MAGETAN, Exposenews.id – Heboh! Rencana pemerintah Kabupaten Magetan yang mengalokasikan anggaran fantastis Rp 5 miliar hanya untuk perbaikan toilet sekolah dasar (SD) langsung menuai kritik pedas dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan. Para wakil rakyat itu pun mempertanyakan secara terbuka dasar perhitungan program yang katanya akan menyasar 235 desa dan kelurahan di seluruh Magetan.
Prioritas Rusak, Bukan Rata-Rata!
Didik Haryono, anggota Banggar DPRD Magetan dari Fraksi Golkar, dengan tegas menyatakan bahwa perbaikan toilet semestinya tidak boleh disamaratakan. Menurutnya, pemerintah wajib memprioritaskan sekolah-sekolah yang fasilitas toiletnya benar-benar sudah ambruk dan tidak layak pakai, bukan malah membagi anggaran secara merata ke seluruh wilayah.
“Menurut saya, program ini sama sekali tidak berpijak pada skala prioritas. Dikpora kan punya data lengkap, sekolah mana yang sudah punya toilet, mana yang toiletnya rusak parah. Mestinya yang rusak berat itulah yang didahulukan,” tegas Didik saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (25/6/2026).
Didik mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, ada sekitar 90 ruang kelas sekolah negeri yang kondisinya rusak dan membutuhkan perbaikan segera. Namun anehnya, dalam usulan APBD yang sedang dibahas, tidak ada alokasi anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas sama sekali. Malah toilet yang justru diusulkan untuk diperbaiki secara besar-besaran!
“Ini polanya aneh. Satu desa dapat satu proyek toilet dengan anggaran total Rp 5 miliar. Padahal di lapangan ada sekitar 90 ruang kelas sekolah negeri yang rusak parah. Kenapa tidak diusulkan renovasi ruang kelas? Di APBD ini sama sekali tidak terlihat usulan rehab sekolah, yang ada malah perbaikan toilet,” ucapnya dengan nada prihatin.
Urutkan Berdasarkan Tingkat Kerusakan!
Didik pun memberikan solusi konkret. Pemerintah daerah, menurutnya, harus melakukan pemilahan kondisi toilet sekolah secara cermat berdasarkan tingkat kerusakannya. Sekolah yang toiletnya mengalami kerusakan berat wajib mendapatkan prioritas utama, dibandingkan sekolah yang fasilitas sanitasinya masih terbilang layak.
“Semua sekolah saya yakin sudah memiliki toilet. Memang ada yang rusak, ada yang masih baik. Nah, tugas pemerintah adalah memilah mana yang rusak berat, rusak sedang, dan mana yang belum rusak. Jangan kemudian semua desa dipukul rata mendapat jatah satu toilet. Itu tidak adil dan tidak efisien!” serunya.
Lebih lanjut, Didik meminta penjelasan rinci dari pemerintah daerah mengenai dasar pembagian lokasi pembangunan atau perbaikan toilet tersebut. Ia mengkhawatirkan pola pembagian pekerjaan ke banyak lokasi justru akan menggeser orientasi anggaran dari pemenuhan kebutuhan pendidikan yang sesungguhnya.
“Kalau saya lihat polanya, karena anggaran toilet itu kecil-kecil dan dipecah ke banyak lokasi, maka pendekatannya menjadi pendekatan proyek bagi-bagi proyek. Bukan pendekatan pada kebutuhan dunia pendidikan yang sebenarnya. Ini yang harus diluruskan!” pungkasnya.
Meski mengkritik keras, Didik menegaskan bahwa Banggar tidak serta-merta menolak usulan perbaikan toilet. Pihaknya hanya meminta agar usulan tersebut dirasionalisasi dengan menggunakan data kondisi sekolah yang valid sebagai dasar penentuan prioritas.
“Di Badan Anggaran kami tidak menolak, tetapi harus ada rasionalisasi. Dari data Dikpora, kita lihat berapa jumlah toilet yang benar-benar rusak, lalu prioritas itu. Ada kebutuhan dasar yang lebih mendesak, dan itu harus diutamakan,” jelasnya.
Masih Taaruf, Belum Disetujui!
Sementara itu, Dian Astuti Purwandani, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan, memberikan klarifikasi bahwa anggaran perbaikan toilet tersebut sebenarnya belum resmi menjadi program yang disetujui. Proses pembahasan antara legislatif dan eksekutif masih berlangsung intensif.
“Ini kan pembahasannya masih berjalan. Berarti belum ada persetujuan resmi. Usulan ini hanya masuk, dan nanti akan diputuskan apakah disetujui atau tidak,” ungkap Dian.
Dian menjelaskan bahwa usulan tersebut tidak otomatis berarti seluruh sekolah di 235 desa dan kelurahan pasti akan mendapatkan pembangunan atau perbaikan toilet. Penentuan lokasi dan jumlah fasilitas yang akan diperbaiki sepenuhnya bergantung pada hasil pembahasan anggaran yang sedang berlangsung.
“Data kami sudah siapkan, lokusnya juga sudah ada. Namun semuanya tergantung pada hasil pembahasan nanti,” tambahnya.
Dian mengakui bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan sekolah yang sudah masuk dalam basis data Dikpora. Pilihan untuk memperbaiki toilet menjadi salah satu intervensi yang dinilai masih memungkinkan dilakukan ketika rehabilitasi bangunan secara menyeluruh membutuhkan biaya yang jauh lebih besar.
“Kami kemarin melakukan efisiensi karena anggaran terbatas. Tidak mungkin mengabulkan seluruh usulan perbaikan sekolah yang ada di database kami. Kalau masih ada sisa anggaran dan memungkinkan, marilah kita perbaiki toiletnya dulu,” ujar Dian.
Sesuaikan Jumlah Siswa, Jangan Asal Bangun!
Dian menegaskan bahwa fasilitas sanitasi merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Perbaikan toilet juga menjadi bagian dari upaya mendukung penerapan konsep sekolah ramah anak di Magetan.
“Salah satu tujuannya adalah mendukung sekolah ramah anak,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi toilet sekolah yang masuk dalam pendataan Dikpora sangat beragam, mulai dari kerusakan sedang hingga kerusakan berat. Tidak ada kondisi yang seragam di semua sekolah.
“Macam-macam kondisinya, ada yang rusak sedang, ada yang rusak berat. Semua variatif,” jelas Dian.
Menariknya, Dian juga menjelaskan bahwa upaya pemerataan lokasi bukan berarti kebutuhan setiap sekolah dianggap sama. Jumlah toilet yang akan dibangun atau diperbaiki tetap disesuaikan dengan jumlah siswa dan kondisi spesifik masing-masing sekolah.
“Kami berusaha agar merata, tapi tetap melihat jumlah siswanya. Satu sekolah dengan sekolah lain kan berbeda-beda jumlah muridnya,” katanya.
Dian membeberkan bahwa ada perhitungan baku kebutuhan toilet berdasarkan jumlah siswa. Dalam standar yang digunakan, satu unit toilet idealnya melayani sekitar 32 siswa.
“Perhitungannya, satu toilet itu untuk 32 siswa. Itu standar idealnya. Kalau kami membangun rehab total sebuah sekolah, otomatis semua ruangan harus direhab. Dari segi anggaran, itu tidak memungkinkan,” ujarnya.
Selain membutuhkan anggaran lebih besar, rehabilitasi bangunan sekolah secara total juga memerlukan proses pengadaan dan waktu pelaksanaan yang lebih panjang. Kondisi ini membuat pemerintah daerah memilih opsi perbaikan toilet sebagai solusi jangka pendek yang lebih realistis.
“Dari segi pengadaan juga tidak memungkinkan, dari segi anggaran juga tidak memungkinkan untuk rehab total,” pungkas Dian.
Masih Menunggu Keputusan Akhir!
Dengan demikian, usulan anggaran perbaikan toilet sekolah tersebut masih dalam tahap finalisasi dan belum menjadi keputusan tetap. Dikpora sudah menyiapkan data dan lokasi sekolah yang membutuhkan intervensi, namun keputusan final mengenai jumlah anggaran, lokasi, dan bentuk pekerjaan masih menunggu hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Keputusan apakah dikabulkan atau tidak, semuanya tergantung hasil pembahasan,” tutup Dian.
Masyarakat Magetan pun kini menanti dengan penasaran, akankah anggaran Rp 5 miliar untuk toilet ini benar-benar terealisasi, atau justru akan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti perbaikan ruang kelas yang rusak? Yang jelas, proses demokrasi di Magetan sedang berjalan panas!
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
