Bupati Pati Tiba di KPK: “Saya Hanya Memenuhi Panggilan,”

JAKARTA, Exposenews.id – Dalam perkembangan terbaru yang menyita perhatian publik, Bupati Pati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanpa basa-basi lagi, dia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tepat pada hari Rabu (27/8/2025).

Kedatangan Tertutup dan Sikap Bungkam

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, Sudewo terlihat sampai di gedung KPK pada pukul 09.43 WIB. Tak hanya itu, dia tampak santai namun tertutup dengan mengenakan masker dan kemeja batik, sambil ditemani oleh beberapa orang pendampingnya. Yang paling mencolok dari kedatangannya adalah sikapnya yang sangat irit bicara. Begitu ditanya oleh para awak media yang sudah menunggu, Sudewo hampir tidak memberikan respons yang detail. Dia hanya menyebutkan bahwa tujuan kedatangannya semata-mata untuk memenuhi panggilan penyidik. “Ya, memenuhi panggilan,” ujar Sudewo dengan singkat. Bahkan saat ditanya lebih lanjut, dia mengaku tidak membawa berkas apa pun untuk keperluan pemeriksaan hari ini. Dia hanya menjawab, “Enggak,” dengan nada yang datar. Ketika para wartawan mencoba mengorek informasi tentang kasus korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA), Sudewo memilih untuk kembali bungkam. Alih-alih menjawab, dia justru langsung melanjutkan langkahnya menuju lobi Gedung KPK, meninggalkan sejumlah pertanyaan yang masih menggantung.

Latar Belakang Panggilan dan Keyakinan KPK

Sebelumnya, seperti telah diberitakan luas, KPK memang secara resmi memanggil Bupati Pati Sudewo. Panggilan ini berkaitan dengan kasus suap yang menjerat proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Budi, Juru Bicara KPK, menyatakan keyakinannya bahwa Sudewo akan memenuhi panggilan ini. Alasannya cukup jelas: permintaan penjadwalan ulang justru diajukan oleh Sudewo sendiri. Oleh karena itu, Budi yakin sang bupati akan hadir. “Kami meyakini yang bersangkutan, terlebih itu permintaan penjadwalan ulang dari saudara SDW sendiri, maka kami meyakini saudara SDW juga akan hadir dalam pemeriksaan tersebut,” tegas Budi.

Jaringan Korupsi Besar di Balik Proyek Kereta Api

Perlu kita ingat bersama bahwa dalam perkara besar ini, KPK telah menetapkan tidak kurang dari 10 orang sebagai tersangka pada 13 April 2023 lalu. Mereka yang tercatat sebagai tersangka penerima suap adalah pejabat-pejabat tinggi di sektor perkeretaapian. Sebagai contoh, ada Harno Trimadi yang menjabat sebagai Direktur Prasarana Perkeretaapian, lalu Bernard Hasibuan yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah. Selain itu, ada juga Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Syntho Pirjani Hutabarat sebagai PPK BTP Jawa Bagian Barat, Achmad Affandi yang merupakan PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, serta Fadilansyah dari PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian. Sementara itu, pihak yang diduga sebagai pemberi suap juga berasal dari kalangan pengusaha terpandang. Mereka adalah Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), Muchamad Hikmat dari PT Dwifarita Fajarkharisma, dan Yoseph Ibrahim yang hingga Februari 2023 masih menjabat sebagai Direktur PT KA Manajemen Properti.

Modus Rekayasa dan Nilai Suap Fantastis

KPK menduga dengan sangat kuat bahwa semua pelaku yang terlibat dalam kasus ini telah melakukan rekayasa sistematis. Mereka bukan hanya melakukan rekayasa dalam proses administrasi, tetapi juga dalam penentuan pemenang tender proyek. Bahkan, KPK berhasil mengendus bahwa sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub diduga menerima suap dari para pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, nilai suap yang beredar mencapai sekitar 5 sampai 10 persen dari total nilai proyek—angka yang sangat fantastis!

Nah, itulah sebabnya kehadiran Sudewo di KPK hari ini menjadi begitu krusial. Masyarakat pun menunggu-nunggu apakah pemeriksaan ini akan mengungkap lebih banyak fakta baru atau justru menjadi awal dari terungkapnya jaringan korupsi yang lebih luas lagi. Kita semua berharap KPK dapat bekerja secara maksimal untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.