JAKARTA, Exposenews.id – Drama politik memanas di Pati, Jawa Tengah! DPRD setempat menggelar rapat khusus dan menyetujui hak angket untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, Rabu (13/8/2025). Langkah ini mereka ambil sebagai bentuk respons atas aksi unjuk rasa besar-besaran warga yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Yang bikin heboh, Fraksi Gerindra—partai pengusung Sudewo sendiri—justru mengajukan hak angket ini!
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa usulan hak angket sudah memenuhi semua syarat formal. “Kami menggelar rapat penting hari ini. Semua tahapan kami lakukan sesuai aturan. Kami sepakat menjalankan penjadwalan dan proses hak angket,” tegas Ali, seperti Tribunbatam.co.id kutip. Ia menambahkan, seluruh proses akan berjalan transparan dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku.
Fokus Hak Angket: Kenaikan PBB-P2 yang Picu Kemarahan Warga
Ali menjelaskan, hak angket akan menyoroti kebijakan kontroversial Sudewo tentang kenaikan PBB-P2. Sebelumnya, bupati yang baru melantik pada 18 Juli 2025 ini menaikkan pajak hingga 250%, sebelum akhirnya membatalkan kebijakan itu karena tekanan publik.
Nah, yang bikin makin dramatis, pengumuman hak angket ini terjadi bersamaan dengan aksi massa yang membludak masuk ke Gedung DPRD Pati! Ratusan pengunjuk rasa menerobos ruang rapat, sambil berteriak menuntut DPRD segera memakzulkan Sudewo.
Buat yang belum tahu, hak angket merupakan wewenang DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dianggap bermasalah, terutama jika melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Syaratnya, usulan harus didukung minimal 25 anggota DPRD dari lebih satu fraksi—dan kali ini, syarat itu terpenuhi!
Reaksi Sudewo: “Saya Hormati Keputusan DPRD”
Di tengah guncangan politik ini, Sudewo mencoba bersikap tenang. “Saya menghormati hak angket DPRD,” ujarnya singkat. Namun, rakyat jelas tak puas. Meski kebijakan PBB-P2 sudah terbatal, massa tetap ngotot mendesak Sudewo mundur.
Aksi unjuk rasa kemarin menghimpun lebih dari 50.000 orang! Mereka memenuhi jalanan, sambil meneriakkan yel-yel “Bupati harus lengser!” dan “Turun Sudewo sekarang juga!”. Padahal, Sudewo baru sebulan menjabat, tapi sudah dihadang gelombang penolakan besar-besaran.
Apa yang Memicu Kemarahan Warga?
Kebijakan kenaikan PBB-P2 250% menjadi pemicu utama kemarahan publik. Bayangkan, tiba-tiba warga harus membayar pajak 2,5 kali lipat lebih tinggi! Meski akhirnya terbatal, kebijakan ini memperlihatkan ketidakpekaan Sudewo terhadap rakyat kecil.
Ditambah lagi, Fraksi Gerindra—partainya sendiri—justru mendorong hak angket. Ini memunculkan spekulasi politik: apakah partainya sudah kehilangan kepercayaan pada Sudewo?
Apa Langkah Selanjutnya?
DPRD Pati kini akan membentuk Pansus Pemakzulan untuk mengkaji lebih dalam dugaan pelanggaran oleh Sudewo. Jika terbukti bersalah, Sudewo bisa terpaksa lengser sebelum masa jabatannya berakhir.
Sementara itu, aksi protes terus berlanjut. Warga mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika DPRD dan pemerintah pusat tak segera bertindak. “Kami tidak mau ditipu lagi. Sudewo harus turun!” teriak salah seorang pengunjuk rasa.
Politik Panas di Pati: Rakyat vs Penguasa
Ini menjadi ujian besar bagi demokrasi lokal. Di satu sisi, DPRD berusaha menjalankan fungsi pengawasan. Di sisi lain, rakyat menuntut pemimpin mereka bertanggung jawab.
Yang jelas, situasi ini layaknya sinetron politik penuh ketegangan. Akankah Sudewo bertahan, atau harus angkat kaki dalam waktu dekat? Kita tunggu babak selanjutnya!
