Oleh: Ronald Ginting
Exposenews.id, Manado – Percepatan vaksinasi dan kedisplinan protokol kesehatan (prokes) untuk mendorong aktivitas ekonomi. Ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Arbonas Hutabarat, saat media briefing tentang kondisi makroekonomi Sulut 2020, hari ini.
“Peningkatan aktivitas ekonomi melalui vaksinasi diperkirakan menjadi kunci untuk mendorong aktivitas perekonomian secara umum. Ini menjadi prasyarat agar kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan baik,” kata Arbonas kepada wartawan.
Dijelaskan Arbonas bahwa optimisme BI tercipta asalkan prasyarat itu sudah dilakukan maka akan ada lima kebijakan yang dilakukan secara bersamaan. Adapun kebijakan itu yaitu pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan realisasi stimulasi fiskal, peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta kelima digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM.
“Kebijakan pembukaan sektor produktif dan aman ini perlu dilakukan. Kemudian percepatan realisasi stimulasi fiskal perlu diwujudkan dalam realisasi belanja pemerintah. Semakin cepat terserap maka semakin baik pula ekonomi daerah,” jelas Arbonas.
Soal peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, kata Arbonas, masih ditemui perbankan kesulitan menyalurkan kredit, karena UMKMnya tidak meminta, dan perbankannya sangat selektif mengingat bisnis masih rawan di era pandemi ini.
“Hal ini perlu ada sinergitas antara OJK, perbankan, dinas koperasi, disperindag, dan instansi terkait lainnya. Selain itu perlu mengejar lagi usaha-usaha yang berpotensi untuk disalurkan kredit,” ungkapnya.
Dia bilang kebijakan keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial sudah dilakukan BI dengan melakukan pelonggaran likuiditas, serta memperbanyakkan uang beredar dengan membeli SUN pemerintah.
“Kalau yang ini kebijakan dari BI pusat dengan menteri keuangan,” sebutnya.
Kebijakan pamungkas, lanjutnya, yaitu digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya umkm. BI Sulut bakal memperbanyak merchant yang menggunakan
QRIS sampai dengan 45.000.
“Di triwulan 1 tahun ini perlu ada SK Gubernur tim percepatan pelaksanaan digitalisasi daerah agar sendi transaksi ekonomi dilakukan secara digital. BI mendorong penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” ujarnya mengakhiri.
(RTG)
