NUNUKAN, Exposenews.id – Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, baru saja melontarkan temuan mengejutkan yang langsung mengundang pertanyaan keras: bagaimana bisa begitu banyak guru mengajar seenaknya di luar SK penempatan?
Fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan yang sangat terang benderang. Bayangkan, ratusan guru memilih menumpuk nyaman di wilayah perkotaan, sementara di sisi lain, puluhan sekolah di pelosok pedalaman justru berteriak-teriak membutuhkan tenaga pengajar. Ironisnya lagi, SDN 04, SDN 05, dan SDN 06 Krayan bahkan tak punya kepala sekolah sama sekali! Bagaimana nasib pendidikan anak-anak di perbatasan, dong?
“Ini Bukan Sekadar Keluhan Biasa, Tapi Darurat Pendidikan!”
Muhammad Mansur, Sekretaris Komisi 1 DPRD Nunukan yang juga politisi Partai Nasdem, dengan lantang menyuarakan kegelisahannya pada Kamis (3/9/2026). Menurutnya, persoalan ini telah menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan bersama.
“Ini PR kita semua, dan bukan masalah sepele! Saat kita ramai-ramai mengeluh kekurangan guru, faktanya formasi guru di kota dan wilayah perbatasan justru timpang dan tidak adil. Lebih parah lagi, kita ternyata disuguhi data bahwa banyak guru mengajar di luar SK yang telah ditentukan. Kami tidak bisa tinggal diam! Mohon segera ditertibkan karena ini menyangkut masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Mansur dengan tegas.
Merujuk data resmi Dinas Pendidikan Nunukan, total terdapat 3.236 guru ASN dan PPPK yang tersebar untuk melayani 175 sekolah SD dan SMP negeri di 21 kecamatan. Jumlah yang terdengar fantastis ini, sayangnya, masih jauh dari kata cukup. Bahkan, Dinas Pendidikan mengakui bahwa kebutuhan guru masih sangat besar, terutama bagi wilayah pelosok pedalaman yang seringkali terlupakan.
Pemerataan Guru Bukan Hanya Wacana, Tapi Kewajiban!
Mansur tidak berhenti pada kritik semata. Ia dengan keras meminta Dinas Pendidikan untuk bergerak cepat melakukan pendataan dan pemetaan ulang secara menyeluruh. Langkah ini penting agar pembagian kuota guru dapat memenuhi asas keadilan dan pemerataan pendidikan, bukan malah menciptakan jurang pemisah antara guru di kota dan di pelosok.
“Kami semua menginginkan pendidikan di Nunukan lebih terarah dan berkualitas. Oleh karena itu, kami yang mewakili Komisi 1 DPRD Nunukan dengan domain pada urusan pendidikan, meminta dengan sangat agar Pemda segera melakukan penataan serius,” tambah Mansur dengan nada penuh harap.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembagian yang merata bagi seluruh guru yang ada. “Keadilan itu bukan pilihan, tapi kewajiban! Disdik jangan mau tunduk pada intervensi atau tekanan dari pihak mana pun. Jangan asal setuju saja ketika ada guru yang minta pindah mengajar tanpa alasan yang jelas dan mendesak. Pastikan alasan mereka sesuai regulasi dan benar-benar darurat!” tegasnya mengingatkan.
Krisis Guru Perbatasan, Masalah Lama yang Tak Kunjung Usai
Mansur melanjutkan kritiknya dengan menyoroti bahwa perkara kekurangan guru di perbatasan RI–Malaysia ini sebenarnya bukan isu baru. Ini adalah masalah berkepanjangan yang hingga kini belum terurai dengan baik dan tak kunjung menemukan titik terang.
Faktanya, sebaran guru sangat tidak merata dan mencolok. Banyak sekolah di perbatasan yang hanya memiliki satu atau dua guru untuk mengajar puluhan siswa, sementara di kota, jumlah guru justru berlebihan hingga mengajar di luar SK penempatan.
Belum lagi persoalan lain yang tak kalah pelik: pemerintah pusat sudah melarang keras guru berstatus honorer dan menggantinya dengan guru PPPK. Namun, tanpa solusi yang jelas, kebijakan ini malah menambah rumit keadaan. Setiap tahun, sekitar 7 hingga 8 guru pensiun dan memasuki masa purna bakti, tetapi tanpa pengganti yang memadai. Ini jelas menambah beban bagi sekolah-sekolah yang sudah kekurangan tenaga pengajar.
“Ini persoalan krusial yang tidak bisa dianggap remeh. Kalau memang para guru honor tidak lagi diperbolehkan, maka cara cerdas untuk mensiasatinya adalah dengan mengusulkan formasi guru sebanyak-banyaknya ketika ada pendaftaran CPNS. Jangan sampai kita kehilangan momentum dan malah semakin terpuruk,” sarannya penuh harap.
Pengakuan Dinas Pendidikan: Ada 18 Guru Nakal!
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagaan, Kurikulum, Sastra, dan Perizinan (K2SP) Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Suriyati, dengan jujur tidak membantah adanya temuan guru yang mengajar di luar SK penempatan. Ia bahkan mengakui secara blak-blakan bahwa jumlahnya mencapai 18 orang.
Menurut Suriyati, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi guru-guru tersebut mengambil keputusan kontroversial tersebut, antara lain:
- Karena sedang hamil atau memiliki bayi yang masih kecil sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari sang ibu.
- Karena ingin dekat dengan orang tua atau keluarga besar, sebagai upaya menjaga keharmonisan dan kekerabatan.
- Karena harus menjaga orang tua atau keluarga yang sedang sakit parah dan memerlukan perawatan intensif.
- Karena pada satuan pendidikan yang sesuai SK penempatan, tidak memiliki kelas atau jam mengajar yang cukup (kurang dari 24 jam per minggu), sehingga mereka mencari sekolah lain yang membutuhkan.
Kekurangan Ratusan Guru, Bagaimana Masa Depan Anak Bangsa?
Menyoal kekurangan guru SD dan SMP, Suriyati juga menegaskan bahwa permasalahan ini benar-benar serius dan membutuhkan perhatian semua pihak. Menurut data yang dipaparkannya, kekurangan guru ASN mencapai 484 orang. Meskipun Dinas Pendidikan memiliki guru non ASN sebanyak 193 orang, angka ini masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan yang sangat mendesak.
Dengan demikian, kekurangan guru secara keseluruhan masih menyisakan angka fantastis, yakni 291 guru. Ini artinya, hampir 300 posisi guru kosong dan harus segera diisi agar proses belajar mengajar di Nunukan tidak semakin terhambat. Tentu ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dan pusat untuk segera mencari solusi terbaik.
“Kami tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Semua pihak harus bergerak bersama, mulai dari Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah, hingga DPRD, untuk memastikan bahwa setiap anak di Nunukan, baik di kota maupun di pelosok perbatasan, mendapatkan hak pendidikan yang sama dan layak,” pungkas Suriyati.
Kisah ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pendidikan bukan sekadar mimpi, tetapi kenyataan yang harus diperjuangkan. Sudah saatnya kita bersatu untuk membangun masa depan cerah bagi generasi penerus Nunukan!
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
