PARIS, Exposenews.id — Gelombang demonstrasi besar-besaran yang terus membara di seluruh penjuru negeri akhirnya bikin Istana Elysee kalang kabut dan terpaksa melunak. Oleh karena itu, Pemerintah Perancis mulai merespons cepat tuntutan emosional para siswa dengan menjanjikan sederet perubahan radikal di sektor pendidikan nasional. Bahkan, pejabat berwenang menjanjikan penambahan kuota hingga 15.000 tempat baru di perguruan tinggi negeri. Selain itu, otoritas pendidikan juga berikrar bakal membongkar total sistem seleksi masuk universitas Parcoursup yang selama ini sangat membingungkan pada 2028 mendatang.
Berdasarkan laporan eksklusif The Wall Street Journal pada Senin, 26 Oktober 2026, kabinet Prancis juga berjanji bakal membatasi jumlah murid secara ketat di kelas tingkat awal sekolah menengah negeri. Maka dari itu, jumlah siswa yang tadinya menumpuk dengan rata-rata di atas 30 orang per kelas kini bakal dipangkas habis menjadi maksimal 28 anak aja demi kenyamanan belajar.
Tak cuma berhenti di situ, pemerintah pusat bahkan ikut mengucurkan suntikan dana segar berupa pinjaman berbunga super murah senilai 4 miliar euro atau sekitar Rp81 triliun khusus untuk pemerintah daerah. Selanjutnya, suntikan modal raksasa ini disiapkan agar pemerintah lokal bisa langsung bergerak cepat merenovasi deretan gedung sekolah yang udah rusak parah. Bahkan, pemerintah juga bakal menyesuaikan alokasi bantuan dana keuangan harian bagi para pelajar secara berkala mengikuti laju inflasi yang kian mencekik.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Prancis Édouard Geffray tampil sangat optimistis di depan media dan menegaskan bahwa seluruh paket kebijakan darurat tersebut bakal benar-benar berjalan tepat waktu.
Bahkan, Geffray memberikan pernyataan yang sangat tegas dalam konferensi pers sebagaimana dikutip New York Times, di mana dirinya menjamin bahwa tak ada satu pun keputusan yang mereka bikin yang sekadar jadi omong kosong atau janji palsu aja.
Aksi Demonstrasi Ternyata Malah Makin Membara!
Namun alih-alih meredakan situasi yang lagi panas, deretan penawaran manis dan janji perubahan dari pemerintah ternyata sama sekali belum mampu memuaskan rasa keadilan para demonstran muda.
Malahan, para pemimpin kelompok pelajar dan mahasiswa justru kembali menyerukan aksi demonstrasi susulan yang lebih masif pada 31 Oktober dan 5 November mendatang. Langkah berani ini mereka ambil pas usai bertatap muka secara langsung dengan Perdana Menteri Sebastien Lecornu guna mendengarkan paparan proposal resmi dari pihak Istana.
Meskipun serikat pelajar menyambut baik tawaran pemerintah sebagai sebuah kemajuan awal, namun mereka berjanji bakal tetap melancarkan aksi perlawanan di jalanan sampai seluruh tuntutan utama mereka dikabulkan sepenuhnya.
“Kita udah berhasil mengamankan sesuatu dari perjuangan ini,” ucap Louis Letoublon, remaja tangguh berusia 16 tahun yang jadi salah satu pimpinan serikat pelajar Les Lyceens!, pas ditemui usai perundingan sengit dengan PM Lecornu pada Senin kemarin.
Oleh sebab itu, aktivis muda ini menyuarakan komitmen membara bahwa seluruh barisan siswa bakal terus menyelesaikan perjuangan keras ini sampai titik darah penghabisan.
Pasalnya, para pelajar menuntut hal yang jauh lebih besar, yakni penambahan hingga 250.000 tempat kuliah baru di perguruan tinggi, peningkatan drastis dana bantuan finansial mahasiswa, serta rekrutmen besar-besaran untuk mengisi kekurangan ribuan tenaga pengajar dan perawat medis sekolah.
Lagipula, perwakilan kelompok Student Union bernama Sabrine Kharbach menyatakan secara terbuka kepada media AFP bahwa gelombang protes massa memang udah berhasil membuahkan beberapa hasil nyata, tetapi capaian itu sejujurnya masih sangat jauh dari kata cukup.
Bahkan Kharbach secara blak-blakan mengibaratkan bahwa hasil yang berhasil direbut lewat aksi mobilisasi massa selama ini cuma berupa remah-remah kecil aja.
Pada awalnya, titik api kemarahan ini memang cuma berpusat pada krisis mendasar di sektor pendidikan, seperti ruang kelas yang kelewat sesak, krisis jumlah guru, fasilitas sekolah yang rusak hancur, hingga amat sempitnya peluang masuk perguruan tinggi.
Akan tetapi, gerakan sosial ini kemudian meluas dengan cepat bagaikan bola liar setelah mendapat dukungan penuh dari kalangan mahasiswa, asosiasi serikat pekerja, hingga masyarakat umum yang merasa terbebankan oleh tingginya biaya hidup harian.
Sayangnya, gelombang amarah publik ini juga sempat bereskalasi menjadi kerusuhan yang mencekik di beberapa sudut kota Prancis. Bahkan pada 17 Oktober lalu, aksi turun ke jalan sempat ternoda oleh aksi pembakaran bangunan, penjarahan toko retail, serta berbagai tindakan kekerasan fisik yang menakutkan.
Lantas, merujuk laporan The Wall Street Journal, lebih dari 400.000 orang kembali turun membanjiri jalanan pada Sabtu, 24 Oktober 2026 dalam aksi unjuk rasa yang sejatinya berlangsung damai di bawah pengawalan ekstra ketat dari kepolisian, walaupun bentrokan panas antara demonstran dan polisi tetap meletus di akhir aksi.
Kendati demikian, kesiapan armada keamanan di lapangan setidaknya berhasil mengadang agar kerusuhan dahsyat yang sempat melumpuhkan berbagai kota pada pekan sebelumnya nggak terulang kembali.
Berikutnya pada Senin, 26 Oktober 2026, Presiden Prancis Emmanuel Macron secara mendadak melakukan kunjungan kerja ke kota Marseille yang jadi salah satu wilayah paling terdampak oleh guncangan protes ini. Di sana, Macron memilih nemuin langsung para pemilik toko lokal, jajaran aparat kepolisian, serta pejabat daerah setempat.
Dalam kesempatan interaksi tersebut, Macron mengecam keras segala bentuk tindakan anarkisme dan kekerasan, sembari melayangkan seruan agar semua pihak kembali mengutamakan ruang dialog demokratis menjelang agenda pemilihan presiden pada musim semi mendatang.
Kondisi Kas Perancis Ternyata Mencekik dan Bikin Pusing!
Namun demikian, di balik tarik-ulur yang terjadi, Pemerintah Prancis sejatinya menghadapi tembok besar berupa keterbatasan anggaran untuk memenuhi seluruh daftar tuntutan pelajar akibat kondisi keuangan negara yang lagi tertekan sangat parah.
Sebagaimana dipaparkan oleh laporan The Wall Street Journal, total utang luar negeri Prancis udah menembus rekor terburuk sepanjang sejarah dengan menyentuh angka 3,5 triliun euro atau setara Rp70 kuadriliun pada akhir kuartal pertama tahun ini. Akibatnya, pengeluaran jor-joran pemerintah untuk mengatasi dampak krisis pandemi Covid-19 hingga ketegangan geopolitik akibat perang di Ukraina dan Iran terbukti makin memperberat beban anggaran nasional.
Selain itu, langkah berani Macron yang nekat memberlakukan pemotongan pajak secara besar-besaran tanpa diimbangi oleh efisiensi pengeluaran negara turut memicu lonjakan defisit anggaran Prancis hingga mencapai angka 5,1 persen pada tahun lalu.
Oleh karena itu, jajaran pemerintah kini berada di bawah tekanan yang sangat tinggi untuk segera memangkas anggaran belanja hingga miliaran euro demi menahan lonjakan biaya pembayaran bunga utang sekaligus menjaga kepercayaan pasar keuangan internasional.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
