya harap bapak-bapak di DPR juga melakukan hal yang sama. Kerugian kita sudah sangat besar karena kita mengimpor dari negara lain, seperti Singapura,” jelasnya.
Purbaya juga menyayangkan janji-janji Pertamina yang kerap mangkrak. “Mereka selalu bilang ‘iya’ dan berjanji kilang akan segera jadi, tetapi pada kenyataannya tidak pernah terwujud. Alih-alih membangun yang baru, yang ada justru beberapa kilang mereka malah terbakar,” sindir Purbaya, mengingatkan kembali pada beberapa insiden kebakaran yang menimpa kilang Pertamina beberapa waktu lalu.
Konsumsi Bersubsidi Melonjak, Beban APBN Semakin Berat
Sebagai informasi penting, dalam APBN 2025, pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi dan kompensasi sebesar Rp 498,8 triliun. Realisasinya hingga Agustus tercatat mencapai Rp 218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu yang ditetapkan. Perlu dipahami, realisasi subsidi dan kompensasi energi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti fluktuasi harga minyak internasional (ICP), pelemahan nilai tukar rupiah, dan peningkatan volume barang yang membutuhkan subsidi.
Data terbaru per akhir Agustus 2025 juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Konsumsi berbagai barang bersubsidi justru mengalami peningkatan. Sebagai contoh, konsumsi BBM tumbuh sekitar 3,5 persen, LPG 3 kg naik 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi bertambah 3,8 persen, dan yang paling signifikan, konsumsi pupuk malah melonjak hingga 12,1 persen. Data ini semakin menguatkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk segera membangun kilang demi kemandirian energi.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
