Exposenews.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) secara cerdik akan memperkuat kolaborasi strategis antara Pertamina dan SPBU swasta. Sebagai informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah mengumumkan sebuah terobosan besar: SPBU swasta akan mendapatkan kuota impor BBM pada tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 110 persen dari kuota tahun 2024. Selain itu, langkah visioner ini sengaja pemerintah ambil untuk menjamin pasokan energi nasional sekaligus menjaga iklim persaingan sehat dengan Pertamina.
Labib dengan penuh keyakinan menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga secara simultan menjaga keberlangsungan usaha para pengusaha SPBU swasta serta memberikan perlintungan kepada tenaga kerja yang terlibat. Bahkan lebih dari itu, melalui kolaborasi erat ini, pemerintah dapat mengendalikan distribusi BBM secara jauh lebih efisien dan memastikan ketersediaan stok di semua SPBU, tanpa terkecuali SPBU swasta. “Dengan demikian, masyarakat tidak akan lagi kesulitan mencari BBM,” tegas Labib dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (19/9/2025).
Koordinasi dan Kerja Sama Internasional
Tak hanya berhenti di situ, ia juga menambahkan bahwa koordinasi dalam seluruh proses impor akan semakin terarah dan efisien. Alhasil, hal ini akan sangat memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengelola stok BBM nasional agar menjadi lebih terjamin. Lebih menggembirakan lagi, kebijakan ini secara brilliant membuka peluang sangat lebar bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kerja sama internasional, termasuk menjalin kesepakatan perdagangan dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat, demi menjamin pasokan energi dalam negeri yang berkelanjutan.
Mengatur Stok BBM dan Tantangan Zat Aditif
Di sisi lain, Labib dengan antusias memaparkan keuntungan lain dari kebijakan progresif ini, yaitu kemampuan pemerintah untuk mengatur stok secara lebih presisi sesuai dengan kebutuhan riil di setiap SPBU. Oleh karena itu, risiko kelangkaan BBM di masa depan dapat diminimalisasi secara signifikan. Namun demikian, ia juga mengingatkan dengan bijak bahwa masih ada beberapa tantangan serius yang harus segera diatasi, misalnya perbedaan spesifikasi zat aditif pada BBM yang digunakan oleh SPBU swasta dan Pertamina. “Untuk mengatasinya, pemerintah saat ini aktif mengumpulkan data dari SPBU swasta agar kebutuhan impor BBM bisa lebih tepat sasaran,” tegasnya dengan penuh semangat.
Merespons Kekhawatiran Kelangkaan
Isu kelangkaan BBM jenis bensin di sejumlah SPBU swasta dalam beberapa pekan terakhir memang sempat menimbulkan kekhawatiran yang luas di masyarakat. Faktanya, banyak SPBU swasta mengalami kekosongan stok non-diesel hingga tiga minggu, sementara para pekerja dengan setia tetap hadir penuh dalam dua sif kerja. Kondisi ini sempat memunculkan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sangat dikhawatirkan oleh banyak kalangan.
Jaminan Pemerintah dan Peran KPPU
Merespons hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan sigap memastikan bahwa SPBU swasta tetap akan memperoleh kuota impor BBM pada 2025, bahkan kuota tersebut secara spesifik ditetapkan naik signifikan menjadi 110 persen dari kuota tahun 2024. Langkah strategis ini sengaja diambil untuk menjamin pasokan tetap lancar sekaligus menjaga persaingan sehat dengan Pertamina. Bahkan, pemerintah dengan proaktif membuka ruang kolaborasi business-to-business antara SPBU swasta dan Pertamina, khususnya bagi SPBU yang sangat membutuhkan pasukan tambahan di luar kuota dasar yang telah ditetapkan.
Tidak ketinggalan, Bahlil juga menekankan dengan serius pentingnya peran pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk secara ketat menjaga mekanisme persaingan usaha agar tetap sehat dan adil. Di waktu bersamaan, pemerintah secara intensif mendorong SPBU swasta ternama seperti Shell, BP, dan Vivo agar lebih aktif lagi menjalin kerja sama dengan Pertamina dalam memenuhi stok. Dengan begitu, kelangkaan tidak akan berlarut-larut dan dampak sosial merugikan, seperti ancaman PHK massal, dapat berhasil diminimalkan hingga titik terendah.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
