Exposenews.id – Baru-baru ini, beredar kabar simpang siur yang mengaitkan nama petinggi negara dengan perusahaan yang dituding sebagai penyebab banjir. Merespon hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, secara tegas membantah semua isu yang menyebut dirinya terlibat atau memiliki PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Juru Bicaranya, Jodi Mahardi, dengan lugas menyampaikan klarifikasi resmi pada Kamis (4/12/2025) untuk menghentikan informasi yang dianggapnya keliru.
Jodi dengan lantang memastikan bahwa Pak Luhut sama sekali tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun terselubung, dengan perusahaan pulp tersebut. “Setiap klaim yang beredar itu tidak berdasar dan salah,” tegas Jodi.
Ia pun mengajak semua pihak agar lebih bijak dalam menyebarkan informasi dan selalu mengutamakan etika di ruang digital untuk meminimalisir disinformasi. Sebagai pejabat negara, Luhut dikatakan selalu taat pada semua aturan tentang transparansi dan etika pemerintahan.
“Beliau juga selalu terbuka untuk verifikasi fakta dan mengajak publik merujuk ke sumber yang kredibel,” tambah Jodi.
Banjir Besar dan Rekomendasi Penutupan Pabrik
Nah, latar belakang dari beredarnya isu ini ternyata sangat panas, lho! Jadi, ini semua berawal dari banjir besar yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, bahkan menyatakan kesiapannya untuk merekomendasikan penutupan operasi Toba Pulp Lestari, yang dituding sebagai biang kerok bencana tersebut. Rencana ini ia umumkan usai bertemu dengan berbagai elemen masyarakat pada Senin (24/11/2025).
Akan tetapi, rencana itu ternyata belum juga terealisasi. Hingga Senin (1/12/2025), manajemen Toba Pulp Lestari mengatakan bahwa mereka belum menerima salinan resmi rekomendasi tersebut.
Perusahaan menilai rencana gubernur masih dalam tahap penyusunan dan menunggu proses evaluasi lebih lanjut.
Pembelaan Toba Pulp Lestari: Kami Taat Aturan!
Hebatnya, perusahaan ini justru membantah semua tudingan bahwa operasional mereka menyebabkan banjir atau kerusakan ekologi.
Corporate Secretary INRU, Anwar Lawden, menjelaskan bahwa seluruh kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) mereka sudah memenuhi penilaian lingkungan oleh pihak independen.
Dari total konsesi yang sangat luas, hanya sebagian yang digunakan untuk budidaya, sementara sisanya dijaga sebagai kawasan lindung.
Selain itu, Anwar menegaskan bahwa perusahaan telah lebih dari 30 tahun membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat dan pemerintah. Mereka pun mengharapkan agar aspirasi publik disampaikan berdasarkan data yang valid.
Aksi Massa dan Audit Lingkungan yang Bersih
Namun, desakan untuk menutup perusahaan ini bukannya tanpa alasan, lho. Ternyata, rekomendasi penutupan ini muncul setelah aksi unjuk rasa besar-besaran dari kelompok masyarakat sipil pada 10 November 2025.
Mereka menilai operasi INRU telah memberikan dampak ekologis yang serius. Menanggapi hal ini, perusahaan akhirnya mengambil inisiatif dengan memohon audiensi kepada Gubernur Bobby untuk memberikan klarifikasi langsung.
Di sisi lain, Toba Pulp Lestari dengan percaya diri menekankan bahwa semua aktivitas mereka berjalan sesuai izin dan regulasi. Mereka menyebut bahwa pemantauan lingkungan dilakukan secara berkala oleh lembaga independen.
Bahkan, audit menyeluruh KLHK pada 2022-2023 menyatakan perusahaan dalam status “TAAT” tanpa pelanggaran.
Proses Rekomendasi dan Suara Masyarakat yang Bergema
Terlebih lagi, terkait isu deforestasi, perusahaan memaparkan bahwa proses pemanenan dan penanaman kembali dilakukan dengan sangat tertib sesuai rencana kerja yang disetujui pemerintah.
Jarak antara panen dan tanam ulang pun diklaim maksimal hanya satu bulan.
Secara finansial, perusahaan menjamin bahwa wacana rekomendasi penutupan ini belum berdampak pada operasional, pendapatan, atau kontrak mereka. Aktivitas ekonomi masyarakat sekitar juga diklaim masih berjalan normal.
Lalu, bagaimana kelanjutan dari rencana Gubernur Bobby? Sebelumnya, Bobby Nasution mengungkapkan akan menandatangani surat rekomendasi pada Senin (1/12/2025).
Durasi satu pekan digunakan untuk merampungkan poin-poin penting dalam surat tersebut sebelum dikirim ke pemerintah pusat. “Hal-hal seperti ini nanti akan kita diskusikan sehingga menjadi satu rekomendasi yang baik,” ujar Bobby.
Ia menegaskan langkah ini penting agar tidak ada keputusan yang terburu-buru. Pemerintah provinsi harus menyajikan data yang bisa dipertanggungjawabkan ke pusat.
Sementara itu, perwakilan masyarakat, Pastor Walden Sitanggang, mengatakan bahwa rapat telah mendalami berbagai keprihatinan warga yang menjadi korban.
“Kami melihat apresiasi dari Gubernur, dan beliau setuju bahwa PT TPL ditutup,” kata Pastor Walden. Sikap gubernur ini dinilai sebagai kabar menggembirakan meski prosesnya masih panjang.
Mereka juga mempertimbangkan dampak sosial dari penutupan perusahaan ini.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi besar-besaran ribuan warga terdampak di kantor Gubernur Sumut pada 10 November lalu. Saat itu, massa membawa berbagai atribut dan spanduk yang menuntut penutupan TPL.
“Kita ingin memastikan Gubernur menutup TPL,” seru Direktur Program KSPPM, Rocky Pasaribu, dari atas mobil komando. Gerakan ini disebut sebagai bentuk protes kolektif warga yang sudah lama menderita.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
