Exposenews.id – Panggung politik nasional mendadak memanas setelah sejumlah tokoh penting mulai mencuat dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menariknya, deretan tokoh tersebut datang dari berbagai latar belakang kekuasaan, mulai dari ketua umum partai politik, jajaran pimpinan DPR RI, hingga para pejabat aktif pemerintahan.
Sejalan dengan dinamika ini, sejumlah perwakilan partai mulai melontarkan nama-nama figur yang mereka anggap paling layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya itu, beberapa nama lain ikut mengemuka setelah para elite politik menyampaikan aspirasi sekaligus merespons isu hangat seputar pergantian kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Lantas, siapa saja tokoh kunci yang berhasil menembus pusaran pembicaraan bursa cawapres pengganti Gibran ini?
Manuver Elite Koalisi dan Lingkaran Dekat Prabowo yang Menguat
Mengutip berbagai sumber kredibel di parlemen maupun internal partai, gelombang pertama kandidat kuat justru datang dari barisan koalisi serta lingkaran terdekat Presiden Prabowo Subianto.
1. Muhaimin Iskandar
Pertama, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka langsung menyodorkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Secara gamblang, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa partainya sangat berharap Muhaimin mampu menggantikan posisi Gibran.
“Kalau ditanya PKB, ya, tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan? Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses,” kata Lalu, Jumat (13/11/2026).
Kendati demikian, Lalu mengakui dirinya belum mengantongi kepastian soal kandidat final seraya menduga komunikasi intensif antarpartai politik mengenai wapres definitif sudah berjalan.
Sebagai bentuk komitmen kenegaraan, Lalu menegaskan PKB menghormati seluruh proses konstitusional yang tengah bergulir. “Kita tunggu saja, ya,” ujarnya.
2. Sufmi Dasco Ahmad
Berikutnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memasukkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ke dalam radar kandidat potensial.
Terkait kriteria pendamping presiden, Doli berharap cawapres mendatang mampu membangun chemistry yang solid serta menyelaraskan visi maupun kebijakan dengan Prabowo.
Menurutnya, kekompakan antara presiden dan wakil presiden memegang peranan vital untuk menaklukkan berbagai tantangan global maupun persoalan domestik.
3. Agus Harimurti Yudhoyono
Selanjutnya, Doli turut menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu tokoh yang masuk hitungan bursa cawapres.
Dalam pandangannya, Doli menilai pendamping Prabowo wajib mengusung kesamaan visi dan misi demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Namun demikian, Partai Demokrat mengambil sikap hati-hati dengan tidak mengajukan nama kandidat mana pun dan menyerahkan sepenuhnya keputusan pengganti Gibran kepada Prabowo.
4. Bahlil Lahadalia
Tak berhenti di situ, Doli juga mencantumkan nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke dalam daftar figur yang berpeluang mendampingi kepala negara.
Secara spesifik, Doli menekankan bahwa cawapres harus memiliki kedekatan personal serta kesamaan cara pandang dengan Prabowo agar keduanya sanggup mengurai persoalan bangsa.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya legitimasi hukum, politik, dan sosial bagi kandidat terpilih sebelum menyerahkan keputusan akhir ke tangan Prabowo.
5. Ahmad Muzani
Beralih ke tokoh berikutnya, Doli ikut menyebutkan Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam daftar bursa kandidat.
Sejalan dengan kriteria sebelumnya, Doli berharap calon pendamping presiden mengantongi legitimasi politik dan sosial yang kokoh serta memiliki rekam jejak populer di mata publik.
Menurut penilaiannya, sosok wakil presiden harus sanggup bertindak sebagai pemecah masalah atau problem solver di tengah pemerintahan.
6. Zulkifli Hasan
Di sisi lain, Doli turut menempatkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam percakapan seputar calon pengganti Gibran.
Meski nama pimpinannya mencuat, PAN justru mengambil langkah tegas dengan tidak mengusulkan satu nama pun untuk mengisi kursi wakil presiden.
Melalui keterangannya, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto memastikan partainya menyerahkan wewenang penentuan kandidat sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Enggak ada (usulan nama), kami serahkan ke Bapak Presiden,” kata Bima Arya, Jumat (13/11/2026).
Lebih jauh, tokoh yang juga menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri ini meminta seluruh elemen mematuhi aturan konstitusi yang berlaku.
“Konstitusi kita sudah jelas, sudah ada aturannya, tahapan pergantian wapres seperti apa. Jadi saya minta semua kepala daerah untuk fokus melayani warga, menjalankan program-program prioritas,” ujarnya.
Senada dengan Bima, Sekjen DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio ikut menegaskan sikap partai yang memasrahkan keputusan cawapres kepada Prabowo. “Semuanya diserahkan ke Bapak Presiden,” kata Eko Patrio.
7. Sugiono
Melengkapi daftar dari barisan koalisi, Doli juga memasukkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono sebagai salah satu kandidat potensial.
Dalam penjelasannya, Doli menyoroti urgensi legitimasi hukum bagi pengganti Gibran agar pencalonan tersebut tidak memicu sengketa persyaratan di masa depan.
“Jadi, harus punya legitimasi hukum. Jadi, nanti tim verifikasi yang dibentuk oleh MPR harus cari tahu betul detail, syarat seorang wakil presiden itu harus betul-betul clear,” kata Doli, Sabtu.
Di samping aspek legalitas, Doli menuntut calon wakil presiden memiliki kapasitas nyata dalam membantu Prabowo menuntaskan agenda pemerintahan.
Kejutan Nama dari Luar Koalisi hingga Kepala Daerah
Sementara itu, dinamika bursa cawapres semakin menarik perhatian publik karena turut menyeret sejumlah figur populer di luar barisan koalisi pemerintahan maupun kepala daerah.
8. Sri Sultan Hamengku Buwono X
Kedelapan, nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mendadak mencuat dalam pusaran rumor calon wakil presiden pengganti Gibran.
Akan tetapi, saat awak media meminta konfirmasi terkait kabar tersebut, Sultan enggan berspekulasi lebih jauh dan menegaskan urusan cawapres merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Ya janganlah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya,” kata Sultan, Jumat (13/11/2026).
Sebagai penegas, Sultan juga membantah keras isu pertemuan dirinya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat keduanya berkunjung ke Yogyakarta.
9. Pramono Anung
Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut meramaikan bursa pengganti Gibran sebagai salah satu kader senior PDI-P yang mencuri perhatian.
Menanggapi kemunculan nama tersebut, Juru Bicara PDI-P Guntur Romli menegaskan partainya tidak pernah menyodorkan Pramono, melainkan memandang penyebutan itu sekadar bentuk apresiasi.
Lebih lanjut, Guntur menyatakan bahwa segala keputusan menyangkut arah politik PDI-P, termasuk peluang merapat ke kabinet pemerintahan, berada mutlak di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Kami tidak bisa berandai-andai karena posisi politik PDI Perjuangan masih di luar pemerintahan, dan yang bisa mengubah posisi tersebut, apakah mau bergabung atau tidak adalah Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” ujar Guntur.
10. Puan Maharani
Terakhir, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani melengkapi daftar tokoh potensial pendamping Presiden Prabowo Subianto versi Doli.
Menyikapi manuver tersebut, Guntur Romli kembali mengklarifikasi bahwa nama Puan muncul bukan atas usulan PDI-P, kendati pihaknya menghargai penilaian positif terhadap kader terbaik mereka.
“Yang pasti bukan dari kami, tapi pada intinya kami tidak bisa menolak apabila ada kader-kader terbaik kami itu disebut, Mbak Puan, Mas Pram (Pramono Anung), ya kami berterima kasih itu kan bentuk apresiasi terhadap kader-kader terbaik kami,” kata Guntur, Sabtu (14/11/2026).
Sejalan dengan keputusan kongres terakhir partai, Guntur memastikan PDI-P tetap konsisten mengambil posisi di luar pemerintahan sehingga tidak berkepentingan mengajukan kandidat.
Sebagai penutup, ia mengingatkan semua pihak agar mengutamakan kepatuhan terhadap aturan konstitusi dalam proses pergantian wakil presiden daripada sekadar memperdebatkan figur kandidat.
“Lebih kita fokus ke kriteria, jangan sampai konstitusi lagi diakali, syarat diakali daripada persoalan nama,” tuturnya.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com





