JAKARTA, Exposenews.id – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, secara tegas mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk langsung bergerak cepat memperketat pendataan para pendatang baru. Langkah ini dinilainya krusial, terlebih setelah gelombang arus balik libur Lebaran 2026 yang diprediksi bakal membanjiri Ibu Kota. Lebih lanjut, Kevin menekankan bahwa setiap individu yang memasuki wilayah Jakarta kini dituntut untuk memiliki identitas yang sah dan tujuan kedatangan yang terukur, bukan sekadar ikut-ikutan.
“Kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil langkah yang lebih tegas,” ujar Kevin dalam keterangan resminya, Jumat (27/3/2026). Ia menegaskan bahwa tanpa adanya ketegasan dari pemerintah, maka Jakarta akan terus menghadapi masalah klasik yang tak kunjung usai.
Kevin pun lantas membeberkan strategi jitu yang harus segera diimplementasikan. Menurutnya, pendataan tidak boleh hanya setengah-setengah; aparat hingga level Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) wajib dilibatkan secara aktif. Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk turun langsung ke lapangan, memastikan tidak ada satu pun pendatang baru yang luput dari pemantauan. “Perketat pendataan pendatang baru melalui Dukcapil hingga tingkat RT/RW, serta pastikan bahwa setiap pendatang memiliki identitas jelas, tujuan yang pasti, dan tempat tinggal yang layak,” lanjut dia dengan nada penuh penekanan.
Kevin juga mengingatkan publik bahwa jika pengawasan ini tidak segera diperketat, maka arus pendatang yang tidak terkontrol ini hanya akan menjadi bumerang. Ia memprediksi hal ini berpotensi besar menambah kepadatan penduduk yang sudah semrawut dan tentu saja, memperparah kondisi lapangan kerja yang selama ini sudah menjadi perhatian serius di Jakarta.
Anggota DPRD DKI Soroti Pentingnya Filterisasi Pendatang demi Stabilitas Sosial Jakarta
Menurut pengamatan Kevin yang tajam, permasalahan utama bukan terletak pada pendatang itu sendiri, melainkan pada minimnya kesiapan mereka. Ia menyoroti fakta pahit bahwa sebagian besar pendatang datang ke Jakarta dengan modal nekat, tanpa dibekali keterampilan memadai dan tanpa adanya kepastian kerja yang jelas. Kondisi ini, jika dibiarkan, akan menjadi lingkaran setan yang merugikan banyak pihak.
“Banyak pendatang yang datang tanpa keterampilan dan tanpa kepastian kerja. Sehingga, pada akhirnya mereka menambah angka pengangguran, memicu masalah sosial, hingga meningkatkan beban fasilitas publik,” jelasnya dengan nada prihatin. Ia khawatir, tanpa adanya filter yang ketat, mimpi mencari peruntungan di Jakarta justru berakhir menjadi beban sosial yang baru.
Meski mendorong pengawasan ketat, Kevin tetap menegaskan bahwa Jakarta tidak sedang menutup pintu bagi siapa pun. Ia ingin masyarakat memahami bahwa Jakarta tetap terbuka lebar bagi mereka yang ingin mencari peluang dan mengadu nasib. Namun, keterbukaan ini harus diimbangi dengan pengawasan yang terukur dan bertanggung jawab. “Jakarta tidak bisa menutup diri, tapi juga tidak boleh terlalu longgar tanpa kontrol,” kata dia, memberikan keseimbangan antara keterbukaan dan ketertiban.
Dorong Pelatihan dan Antisipasi Dampak Jangka Panjang
Tak hanya berhenti pada wacana pendataan, DPRD DKI juga mendorong Pemprov untuk segera mengambil langkah antisipatif lainnya. Mereka mendesak agar program penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan bagi warga Jakarta asli digencarkan. Hal ini dinilai penting agar warga lokal tidak tergusur dan mampu bersaing secara sehat di kota sendiri. Pemerintah diminta untuk tidak hanya fokus pada “menyaring” pendatang, tetapi juga “memberdayakan” warganya.
Kevin mengingatkan bahwa fenomena lonjakan pendatang pasca-Lebaran ini bukan sekadar masalah musiman. Jika tidak dikelola dengan serius dan terstruktur sejak sekarang, ia memperingatkan bahwa masalah ini bisa menjelma menjadi persoalan jangka panjang yang jauh lebih rumit. Ia menyebutnya sebagai ancaman laten yang harus dihadapi dengan kebijakan yang berpihak.
“Kalau tidak dikelola dengan serius, fenomena ini bisa menjadi bom waktu sosial. Karena itu, pendekatannya tidak cukup hanya administratif, tetapi juga harus strategis dan berpihak,” ujarnya, mengakhiri pernyataannya dengan sebuah peringatan yang menohok. Ia berharap Pemprov DKI segera mengambil sikap tegas agar Jakarta tidak hanya menjadi kota tujuan, tetapi juga kota yang tertata dengan penduduk yang terdata rapi.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
