Exposenews.id – Tim gabungan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan aparat penegak hukum mengobrak-abrik sebuah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka tidak hanya datang, tetapi langsung memasang gembok raksasa di pintu masuk stasiun pengisian bahan bakar tersebut. Penyegelan ini bukan tanpa alasan—mereka membongkar praktik curang penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang merugikan negara!
Laporan Warga Jadi Pintu Masuk Penggerebekan
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas tidak menutup-nutupi fakta di lapangan. Ia menegaskan bahwa pihaknya mengambil tindakan tegas dengan menyegel SPBU nakal tersebut untuk sementara waktu. “Kami gembok sementara tempat ini,” ujar Wahyudi dengan nada kesal, Minggu (15/3/2026). “Kami menemukan bukti kuat adanya dugaan penyelewengan BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil.”
Penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang resah melihat aktivitas ganjil di SPBU tersebut. Warga melihat antrean kendaraan yang tidak wajar dan transaksi mencurigakan yang terjadi berulang kali. Mendapat informasi itu, Wahyudi langsung bergerak cepat menggandeng Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi, Wakil Kepala Polres Jember Kompol Ferry Dharmawan, serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Malang Alam Kanda Winali. Mereka bersama-sama mendatangi lokasi dan mengendus berbagai kejanggalan.
Kejanggalan Data Penjualan dan CCTV yang Mati Mendadak
Setelah menggeledah data dan dokumen, tim menemukan ketidakcocokan yang mencolok. SPBU ini rata-rata menerima pasokan BBM subsidi sekitar 16.000 liter per hari dari Pertamina. Namun, ketika mereka memeriksa catatan penjualan, angkanya melonjak drastis hingga mencapai 22.000 liter per hari! Artinya, SPBU ini menjual lebih banyak daripada yang mereka terima—sebuah keajaiban ekonomi yang mustahil terjadi tanpa rekayasa.
Yang lebih mencengangkan, hampir seluruh transaksi penjualan menggunakan surat rekomendasi atas nama sektor konsumen pengguna, seperti petani atau nelayan. Padahal, setelah ditelusuri lebih dalam, surat-surat itu hanya tempelan. “Kami menduga kuat mereka memanipulasi data,” ungkap Wahyudi. “Pihak Kepolisian Resort Jember kini mengusut tuntas dugaan pembelian BBM subsidi ilegal ini. Apalagi, CCTV di SPBU juga mati total—seperti sengaja dipadamkan untuk menghilangkan jejak!”
Jaminan Pasokan BBM Tetap Aman Jelang Lebaran
Tak mau buang waktu, Polres Jember bersama BPH Migas langsung memasang segel pada Sabtu 14 Maret 2026. Mereka melarang SPBU tersebut beroperasi hingga proses penyelidikan tuntas. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan BBM menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Wahyudi menjamin pasokan tetap aman. “Kami akan mengalihkan kuota dari SPBU nakal ini ke SPBU terdekat,” jelasnya. “Jangan panik, masyarakat tetap bisa membeli BBM subsidi seperti biasa di SPBU sekitar.”
Dugaan penyelewengan ini semakin mencuat sehari setelah BPH Migas menggelar sosialisasi tentang aturan surat rekomendasi di Jember. Wahyudi menduga para pelaku memanfaatkan celah surat rekomendasi sebagai modus operandi. “Mereka menggunakan surat rekomendasi palsu atau fiktif untuk mengelabui sistem,” terangnya. “Kami langsung mendalami ini dan menyerahkan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.” BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga kini juga memverifikasi seluruh catatan penjualan untuk mengungkap skala penyelewengan.
DPRI dan Polres Berkomitmen Usut Tuntas Dalang di Balik Praktik Curang
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi geram melihat praktik ini. Ia menyebutnya sebagai kejahatan luar biasa yang merampok hak rakyat kecil. “Ada dua keanehan mencolok di sini,” tegas Bambang. “Pertama, surat rekomendasi—tidak ada satu pun yang asli! Kedua, kami menduga mereka memodifikasi tangki penyimpanan hingga kapasitasnya mencapai 4.000 liter, lalu mengisi BBM bersubsidi menggunakan surat rekomendasi palsu atas nama petani. Ini perampokan hak petani dan nelayan!” Dengan nada tinggi, ia mengajak media dan masyarakat ikut mengawal kasus ini. “Mari kita pantau bersama, siapa dalang di balik pencurian ini? Harus kita ungkap!”
Sementara itu, Wakil Kepala Polres Jember Kompol Ferry Dharmawan berjanji mengusut tuntas kasus ini dengan pendekatan ilmiah. “Kami menggunakan scientific crime investigation,” ujarnya. “Jika dalam proses penyelidikan kami menemukan keterlibatan oknum aparat atau pihak internal pemerintah, kami tidak akan segan-segan menindak tegas sesuai hukum.” Pernyataan ini menegaskan bahwa kasus ini bisa melebar ke mana saja—termasuk kemungkinan adanya “tangan-tangan kuat” yang melindungi praktik haram ini.
Dengan penyegelan ini, publik berharap praktik serupa tidak terjadi di SPBU lain. Masyarakat Jember pun lega karena pasokan BBM tetap aman, sementara para pencuri hak rakyat mulai terusik. Pertanyaannya sekarang: siapa sebenarnya pemain di balik modus licik ini? Dan apakah ada oknum yang sengaja mematikan CCTV agar kebobrokan ini tak terlihat? Kita tunggu gebrakan berikutnya dari aparat!
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
