Senator Maya Rumantir Terima Aspirasi Disnakertrans Sulut

 

banner 336x280

Oleh: Ronald Ginting

Exposenews.id, Manado – Anggota Komite III DPD RI Maya Rumantir mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, hari ini. Kedatangan senator asal Sulut ini guna menyerap aspirasi maupun persoalan ketenagakerjaan dan Transmigrasi di bumi nyiur melambai.

“Kami mendatangi Disnakertrans Sulut untuk menyerap aspirasi, yang sekiranya bisa saya bantu teruskan ke kementerian tenaga kerja,” ungkap Maya Rumantir kepada wartawan.

Salah satu poin yang diterima Maya yaitu soal upah minimun. Kata Maya, di masa pandemi covid ini perhatian untuk tenaga kerja dan transmigrasi perlu ditingkatkan.

“Kami menyerap aspirasi ini untuk dibawa ke pusat supaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut dapat menambah kesejahteraan masyarakat Sulut,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo berujar dari kunjungan kerja senator Maya Rumantir ini terlihat bahwa urusan ketenagakerjaan di Sulut diperhatikan dengan baik. “Ibu Maya memberikan perhatian bagi pembangunan Sumber Daya Manusia di Sulut,” ungkap Erny seusai kunjungan kerja tersebut.

Disebutkan Erny bahwa beberapa waktu ini memiliki kendala perluasan kesempatan kerja. Sebabnya yaitu sudah tidak adanya dana dekonsentrasi, sama seperti yang dialami provinsi lainnya.

“Perluasan kesempatan kerja ini diperlukan untuk memberdayakan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka di Sulut setiap tahunnya memang menurun, namun masih di atas pengangguran nasional,” terangnya.

Masalah lain yang disampaikan soal penanganan perselisihan hubungan industrial yang seyogyanya memerlukan dukungan Kemnaker. Tapi realitanya selang dua tahun terakhir seluruh provinsi tidak mendapatkan anggaran.

“Selain itu soal peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor formal. Ya walaupun sekarang ini menjadi kewenangan daerah, namun pada sektor-sektor lain masih ada dukungan dari pusat,” terangnya.

Menurutnya, ada program-program yang seharusnya dapat dilaksanakan di daerah tapi terkendala harus dilakukan di unit pelaksana pusat. “Contohnya BLK walau mendapatkan anggaran tapi dititipkan ke BLK Ternate. Jadi kami menyampaikan dulu ke Ternate,” tuturnya.

Dia mengharapkan pusat bisa lebih memperhatikan ke daerah. (RTG) 

Exit mobile version