JAKARTA, Exposenews.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menunjukkan taringnya terhadap maraknya lapangan padel yang nekat beroperasi tanpa mengantongi dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kali ini, Pramono langsung meminta jajarannya untuk segera menggembok seluruh bangunan komersial yang belum memiliki PBG, termasuk deretan bisnis lapangan padel yang sedang naik daun.
Lebih lanjut, ia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memberikan ruang toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran perizinan teknis bangunan gedung tersebut.
Adapun peringatan keras ini mencuat tepat setelah area parkir sebuah lapangan padel di Jalan Kemang Selatan XII, Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, mengalami longsor.
Padahal, polemik legalitas arena olahraga asal Meksiko ini sebenarnya sudah menyita perhatian serius Pramono sejak beberapa bulan ke belakang.
Bahkan, pada Februari 2026 lalu, ia telah memerintahkan penghentian kegiatan operasional hingga pembongkaran paksa terhadap lapangan padel yang tidak memiliki PBG.
Sikat Habis Lapangan Padel Tanpa PBG
Oleh karena itu, Pramono kini mendesak seluruh jajarannya agar segera menutup bangunan komersial yang belum mengantongi PBG demi menjamin keselamatan pengunjung.
Di antara berbagai sektor properti komersial, lapangan padel memang menempati urutan teratas sebagai salah satu jenis usaha yang secara khusus ia soroti.
“Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, terutama untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Enggak ada kompromi untuk itu,” tegas Pramono saat menemui awak media di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026).
Faktanya, sikap tegas tanpa basa-basi tersebut bukanlah kali pertama Pramono sampaikan di hadapan publik ibu kota.
Sebelumnya, pada Selasa (24/2/2026), ia secara terbuka memerintahkan penghentian kegiatan hingga pembongkaran yang belum mengantongi dokumen resmi PBG.
Tidak berhenti sampai di situ, para pengelola yang membandel juga menghadapi ancaman serius berupa kehilangan izin usaha mereka secara permanen.
“Bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha,” tandas Pramono saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta pada Februari 2026.
Kala itu, Pramono membeberkan data mengejutkan bahwa dari total 397 lapangan padel yang tersebar di Jakarta, sebanyak 185 unit di antaranya belum mengantongi PBG.
“Nanti angkanya akan dipastikan oleh Citata, lapangan-lapangan padel yang tidak memiliki izin ataupun tidak memiliki PBG,” ujar Pramono merujuk pada validasi data oleh Dinas Citata.
Aturan Baru: Kawasan Perumahan Haram untuk Padel
Selain mengancam pembongkaran lapangan padel ilegal, Pemprov DKI Jakarta juga membatasi pembangunan arena padel baru di kawasan perumahan demi menjaga kenyamanan warga.
Dalam aturan main terbaru tersebut, Pramono menegaskan bahwa pemerintah hanya mengizinkan penerbitan perizinan pembangunan lapangan padel baru di zona komersial.
“Sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru,” ucap Pramono menggarisbawahi kebijakan final pemerintah daerah.
Sementara itu, yang sudah mengantongi PBG resmi tetapi telanjur berdiri di lingkungan perumahan tetap mendapat izin beroperasi dengan pembatasan waktu ketat.
Secara spesifik, pemerintah membatasi jam operasional arena padel di lingkungan hunian tersebut maksimal hanya hingga pukul 20.00 WIB setiap harinya.
Padahal sebelumnya, Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI sempat memberikan relaksasi pembangunan lapangan padel sekitar enam hingga tujuh bulan lalu untuk mendukung ekosistem olahraga.
Namun, kebijakan relaksasi tersebut tetap mewajibkan setiap bangunan komersial untuk memiliki PBG sebagai bukti kelayakan standar keselamatan konstruksi.
Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa ketentuan perizinan berlaku rata bagi seluruh pemilik bangunan tanpa terkecuali, termasuk para pejabat dan politisi.
“Bagi siapa pun yang tidak punya PBG, termasuk yang dimiliki oleh siapa pun, termasuk politisi atau pejabat, saya minta untuk ditutup,” cetus Pramono penuh penekanan.
Fakta Mengejutkan di Balik Longsor Parkiran Padel Kemang
Adapun penegasan Pramono terbaru itu meluncur tepat setelah area parkir lapangan padel di Jalan Kemang Selatan XII, Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, mengalami longsor.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tim perizinan, area parkir yang terletak di luar bidang uta ternyata belum tercatat dalam dokumen PBG sehingga luput dari pengawasan teknis.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Jakarta Selatan Mario Wibowo menjelaskan bahwa PBG yang terbit hanya mencakup bangunan utama lapangan padel.
Sementara itu, fasilitas area parkir yang berada di luar bidang utama lapangan sama sekali belum masuk ke dalam dokumen perizinan gedung tersebut.
“Kalau untuk area fasilitas parkir yang berada di luar bidang utama lapangan padel tersebut, belum tercatat dan tidak masuk dalam PBG yang sudah ada,” ungkap Mario membeberkan fakta lapangan.
Lebih jauh, Mario menjelaskan bahwa perizinan kegiatan usaha dan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung merupakan dua aspek berbeda yang wajib pengelola penuhi sesuai ketentuan berlaku.
Sebagai langkah tindak lanjut atas temuan tersebut, UP PMPTSP Jakarta Selatan segera menyampaikan surat pemberitahuan sekaligus mengimbau pengelola agar lekas melengkapi seluruh persyaratan perizinan yang berlaku.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com





