Exposenews.id – Tanpa basa-basi lagi, pemerintahan Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan menetapkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta para pejabat setianya sebagai anggota organisasi teroris asing pada Senin (24/11/2025). Lebih lanjut, AS dengan tegas menuduh Maduro terlibat dalam jaringan kartel narkoba ‘de los Soles’. Namun, para analis justru menduga bahwa jaringan ini lebih mencerminkan sekumpulan pejabat pemerintah yang diduga melakukan korupsi, alih-alih sebuah organisasi kriminal yang rapi.
Dari Buron ke Teroris: Eskalasi Tekanan AS
Hebatnya lagi, penetapan status “teroris” yang sensasional ini langsung menyusul setelah AS sebelumnya secara resmi menjadikan Maduro seorang “buron”! Bahkan, pemerintah AS dengan berani menjanjikan hadiah fantastis sebesar 50 juta dollar AS (sekitar Rp 833 miliar) bagi siapa pun yang bisa memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan sang presiden.
Akibatnya, langkah kontroversial ini secara otomatis membuka peluang sangat lebar bagi Washington untuk memperhebat tekanan politik, ekonomi, dan bahkan opsi militer terhadap Caracas.
Meski demikian, Pemerintah Venezuela dengan cepat membalas dengan menolak keras semua tuduhan ini dan menyebutnya sebagai rekayasa politik yang sangat konyol.
Landasan Hukum Baru dan Opsi Militer yang Mengintai
Sebagai konsekuensi langsung, dengan masuknya kartel de los Soles ke dalam daftar hitam organisasi teriris asing (FTO), Presiden Trump kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyasar aset dan infrastruktur yang terkait dengan Maduro melalui serangkaian sanksi tambahan.
Akan tetapi, para pakar hukum justru menegaskan bahwa penetapan ini tidak serta-merta memberikan izin eksplisit untuk menggunakan kekuatan militer yang mematikan.
Di sisi lain, sejumlah pejabat di pemerintahan Trump dengan lantang berargumen bahwa langkah strategis ini tetap dapat membuka opsi militer yang lebih luas di wilayah Venezuela.
Berdasarkan laporan eksklusif CNN, Trump konon telah menerima paparan mendalam mengenai berbagai skenario militer. Rangkanya mulai dari serangan langsung terhadap fasilitas militer hingga operasi khusus yang lebih tersembunyi.
Walaupun begitu, opsi untuk tidak mengambil tindakan apa pun masih ikut diperhitungkan.
Pengerahan Militer Besar-besaran dan Sanksi Ekonomi yang Menghancurkan
Lebih mencengangkan lagi, pengumuman ini sengaja dibarengi dengan pengerahan operasi militer besar-besaran bernama Operation Southern Spear. Operasi ini melibatkan lebih dari selusin kapal perang dan sekitar 15.000 personel militer AS di kawasan Karibia!
Sejak September, operasi anti-narkotika ini telah dilaporkan menewaskan puluhan orang dalam serangan-serangan terhadap kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba.
Dengan penuh keyakinan, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa jaringan kartel ini bertanggung jawab atas “kekerasan teroris di seluruh belahan bumi.”
Sementara itu, implikasi ekonomi bagi Venezuela juga diperkirakan akan semakin menghancurkan. Pasalnya, penetapan sebagai FTO secara hukum membuat segala bentuk dukungan terhadap organisasi dalam daftar tersebut menjadi ilegal.
Para ekonom dengan cemas menilai hal ini justru bisa semakin memperkuat cengkeraman sanksi AS. Termasuk embargo minyak yang selama ini memaksa Venezuela menjual minyaknya dengan harga sangat murah di pasar gelap.
Pakar minyak ternama, Francisco Monaldi, memberikan peringatan, “Armada AS memang belum menyita kapal, tetapi katakanlah bahwa klasifikasi berbahaya ini dapat secara hukum membuka kemungkinan itu.”
Respons Venezuela dan Jalan Diplomasi yang Masih Terbuka
Sebaliknya, Caracas merespons dengan sangat keras langkah provokatif dari Washington ini. Mereka menegaskan bahwa tidak ada satu pun bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan Maduro dalam perdagangan narkoba ataupun keberadaan kartel dimaksud.
Dalam pernyataan resminya yang penuh emosi, pemerintah Venezuela dengan tegas menyebut keputusan AS sebagai “rekayasa konyol” yang tidak berdasar.
Pernyataan panas itu kemudian menambahkan, “Manuver baru yang penuh kepalsuan ini akan mengalami nasib yang sama dengan agresi-agresi sebelumnya dan yang berulang terhadap negara kami: yaitu kegagalan total!”
Pada momen perayaan Hari Mahasiswa, Maduro sendiri dengan berani menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak akan tunduk pada segala tekanan dari Washington. Dengan penuh semangat ia meneriakkan, “Ini hari Jumat, dan saya akan berpesta! Dan tidak ada yang bisa menghentikan saya!” yang langsung disambut oleh sorakan gegap gempita dari para pelajar.
Namun di tengah semua eskalasi ini, ternyata publik AS justru menolak rencana aksi militer. Survei CBS News/YouGov dengan jelas menunjukkan bahwa 70 persen warga AS menentang intervensi militer di Venezuela.
Sementara 76 persen lainnya menilai pemerintahan Trump belum menjelaskan posisi dan tujuannya secara jelas kepada rakyat.
Dan yang paling mengejutkan, meskipun ketegangan terus memanas, sinyal diplomasi ternyata belum sepenuhnya padam! Baru pekan lalu, Trump menyatakan bahwa Maduro “konon ingin berbicara”, dan ia sendiri mengaku terbuka untuk berbicara pada waktu tertentu.
Di sisi lain, Maduro juga menyampaikan kesiapan untuk berdialog tatap muka langsung dengan Trump. Jadi, apakah kedua pemimpin ini akhirnya akan bertemu untuk meredakan ketegangan? Hanya waktu yang akan menjawabnya!
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
