Exposenews.id – Gelombang protes antikorupsi di Nepal berhasil menciptakan sebuah fenomena unik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para demonstran muda dari Generasi Z secara spontan memanfaatkan platform Discord untuk menyelenggarakan pemungutan suara dadakan guna menentukan calon pemimpin mereka. Dari berbagai nama yang muncul, Sushila Karki berhasil meraih dukungan paling luas berkat reputasinya yang sangat bersih dan penuh integritas. Mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun itu akhirnya ditetapkan sebagai perdana menteri (PM) wanita sementara pertama di negeri Himalaya tersebut. Penunjukan ini hanya terjadi beberapa hari setelah pemerintahan KP Sharma Oli tumbang akibat aksi massa yang berujung pada pertumpahan darah. Selanjutnya, Nepal bersiap menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk memilih perdana menteri tetap. Sampai saat itu tiba, Karki akan memimpin pemerintahan transisi yang telah menjadi simbol perlawanan generasi muda terhadap korupsi dan politik lama.
Lantas, seperti apa sebenarnya sosok Sushila Karki, perdana menteri wanita sementara pertama Nepal tersebut?
Siapa Sushila Karki?
Setelah pengunduran diri KP Sharma Oli dan mundurnya sejumlah tokoh politik senior, Nepal sempat mengalami kekosongan kepemimpinan yang cukup mencemaskan. Namun, di tengah situasi kritis tersebut, para aktivis muda justru membuka ruang diskusi baru melalui aplikasi Discord untuk merancang masa depan negara mereka. Menurut laporan NDTV, sebuah server Discord dengan lebih dari 145.000 anggota menjadi ajang perdebatan seru mengenai siapa yang paling pantas memimpin pemerintahan transisi. Selama satu minggu, jajak pendapat secara daring digelar oleh perwakilan gerakan protes, dan hasilnya nama Sushila Karki muncul sebagai pilihan utama. Mantan Ketua Mahkamah Agung itu memang telah lama dikenal luas karena integritasnya serta rekam jejaknya yang kuat dalam memerangi korupsi.
“Parlemen Nepal saat ini adalah Discord,” ujar Sid Ghimiri, seorang kreator konten berusia 23 tahun, yang dikutip oleh New York Times. Kanal Discord tersebut ternyata dikelola oleh organisasi sipil Hami Nepal, yang juga turun langsung dalam gelombang demonstrasi yang digerakkan oleh Gen Z.
Sushila Karki Bukan Sosok Asing di Dunia Hukum Nepal
Dilansir dari Independent, Sabtu (13/9/2025), pada saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2016, Sushila Karki memimpin sejumlah sidang penting yang sangat berdampak besar. Salah satunya, ia berhasil menjatuhkan hukuman kepada Menteri Informasi dan Komunikasi Jaya Prakash Prasad Gupta dalam kasus korupsi yang menyita perhatian publik. Tidak hanya itu, ia juga dengan berani menggagalkan upaya pemerintah yang ingin mengangkat kepala polisi secara sepihak tanpa melalui proses yang transparan.
Akan tetapi, langkah tegasnya tersebut tidak lepas dari berbagai risiko politik. Tak lama setelah ia resmi dilantik sebagai hakim tetap, parlemen tiba-tiba melayangkan mosi pemakzulan dengan tuduhan bahwa Karki bersikap bias. Keputusan parlemen ini kemudian memicu gelombang protes publik yang menuntut independensi peradilan tetap dijunjung tinggi. Pada akhirnya, Mahkamah Agung berhasil mencabut mosi tersebut dan Karki pun tetap bertahan di posisinya. Peristiwa ini semakin mengukuhkannya sebagai simbol perlawanan terhadap intervensi politik di ranah hukum.
Perjuangan Karki ternyata tidak hanya berhenti di ruang sidang. Pada era 1990-an, ia bersama suaminya, Durga Prasad Subedi, turut serta dalam gerakan rakyat yang berhasil menggulingkan monarki absolut dan menghapuskan sistem panchayat. Keduanya bahkan sempat dipenjara karena aktivitas politiknya yang dianggap membahayakan kekuasaan. Dari balik jeruji besi, Karki menulis sebuah novel berjudul Kara, yang berisi tentang pengalaman pahitnya sekaligus menyuarakan semangat perubahan. Sementara itu, Subedi, yang saat itu menjadi pemimpin muda Kongres Nepal, ditahan dengan tuduhan terlibat dalam pembajakan pesawat Royal Nepal Airlines untuk membiayai perjuangan bersenjata melawan monarki.
Langkah Awal sebagai Perdana Menteri Sementara
Konsensus pengangkatan Karki sebagai PM sementara akhirnya tercapai melalui kesepakatan antara Presiden Ramchandra Paudel, Kepala Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel, dan perwakilan gerakan protes Gen Z. Begitu dilantik, langkah pertamanya sangatlah tegas: membubarkan parlemen dan menetapkan pemilu nasional pada Maret 2026. Keputusan ini lahir dari desakan protes antikorupsi yang telah menyebar luas di seluruh Nepal, hingga berhasil menjatuhkan pemerintahan Oli.
Kini, dengan dibukanya kembali bank-bank, Mahkamah Agung, serta aktivitas kepolisian di Lembah Kathmandu, Nepal perlahan-lahan berusaha pulih setelah dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran. Masyarakat pun menaruh harapan besar pada kepemimpinan Sushila Karki untuk membawa perubahan yang lebih baik dan bersih.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
