MANOKWARI, Exposenews.id – Bayangkan! Para atlet peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021 ternyata tidak hanya berjuang keras di lapangan, tetapi mereka juga masih harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan hak bonus yang telah dijanjikan oleh Gubernur Papua Barat. Sungguh ironis, para duta olahraga yang telah mengharumkan nama Provinsi Papua Barat itu justru harus berjuang kembali untuk memperoleh apa yang menjadi hak mereka.
Tanpa menunggu lama, melalui Komisi II DPRD Papua Barat, para perwakilan atlet dan pelatih cabang olahraga yang meraih medali akhirnya mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga serta KONI Papua Barat. Tujuannya jelas: membahas tunggakan pembayaran bonus kepada para pahlawan olahraga tersebut. RDP yang digelar di Manokwari pada Jumat (19/9/2025) ini menjadi bukti nyata bahwa perjuangan mereka masih berlanjut.
Janji Manis yang Tersandung Realita
Sebelumnya, pada pelaksanaan PON di Papua, Gubernur Papua Barat dengan bangga menjanjikan bonus menggiurkan bagi atlet peraih medali. Khususnya, bagi peraih medali emas, bonus yang dijanjikan mencapai nilai fantastis, yakni Rp 1 miliar! Pada kenyataannya, Papua Barat berhasil menyumbang tiga medali emas dari cabang olahraga terjun payung, kempo, dan tinju, ditambah tujuh medali perak. Sayangnya, setelah PON Papua berlalu dan semua prestasi telah dirayakan, bonus tersebut hingga detik ini masih menjadi impian.
Fakta Mengkhawatirkan yang Terungkap dalam RDP
Selanjutnya, Ketua Komisi II DPR Papua Barat, Ahmad Kudus ST, menjelaskan bahwa RDP ini memang khusus mereka selenggarakan untuk membahas penyelesaian pembayaran bonus bagi atlet PON 2021. “Hari ini kita mendengar dengan jelas pemaparan dari perwakilan cabang olahraga, Kadispora, dan KONI Papua Barat sehingga kita akhirnya tahu dengan persis akar permasalahannya. Yang sudah terbayarkan hanya 42 persen, sementara yang belum masih mencapai 58 persen,” ujar Ahmad Kudus usai RDP di Aston Niu Hotel Manokwari.
Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa sisa 58 persen yang belum terbayar itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 21 miliar lebih untuk memenuhi hak para atlet. “Oleh karena itu, kami dari Komisi II DPR Papua Barat akan mendorong tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) agar segera menyusun skema pembayaran. Mengingat RDP ini dilakukan di akhir tahun 2025, tentu tidak bisa masuk di APBD induk. Kami akan dorong kuat-kuat agar ini masuk dalam perubahan APBD 2026,” tegasnya.
Komitmen DPR untuk Masa Depan Atlet
Ahmad Kudus juga menegaskan bahwa para atlet yang telah berkontribusi besar bagi Provinsi Papua Barat tidak seharusnya disibukkan dengan urusan seperti ini. “Mereka harusnya bisa fokus berlatih dan meraih prestasi lagi. Pemerintah harus lebih memperhatikan administrasi kebutuhan atlet agar tidak ada kendala lagi, apalagi tahun 2027 kita akan menghadapi PON di NTB. DPR akan mengawal ini secara serius,” janjinya.
Dinas Pemuda dan Olahraga Beralibi
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat, Hans Mandacan, memberikan penjelasan yang berbeda. Menurutnya, pemberian bonus kepada atlet berprestasi bukanlah kewajiban Dominggus Mandacan secara pribadi, melainkan sebagai Gubernur Papua Barat. “Keterlambatan ini bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah. Saat itu kami sudah mengajukan di perubahan APBD. Seandainya diajukan di APBD induk, pasti sudah selesai. Namun, KONI harusnya melengkapi dokumen yang kami minta, seperti SK kontingen, SK per-cabor, dan sertifikat medali,” jelas Hans Mandacan.
Masalah Dokumen dan Pergantian Pimpinan
Selanjutnya, dia membeberkan bahwa keterlambatan di APBD induk 2022 memang disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen. “Baru pada perubahan APBD 2022, pengajuan sekitar Rp 46 miliar itu terealisasi, walaupun akhirnya direvisi menjadi Rp 20 miliar untuk dua organisasi, yaitu KONI Papua Barat dan NPC,” tambahnya. Sayangnya, pada tahun 2022 terjadi perubahan kepemimpinan dari Dominggus Mandacan ke penjabat gubernur. “Kami berharap pelaksana tugas mengusulkannya di perubahan 2023, tetapi tidak dianggarkan, bahkan hingga tahun 2024,” keluhnya.
Kekecewaan dan Harapan dari Lapangan
Sementara itu, perwakilan cabang olahraga terjun payung, Adry Benny Terok, menyuarakan kekecewaan yang mendalam. “Pada PON Papua, cabang terjun payung meraih satu emas dan satu perak. Masalah keterlambatan bonus ini jelas membuat atlet kecewa karena mereka sudah diberikan harapan. Bahkan, beberapa ada yang mengambil kredit dengan harapan bonus akan menutupi, tetapi kenyataannya justru berbeda,” ungkap Adry Terok usai RDP.
Terakhir, dia berharap agar RDP ini bisa segera melahirkan solusi nyata bagi para atlet yang telah menanti terlalu lama. “Kami berharap ada solusi setelah RDP ini karena mereka sudah menanti cukup lama. Atlet kita sudah berjuang di lapangan untuk meraih medali, masa mereka harus berjuang lagi demi bonus yang sudah dijanjikan?” pungkasnya dengan nada prihatin.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
