Australia-Papua Nugini Jalin Kerja Sama Pertahanan, Komitmen Saling Melindungi

Foto yang diambil pada 20 Februari 2025 dan dirilis oleh Angkatan Pertahanan Australia ini menunjukkan Menteri Pertahanan Papua Nugini

PORT MORESBY, Exposenews.id – Dalam sebuah langkah bersejarah, Australia dan Papua Nugini bersiap meluncurkan perjanjian pertahanan baru pada Rabu (17/9/2025). Momentum penandatanganan sengaja dipilih bertepatan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini dari Australia, menandai babak baru dalam hubungan kedua negara.

Tak main-main, pakta ini secara gamblang dirancang untuk mengimbangi melonjaknya pengaruh Beijing di kawasan Pasifik. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan PM Papua Nugini James Marape akan secara langsung menorehkan tanda tangan mereka pada dokumen penting ini.

Sebuah salinan perjanjian yang berhasil diintip oleh AFP pada Selasa (16/9/2025) membongkar komitmen tinggi kedua negara: mereka akan saling membela tanpa ragu jika salah satu diserang! Komitmen ini mereka canangkan sebagai respons langsung terhadap segala “ancaman yang muncul” terhadap keamanan regional mereka.

Isi Perjanjian Pertahanan yang Menggemparkan

Perjanjian tersebut secara tegas menyatakan, “Setiap pihak mengakui bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu pihak di kawasan Pasifik akan berbahaya bagi perdamaian dan keamanan masing-masing serta keamanan Pasifik.” Kalimat ini jelas menunjukkan betapa seriusnya Australia dan PNG memandang kedaulatan satu sama lain.

Lebih lanjut, kedua negara berjanji akan “bertindak untuk menghadapi bahaya bersama, sesuai dengan proses konstitusionalnya”. Mereka secara terbuka mengakui bahwa mereka sedang menghadapi “ancaman yang muncul terhadap kepentingan nasional dan keamanan regional mereka”. Namun, mereka juga “bertekad untuk bekerja sama mendukung kawasan yang damai, stabil, sejahtera, dan menghormati kedaulatan”.

Yang tak kalah menarik, perjanjian ini membuka pintu lebar bagi warga dari kedua negara untuk bertugas di militer masing-masing! Ini merupakan terobosan yang mempererat ikatan pertahanan tidak hanya di tingkat negara, tetapi juga di tingkat personel. Kesepakatan mutakhir ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian keamanan menyeluruh yang telah mereka tandatangani pada 2023.

Proses Penandatanganan Sempat Tertunda!

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan sedikit kendala dalam prosesnya. Awalnya, kabinet Papua Nugini rencananya akan menyetujui kesepakatan ini pada Senin (15/9/2025). Namun, perayaan kemerdekaan nasional mereka justru menjadi ‘penghalang’ yang menyenangkan.

Albanese dengan santai menjelaskan, “Mereka tidak memiliki kuorum, karena semua orang pulang ke daerah asal masing-masing untuk merayakan ini sebagai perayaan di seluruh negeri.” Meski sempat tertunda, ia dengan optimistis menambahkan, “Kami akan dapat melanjutkan perjanjian ini besok.”

Strategi Besar Australia Perkuat Pengaruh di Kawasan

Lokasi Papua Nugini yang berada di utara Australia menjadikannya sekutu yang sangat strategis. Sebagai negara terbesar dan terpadat di Melanesia, pengaruh PNG di kawasan ini sangat besar. Namun, Australia jelas sedang tidak bermain-main; mereka sedang menghadapi persaingan sengit dengan China.

Selama satu dekade terakhir, China dengan leluasa mengucurkan miliaran dolar untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur di negara-negara Pasifik, mulai dari rumah sakit, stadion olaraga, hingga jalan raya. Pendekatan ‘diplomasi cek besar’ ini terbukti sukses memikat banyak negara. Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Nauru secara mengejutkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih ke China.

Melihat hal ini, Canberra pun tak tinggal diam. Mereka kini gencar meningkatkan keterlibatan dan investasinya di kawasan Pasifik untuk menyaingi pengaruh Beijing. Kunjungan Albanese ke Vanuatu pekan lalu adalah bagian dari strategi besar ini, yang bertujuan mempererat hubungan dengan negara-negara Pasifik.

Namun, upaya Australia di Vanuatu ternyata belum sepenuhnya mulus. Kesepakatan yang direncanakan tidak kunjung mereka tandatangani. Perdana Menteri Vanuatu Jotham Napat secara terbuka menyuarakan kekhawatirannya bahwa perjanjian dengan Australia berpotensi membatasi kemampuan negaranya untuk mengakses dana “infrastruktur kritis” dari negara lain, yang merupakan sinyal halus untuk ketergantungan pada China.

Jadi, pakta dengan Papua Nugini ini adalah kemenangan besar bagi diplomasi pertahanan Australia. Ini bukan sekadar perjanjian di atas kertas, melainkan sebuah pernyataan tegas kepada dunia tentang komitmen Australia untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan rumahnya sendiri.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com