Exposenews.id – Polemik tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus memicu gelombang sorotan tajam dari publik. Sebagai respons, dua fraksi besar di Senayan, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, secara mengejutkan menyatakan komitmennya untuk menghentikan fasilitas tersebut. Selain itu, kedua partai ini bersepakat bahwa pemberian tunjangan dinilai sangat tidak pantas, terutama ketika melihat kondisi rakyat yang masih berjuang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
PDIP: Politik Harus Dilandasi Etika dan Empati
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Said Abdullah, lalu menegaskan dengan sangat bahwa dunia politik tidak boleh hanya berputar pada soal kesepakatan formal atau aturan belaka. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus dilandasi oleh etika yang tinggi, empati yang mendalam, dan simpati terhadap keadaan masyarakat. “Pertanyaannya, dalam situasi seperti sekarang ini, di mana rakyat justru mempertanyakan kinerja DPR dan perekonomian mereka serba sulit, apakah pantas anggota DPR tetap menerima tunjangan yang jumlahnya, dalam ukuran rakyat kebanyakan, sangat luar biasa besarnya?” tegas Said dalam keterangan persnya pada Sabtu (30/8/2025).
Sensibilitas Terhadap Rakyat Jadi Poin Krusial
Tak hanya berhenti di situ, Said juga menambahkan sebuah poin krusial bahwa setiap anggota dewan sudah seharusnya memiliki sensibilitas atau kepekaan terhadap realita kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh masyarakat. “Pada dasarnya, jika kita benar-benar memiliki empati, maka tidak akan ada lagi fasilitas-fasilitas berlebihan yang dananya bersumber dari uang pajak rakyat,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Kerja Simpatik Kunci Pulihkan Kepercayaan Publik
Bahkan, ia meyakini bahwa apabila anggota DPR bekerja dengan penuh sikap simpatik, selalu mendengarkan dengan saksama, dan benar-benar mengartikulasikan setiap aspirasi rakyat dengan tulus, maka kepercayaan publik terhadap institusi DPR pasti tidak akan pernah dipertanyakan lagi. “Dengan kata lain, ketika denyut nadi aspirasi rakyat terus kita perjuangkan tanpa henti, pada akhirnya marwah dan wibawa DPR akan bisa kita jaga bersama,” papar Said dengan penuh keyakinan.
Tuntutan Penghentian Tunjangan DPR
Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan itu, Fraksi PDI Perjuangan secara tegas dan berani meminta penghentian tunjangan perumahan untuk anggota dewan. Tak tanggung-tanggung, mereka juga meminta agar fasilitas-fasilitas lain yang dinilai telah melampaui batas kepatutan untuk segera ditinjau ulang. “Kami percaya, semua langkah ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kami ke depannya,” tegasnya sekali lagi.
Gerindra Siap Tinjau Ulang Segala Tunjangan
Di sisi lain, sikap yang sama ternyata juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono. Tanpa ragu, ia menegaskan bahwa partainya siap secara penuh untuk meninjau ulang dan langsung menghentikan berbagai tunjangan yang dinilai telah mencederai rasa keadilan di masyarakat. “Fraksi Gerindra telah mendengar setiap keluhan serta tuntutan masyarakat, khususnya yang terkait dengan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang selama ini dianggap melukai perasaan dan kepercayaan rakyat. Oleh sebab itu, kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” tegas Budisatrio, seperti dikutip dari Antara.
Larangan Kunker Luar Negeri sebagai Bentuk Keseriusan
Tak hanya soal tunjangan, Budisatrio juga mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh anggota fraksinya untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam waktu dekat. “Saya tegaskan di sini kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa pada saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang saya izinkan untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya dengan sangat jelas.
Instruksi Langsung Prabowo untuk Hadir Bersama Rakyat
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa langkah konkret ini sejalan dengan instruksi langsung dari Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menginginkan agar setiap wakil rakyat tetap hadir dan bersama masyarakat. “Sejalan dengan instruksi Ketua Umum, Bapak Prabowo Subianto, maka semua anggota DPR harus benar-benar hadir bersama rakyat, turun ke bawah dan mendengarkan setiap keluh kesah masyarakat. Pasalnya, kepercayaan rakyat adalah sebuah amanah suci, sehingga setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” tuturnya dengan penuh semangat.
Belasungkawa atas Korban Demonstrasi
Dalam kesempatan yang sama, Budisatrio juga menyampaikan ungkapan belasungkawa yang mendalam atas jatuhnya korban dalam sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. “Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya. Perlu diketahui, jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, melainkan juga menjadi duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” kata Budisatrio dengan perasaan haru.
Pengakuan atas Akumulasi Kekecewaan Masyarakatakat
Ia berpendapat bahwa rangkaian tragedi memilukan tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat yang telah menumpuk. “Dengan tulus, saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami menyadari bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya harus dijamin, tetapi juga harus dilindungi oleh setiap pihak,” ujarnya menutup pernyataannya.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
