LAMPUNG, Exposenews.id — Pembangunan infrastruktur raksasa yang menelan anggaran fantastis hingga Rp 850 miliar demi meredam konflik berdarah antara manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, mendadak jadi perhatian publik. Pasalnya, pengerjaan fisik penahan area penjelajahan satwa langka tersebut dilaporkan telah menembus angka 82 persen hingga pertengahan September 2026 ini.
Akan tetapi, di balik ambisi besar pemerintah untuk menekan gesekan rombongan gajah dengan permukiman warga setempat, ternyata timbul persoalan krusial yang belum terurai di lapangan. Alhasil, para petani lokal yang menggantungkan hidup pada lahan di sekitar dinding tanggul kini menjerit karena akses utama menuju sawah mereka mendadak terhalang oleh benteng material tersebut.
Kendati demikian, para warga Desa Sukorahayu sejatinya sama sekali tidak bermaksud menolak hadirnya mega proyek pelindung lingkungan ini. Sebaliknya, mereka sekadar menyampaikan aspirasi mendesak agar pembangunan masif itu tidak lantas memutus urat nadi mata pencaharian utama warga di sektor pertanian.
Menanggapi gejolak sosial tersebut, Kepala Desa Sukorahayu, Apria Sahdi, secara sigap langsung bergerak cepat demi menengahi perselisihan antara kebutuhan warga dan agenda pihak pengembang proyek.
“Oleh karena itu, kami sangat berharap pihak komite pelaksana dapat membuka mata dan telinga untuk menampung seluruh keluhan serta aspirasi berharga dari warga kami ini,” tegas Apria saat memberikan keterangan resminya pada Minggu (13/9/2026).
Lantas, demi menyelesaikan kegelisahan warga secara damai, pihak desa dan pengembang akhirnya menyepakati gagasan kreatif berupa pembuatan celah atau pintu akses khusus di beberapa titik tanggul. Langkah ini otomatis memungkinkan peralatan berat serta mesin pertanian modern milik warga tetap bisa melintas bebas menuju area persawahan.
“Alhamdulillah, kami sudah menemukan titik temu atau win-win solution yang sangat melegakan, sebab pihak komite berkomitmen siap membangunkan pintu lintasan khusus agar alat berat seperti traktor tangan milik petani bisa terangkut tanpa hambatan,” tambah Apria dengan nada optimis.
Memang tidak bisa dipungkiri, kerumitan akses ini mencuat lantaran sebagian besar petak sawah milik warga membentang persis di sepanjang area bantaran sungai. Akibatnya, pada awalnya warga sempat melayangkan usulan agar peletakan konstruksi tanggul tidak mendadak memotong serta membelah hamparan lahan pertanian milik masyarakat secara drastis.
Namun demikian, Apria meluruskan bahwasanya struktur tanggul penahan tersebut sebetulnya bukanlah bangunan liar yang baru saja mereka rancang dari nol. Sebaliknya, konstruksi tersebut merupakan fondasi penahan banjir masa lalu yang kini sengaja dipugar serta ditinggikan tingginya lewat agenda mitigasi konflik gajah.
“Oleh sebab itu, apabila warga mendesak agar posisi tanggul dipindahkan, tentu hal itu sangat sulit karena jangankan sebelum warga membeli tanah tersebut, fisik tanggul penahan banjir memang sudah berdiri di sana sejak lama, dan kini pihak komite cuma meninggikan struktur fisik eksisting yang sudah ada,” urainya secara gamblang.
Di samping itu, Apria juga menawarkan opsi strategis lain berupa percepatan agenda normalisasi aliran sungai di sekitar kawasan. Melalui skema ini, material pengerukan lumpur dasar sungai secara otomatis akan terangkat ke pinggiran benteng tanpa perlu membongkar ulang dinding tanggul beton yang telah berdiri kokoh.
“Sebab pengerjaan normalisasi sungai pasti akan mengangkat endapan lumpur tebal ke sepanjang sisi bantaran, dan material alam itu bakal membentuk benteng tanggul alami baru secara perlahan dengan sendirinya,” terang Apria memberikan analisis teknisnya.
Benarkah Masalah Lapangan Sudah Benar-Benar Beres?
Di sisi lain, Ketua Komisi Gabungan dan Mitigasi Interaksi Negatif Gajah Way Kambas, Brigjen Sriyanto, secara jujur mengakui bahwasanya pengerjaan fisik di lapangan memang belum sepenuhnya rampung seratus persen.
Hal ini terjadi lantaran para pekerja mengidentifikasi sejumlah titik area yang memiliki struktur tanah sangat labil, sehingga membutuhkan perlakuan teknik geoteknik tambahan sebelum melangkah ke tahap penyelesaian akhir.
“Memang kami harus akui ada beberapa zona pembangunan yang berdiri di atas tanah yang sangat rentan pergerakan, sehingga prosesnya belum selesai penuh. Akan tetapi, masyarakat luar terlanjur mengira proyek ini sudah final, padahal kami masih menjalankan tahapan pengerjaan lanjutan,” jelas Brigjen Sriyanto meluruskan anggapan publik.
Tidak hanya itu, Sriyanto juga menegaskan bahwa tim gabungan sebetulnya telah memfasilitasi kebutuhan jalan petani secara bertahap. Namun, dia mengingatkan bahwa semua bentuk permohonan warga harus tetap mengacu pada peraturan hukum tata ruang serta kelestarian kawasan konservasi.
“Oleh karena itu, kami senantiasa berdiri kokoh di atas koridor hukum yang berlaku, dan tatkala warga menuntut akses jalan pertanian, kami langsung memfasilitasinya dengan cepat dan cermat,” tegas perwira tinggi tersebut.
Selanjutnya, Sriyanto kembali menekankan bahwasanya pembangunan fisik berskala raksasa ini sama sekali tidak boleh merusak fungsi ekologis lingkungan sekitar, khususnya area resapan dan daerah aliran sungai (DAS) TNWK.
“Sebab jika pengerjaan proyek ini sampai merusak alam, maka kami menyadari hal itu merupakan bentuk pelanggaran berat. Kami tidak akan membiarkan hal keliru itu terjadi, karena fokus utama kami adalah menciptakan pembangunan yang membawa manfaat nyata bagi seluruh warga,” paparnya tegas.
Selain polemik pembatas akses persawahan, Sriyanto turut menanggapi keluhan warga terkait timbulnya kerusakan pada bahu jalan desa akibat mobilitas kendaraan berat pembawa material proyek. Dia memberi garansi pasti bahwa pihak pelaksana proyek siap bertanggung jawab penuh untuk merenovasi kembali jalan yang rusak tersebut.
“Lantaran sejak awal dimulainya pekerjaan kami sudah mengikat kesepakatan tegas, bahwasanya barang siapa yang merusak infrastruktur warga, maka pihak tersebut wajib hukumnya memperbaiki hingga mulus kembali,” ucap Sriyanto menegaskan janji komitmennya.
Capaian 82 Persen dan Melonjaknya Roda Ekonomi Warga Lokal
Lebih lanjut, Sriyanto memaparkan bahwasanya progres pengerjaan fisik keseluruhan saat ini sudah menembus angka 82 persen. Meskipun demikian, tim penanggung jawab di lapangan sempat mengeluhkan beberapa kendala teknis akibat terhambatnya pasokan bahan baku utama, terutama material besi serta stok semen komersial di pasaran.
“Tak dapat dipungkiri, kemarin kami sempat menemui kendala lumayan berat terkait sulitnya berburu material besi di pasaran lokal. Bahkan, pasokan semen yang kami butuhkan saban hari sempat menyusut tajam selama hampir dua pekan berturut-turut,” ungkap Sriyanto membeberkan dinamika lapangan.
Namun berkat kerja keras dan koordinasi intensif, kendala kelangkaan material tersebut kini telah berhasil teratasi dengan baik sehingga ritme pengerjaan proyek bisa kembali dipacu sesuai garis target yang direncanakan.
Menariknya, di luar target penyelesaian fisik tanggul, hadirnya mega proyek mitigasi konflik gajah ini ternyata mulai menebarkan berkah ekonomi yang luar biasa bagi warga desa sekitar TNWK.
Berdasarkan pendataan detail di lapangan, program berskala besar ini tercatat telah mempekerjakan dan memberi dampak finansial positif secara langsung kepada sedikitnya 1.091 warga lokal. Alhasil, geliat ekonomi baru seperti menjamurnya kedai makan, warung kelontong, usaha penginapan sederhana, hingga persewaan kamar rumah warga mendadak tumbuh subur di sekitar area proyek.
“Meskipun penyerapan tenaga kerjanya tidak berlangsung serentak—misalnya satu warga mengajak empat kerabatnya—kami tetap menghitung dampak serapannya secara cermat, dan hasilnya kini tumbuh marak warung makan baru, wisma penginapan baru, hingga rumah warga yang laris disewakan,” jelas Sriyanto gembira.
Bahkan, komite pelaksana tidak berhenti di situ saja. Mereka turut mengemas proyek ini dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kawasan, mulai dari pelatihan sarana ekowisata, pengembangan budidaya lebah madu lokal, hingga budidaya tanaman serai wangi yang bernilai jual tinggi.
Oleh sebab itu, dengan sisa pengerjaan fisik yang menembus 82 persen ini, tugas besar tim pelaksana tidak cuma sebatas menuntaskan benteng beton pelindung semata. Lebih dari itu, mereka berkewajiban menjaga agar kehadiran infrastruktur raksasa ini tidak memadamkan mata pencaharian warga yang menggantungkan nasibnya pada lahan persawahan setempat.
Pada akhirnya, kolaborasi erat antara pihak komite mitigasi dan pemerintah desa yang berfokus pada penyediaan akses pintu jalan bagi para petani menjadi bukti nyata bahwasanya upaya pelestarian gajah Way Kambas tetap bisa berjalan harmonis tanpa harus mengorbankan kesejahteraan serta ketahanan pangan masyarakat lokal.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
