NGAWI, Exposenews.id – Kejari Ngawi Geledah Rumah. Tim penyidik Kejari Ngawi tak main-main! Mereka menyita dua motor Honda PCX dan satu mobil dari rumah serta ruang kerja Ketua Komisi II DPRD Ngawi, Winarto, yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pabrik mainan.
Aksi penggeledahan ini langsung mereka lakukan setelah menjerat Winarto dengan pasal korupsi dan manipulasi pajak daerah terkait proyek lahan PT GFT Indonesia Investment. Tak hanya menggasak dokumen penting, penyidik juga mengamankan kendaraan sebagai barang bukti.
Kasi Pidana Khusus Kejari Ngawi, Eriksa Ricardo, saat dikonfirmasi Selasa (27/5/2025), menegaskan bahwa penggeledahan di beberapa lokasi ini dilakukan setelah Winarto resmi ditahan. Hari itu juga, timnya langsung bergerak ke rumah tersangka di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, serta ruang kerjanya di Komisi II DPRD Ngawi.
“Kami terus mengumpulkan bukti. Dari penggeledahan, kami amankan dokumen penting, dua motor, dan satu mobil,” tegas Eriksa.
Barang-barang sitaan itu masih akan mereka periksa lebih lanjut untuk mengungkap keterkaitannya dengan kasus gratifikasi dan manipulasi pajak. Eriksa juga menyebut bahwa penyidik masih terus mengembangkan kasus ini, termasuk memeriksa saksi-saksi lain.
“Kemungkinkan ada tersangka baru? Masih kami dalami,” tambahnya singkat.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Ngawi, Sarjono, menyatakan bahwa partainya menghormati proses hukum yang sedang dijalani Winarto. Mereka bahkan sudah melaporkan kasus ini ke DPD Golkar Jawa Timur.
“Kami tetap junjung tinggi asas praduga tak bersalah. Winarto berhak membela diri,” ujar Sarjono.
Soal pendampingan hukum, Sarjono mengaku masih menunggu arahan dari DPD Golkar Jatim maupun DPP Partai Golkar.
Sebelumnya, Kejari Ngawi telah menahan Winarto pada Senin (26/5/2025). Politikus Golkar ini tersandung kasus korupsi gratifikasi dan manipulasi pajak dalam proyek pengadaan lahan pabrik mainan PT GFT Indonesia Investment.
Penyidik tak berhenti sampai di situ. Mereka masih memburu alat bukti lain untuk memperkuat berkas. Eriksa menegaskan, semua langkah mereka lakukan secara hati-hati agar tidak ada celah untuk dibantah di persidangan nanti.
“Kami bekerja sistematis. Setiap barang bukti harus benar-benar valid,” tegasnya.
Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Apalagi, proyek pabrik mainan tersebut melibatkan anggaran tidak kecil. Namun, Eriksa memilih tak buru-buru berkomentar.
“Yang pasti, kami akan usut tuntas,” tandasnya.
Meski kadernya tersandung kasus korupsi, DPD Golkar Ngawi memilih bersikap netral. Sarjono menegaskan, partainya tak akan ikut campur dalam proses hukum.
“Kami percaya hukum bekerja adil. Jika Winarto bersalah, ya harus dihukum. Tapi jika tidak, haknya harus dikembalikan,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa partai akan mengambil langkah tegas setelah ada keputusan hukum yang tetap.
Masyarakat Ngawi Menanti Kejelasan
Kasus ini tentu menarik perhatian warga Ngawi. Pasalnya, proyek pabrik mainan sempat digadang-gadang sebagai pembuka lapangan kerja. Kini, justru berujung masalah korupsi.
Banyak yang berharap Kejari Ngawi bekerja transparan agar tidak ada spekulasi berkembang. Eriksa pun berjanji akan memberikan update perkembangan kasus secara berkala.
“Kami akan buka informasi sejelas-jelasnya, tentu sesuai prosedur,” ujarnya.
Baca Juga: Jaksa dan ASN Kejari Deli Serdang di Bacok OTK
Sementara itu, Winarto masih mendekam di tahanan Kejari Ngawi menunggu proses persidangan. Nasib politikus Golkar ini kini sepenuhnya berada di tangan hukum.
Apa Langkah Selanjutnya?
Kejari Ngawi dipastikan akan segera memeriksa barang bukti yang disita. Mereka juga akan memanggil saksi-saksi kunci untuk melengkapi berkas.
“Tim kami bekerja cepat tapi tetap cermat,” kata Eriksa.
Jika bukti sudah kuat, berkas akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Namun, jika masih ada yang perlu digali, proses penyidikan bisa molor lebih lama.
“Kami tidak mau terburu-buru. Yang penting kasusnya jelas,” tegasnya.
Sementara itu, Partai Golkar masih menunggu perkembangan sebelum mengambil sikap resmi. Sarjono memastikan, partainya tak akan membela jika kadernya terbukti bersalah.
“Kami anti-korupsi. Siapa pun yang bersalah harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Masyarakat pun menanti, apakah ada nama lain yang akan terseret atau tidak.
“Kami akan terus pantau,” pungkas Eriksa, menutup pembicaraan.
(Sumber: Exposenews.id, 27 Mei 2025)
