Exposenews.id – Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah monumental dengan melantik mantan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Momen bersejarah ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8/2025). Pelantikan ini secara resmi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P Tahun 2025. Selanjutnya, pembentukan badan otorita ini menandai babak baru dari program kerja Prabowo untuk mewujudkan proyek legendaris tanggul laut raksasa (giant sea wall). Hebatnya, gagasan mega proyek ini sebenarnya telah mengendap selama 30 tahun, sejak era Presiden Soeharto!
Anggaran Fantastis dan Skala Mega Proyek
Tak tanggung-tanggung, proyek fenomenal ini diperkirakan akan menyedot anggaran hingga 80 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.280 triliun! Bayangkan saja, dengan panjang tanggul yang mencapai lebih dari 500 kilometer—membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur—proyek ini diperkirakan akan memakan waktu pengerjaan antara 15 hingga 20 tahun. Artinya, ini menjadi salah satu investasi infrastruktur terbesar dan terlama dalam sejarah Indonesia.
Peringatan Keras dari Para Ahli
Akan tetapi, di balik gemerlap anggarannya yang fantastis, ternyata menyimpan bom waktu! Peneliti Kelautan dari Auriga Nusantara, Parid Ridwanuddin, justru mengeluarkan peringatan keras. Menurutnya, proyek tanggul laut ini bukan menyelamatkan, malah berpotensi memperparah kerusakan Pulau Jawa.
Dampak Eksploitasi dan Kerusakan Lingkungan
Ia menjelaskan, “Bagi saya, tentu saja jika pemerintah ngotot melanjutkan pembangunan tanggul laut, ini merupakan pertanda buruk. Alasannya, dengan membangun tanggul laut, kita justru akan mengeksploitasi Pulau Jawa lebih dalam yang ujung-ujungnya menyebabkan kerusakan semakin parah,” tutur Parid saat diwawancarai pada Rabu (27/8/2025). Lebih lanjut, Parid membeberkan fakta mengerikan di balik pembangunan tanggul. “Kita semua harus paham, membangun tanggul laut memerlukan miliaran kubik pasir. Nah, material sebanyak itu pasti akan diambil dari darat dan juga dari laut. Otomatis, saya yakin kerusakan lingkungan dalam skala masif akan terjadi,” sambungnya dengan nada prihatin.
Solusi yang Keliru dan Kebutuhan Riil Masyarakat
Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pembangunan tanggul di bawah badan otorita baru ini bukanlah solusi yang tepat. Belum lagi, persoalan utamanya tidak sesederhana itu. Menurut Parid, masalah banjir rob (banjir air laut) di pantai utara Jawa tidak akan bisa terselesaikan hanya dengan mengandalkan sebuah tanggul raksasa. Ia memperkuat argumennya, “Kalau kita jujur mendengarkan suara masyarakat pesisir utara Jawa, dari barat ke timur, sebenarnya mereka tidak benar-benar membutuhkan tanggul laut.
Alternatif Alokasi Anggaran untuk Publik
Apalagi, biayanya sangatlah tidak masuk akal, menurut Presiden Prabowo sendiri mencapai hampir Rp 1.300 triliun,” ujarnya meyakinkan. Lalu, kemana seharusnya uang sefantastis itu dialirkan? Parid dengan tegas menyatakan bahwa dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan publik yang lebih mendesak. “Bayangkan dampaknya jika uang triliunan itu kita gunakan untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan kita.
Prioritas Pendidikan dan Kesehatan
Faktanya, guru dan dosen kita saat ini masih sangat kekurangan apresiasi; gaji mereka terbilang masih kecil. Belum lagi, di daerah-daerah terpencil, kita masih kekurangan banyak sekolah, kita butuh guru yang digaji layak, dan akses kesehatan yang memadai. Itulah hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas utama,” jelasnya dengan gamblang.
Pentingnya Evaluasi Tata Ruang
Selain itu, Parid juga menekankan satu hal krusial yang sering dilupakan oleh pemerintah: evaluasi tata ruang. Ia menyarankan, sebelum membangun tanggul, langkah pertama dan terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi ulang tata ruang di Pulau Jawa, khususnya wilayah utara yang selama ini lebih didominasi oleh kepentingan industri.
Dominasi Industri dan Kerusakan Ekologi
Pasalnya, ruang untuk masyarakat dan ekologi sudah menyempit sangat parah, terbukti dengan hutan alam di Jawa yang kini tersisa kurang dari 9 persen saja!
Mengingat Pelajaran dari Otorita IKN
Maka dari itu, Parid berpendapat bahwa pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut sama sekali tidak diperlukan. Ia mengingatkan kita semua untuk belajar dari pengalaman pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kita sudah melihat sendiri, badan otorita di IKN juga mengelola dana yang sangat besar, namun pada kenyataannya, progres pembangunannya justru terbengkalai.
Visi Indonesia Emas 2045 dan Kunci Fundamental
Pada intinya, Indonesia sangat membutuhkan politik anggaran yang benar-benar fokus pada pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,” tegas Parid. Terakhir, Parid menutup dengan sebuah refleksi untuk masa depan. Menurutnya, jika pemerintah serius dengan visi Indonesia Emas 2045, kunci utamanya justru berada pada tiga pilar fundamental: pendidikan yang berkualitas, sistem kesehatan yang tangguh, dan komitmen kuat untuk memulihkan lingkungan.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
