Oleh: Ronald Ginting
Exposenews.id, Manado – Maraknya praktik korupsi dalam sistem birokrasi pemerintahan menciptakan stigma negatif kepada masyarakat. Tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bebas dari KKN semakin menguat.
Reformasi birokrasi yang selalui dicanangkan oleh pemerintah merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Pemerintah melakukan gerak cepat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi tersebut.
Komitmen nyata oleh pemerintah pusat dalam mewujudkan reformasi birokrasi terlihat dalam program nasional dari Kemenpan RB sesuai Permenpan RB no 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Permenpan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah.
Acuan tersebut menjadi dasar bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Manado mencanangkan Zona Integritas hari ini. Pencanangan dilakukan demi predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah bagian dari langkah awal untuk mensukseskan reformasi birokrasi, dengan cara melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan. Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan bagian dari cita-cita reformasi kepabeanan dan cukai yang diamanatkan oleh pimpinan dan telah menjadi komitmen dan kesepakatan oleh Direkorat Jenderal Bea dan Cukai,” kata Kepala KPPBC Manado, M Anshar kepada wartawan seusai pencanangan Zona Integritas di KPPBC Manado.
Ditambah Anshar bahwa predikat WBK yang menjadi tujuan sekiranya bukan hanya ucapan dan slogan, namun tindakan nyata dari pimpinan sampai ke bawah mewujudkan kondisi bebas korupsi. Dia pun siap tegas menindak apabila ditemukan oknum petugas KPPBC Manado yang menerima gratifikasi dan sejenisnya.
“Saya akan tindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, kami meminta masyarakat tidak memberikan iming-iming atau hadiah kepada petugas kami. Kami juga menerima masukan atau saran dari masyarakat agar kantor kami betul-betul menjadi wilayah bebas korupsi,” jelas Anshar.
Lebih lanjut, dia mengapresiasi dukungan KPK yang ikut hadir menyaksikan secara virtual pencanangan zona integritas siang tadi. KPK, kata dia, merupakan mitra kementerian keuangan yang selalu memberikan asistensi kepada kemenkeu termasuk kepada dirjen bea cukai.
Diketahui, dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, di antaranya:
1. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.
Tujuannya yaitu pertama sebagai miniatur implementasi reformasi birokrasi di unit kerja. Kedua membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, ketiga membangun percontohan pada tingkat unit kerja.
Pencanangan Zona Integritas ini diharapkan mampu mendapatkan dukungan semua pihak demi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
“KPPBC TMPC Manado tidak dapat bergerak sendiri dan perlu dukungan dari stakeholder dan pengguna jasa untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini merupakan cerminan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan KPPBC TMP C Manado menjadi zona yang berintegritas, sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tutupnya penuh optimistis.
(RTG)
