PANGKALPINANG, Exposenews.id – Pengelolaan RSUD Soekarno oleh Pemprov Bangka Belitung ternyata menyimpan sejumlah masalah serius yang berpotensi merugikan negara. Fakta mengejutkan ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan temuan audit dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024. Saat ini, temuan tersebut sedang dalam proses penindaklanjutan.
DPRD Babel Dapat 16 Temuan Menyedihkan dari BPK
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, membenarkan bahwa BPK telah menyampaikan 16 item temuan bermasalah kepada DPRD. Salah satu yang paling mencolok adalah masalah pengelolaan RSUD Soekarno.
“Ada 16 item temuan dari BPK yang sudah kami terima, dan salah satunya menyoroti kinerja buruk pengelolaan rumah sakit,” tegas Eddy di kantor DPRD, Selasa (8/7/2025).
60 Hari untuk Bereskan Masalah, DPRD Minta Timeline Jelas
Eddy menjelaskan bahwa BPK memberikan tenggat waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, DPRD tidak mau hanya menunggu laporan akhir. Mereka meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera membuat timeline kerja yang transparan.
“Kami minta timeline jelas, misalnya minggu ini harus selesaikan apa. Jangan sampai 60 hari habis baru laporan datang,” tambahnya.
Tak hanya itu, Eddy juga menekankan pentingnya memperbaiki standar operasional agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan. “Ini menyangkut aset negara dan pelayanan dasar masyarakat, harus benar-benar diperhatikan!” tegasnya.
Misteri Hilangnya 17 Ventilator: Siapa Bertanggung Jawab?
Salah satu temuan paling mencengangkan adalah hilangnya 17 unit ventilator di RSUD Soekarno. Hingga kini, tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas raibnya alat vital tersebut.
Padahal, tim inspektorat daerah sudah melakukan pemeriksaan, tetapi belum ada titik terang. Pertanyaannya: kemana perginya ventilator-ventilator itu? Apakah ada unsur penyelewengan atau hanya kelalaian?
Akreditasi Jeblok, Pasien BPJS Turun Drastis
Masalah RSUD Soekarno tidak berhenti di ventilator hilang. Rumah sakit ini juga dilaporkan mengalami penurunan akreditasi, yang berimbas pada turunnya jumlah pasien dan kelas layanan BPJS Kesehatan.
Artinya, masyarakat Bangka Belitung mungkin kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas. Padahal, RSUD seharusnya menjadi tumpuan utama warga.
Pegawai Dirugikan, TPP Dipotong karena Defisit Anggaran
BPK juga menemukan masalah keuangan lain di Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Salah satunya adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akibat defisit anggaran.
Bayangkan, para tenaga kesehatan dan ASN yang sudah bekerja keras justru harus menerima pemotongan pendapatan karena ketidakcakapan pengelolaan anggaran.
Proyek Jalan & Irigasi Bermasalah, Volume Tidak Sesuai
BPK juga mengungkap fakta mengejutkan: Dinas Pekerjaan Umum ternyata mengerjakan 13 paket proyek jalan dan irigasi dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai kontrak! Artinya, bisa saja dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil pekerjaan.
Dengan temuan-temuan ini, masyarakat Bangka Belitung berharap ada tindakan tegas dari pemerintah daerah. Jangan sampai masalah ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian.
