Berita  

Polda Jateng Kerahkan 1.245 Personel Amankan Pengiriman Surat Warga Pati ke KPK

1.245 personel gabungan BKO Polres Jajaran Polda Jateng dan instansi terkait serta dari Polresta Pati dikerahkan untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi

PATI, Exposenews.id – Sebanyak 1.245 personel gabungan dari BKO Polres jajaran Polda Jateng, instansi terkait, dan Polresta Pati akhirnya dikerahkan secara besar-besaran. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada Senin, 25 Agustus 2025. Menariknya, aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB ini mengambil bentuk yang sangat unik dan modern, yaitu pengiriman surat secara serentak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Kantor Pos Kabupaten Pati. Sebagai informasi, titik konsentrasi massa utama terpusat di dua lokasi strategis: Kantor Pemda Pati dan tentunya Kantor Pos setempat.

Komitmen Polri untuk Pengamanan Maksimal

Selanjutnya, Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi, dengan tegas menyampaikan alasan di balik pengerahan personel yang begitu masif ini. Menurutnya, langkah ini semata-mata bertujuan untuk menjaga situasi agar tetap aman dan tertib dari awal hingga akhir. Bahkan, Jaka memastikan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal sehingga kegiatan pengiriman surat ke KPK ini bisa berjalan lancar, damai, dan benar-benar tanpa gangguan sedikit pun. Dengan kata lain, keselamatan dan kenyamanan peserta aksi adalah prioritas utama bagi pihak kepolisian.

Pendekatan Persuafif untuk Kawal Demokrasi

Tak hanya berhenti di situ, Jaka juga menegaskan komitmen kuat Polri dalam mengawal jalannya demokrasi dengan pendekatan yang sepenuhnya persuasif. Artinya, Polri hadir bukan untuk membungkam aspirasi, melainkan justru untuk menjaga kondusivitas dan memastikan semua suara rakyat terdengar. Lebih jauh dia menjelaskan, bahwa pengiriman surat ke KPK adalah bentuk penyampaian aspirasi yang sah dan dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, dia pun mengimbau dengan sangat kepada semua pihak untuk menghormati aturan yang berlaku dan sama sekali tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kericuhan.

Negosiator Siap Siaga untuk Antisipasi Dinamika

Di sisi lain, Jaka juga sangat menekankan betapa pentingnya membangun komunikasi yang intensif antara aparat keamanan dan koordinator aksi. Untuk mewujudkannya, pihaknya telah menyiapkan sejumlah personel negosiator khusus yang siap berdialog dan menyelesaikan segala dinamika yang mungkin terjadi di lapangan. Dengan strategi ini, diharapkan seluruh aspirasi melalui surat ke KPK dapat tersampaikan dengan sangat baik tanpa perlu ada gesekan atau konflik yang tidak diinginkan. Alhasil, proses demokrasi pun bisa berjalan mulus.

Imbauan untuk Personel: Profesional dan Humanis

Selanjutnya, Jaka juga memberikan pengarahan khusus kepada seluruh personel yang bertugas. Dia berpesan agar setiap anggota harus senantiasa mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan tidak mudah terpancing oleh segala bentuk provokasi. Tugas kita, tegasnya, adalah memastikan bahwa pengamanan berjalan secara profesional, humanis, dan tentunya tetap menjaga nama baik institusi Polri di mata masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap aparat akan terus terbangun.

Baca Juga: Aksi Demo 25 Agustus di DPR Berujung Ricuh, Polisi Terpaksa Gunakan Water Cannon

Memberikan Rasa Tenang dan Jaminan Hak Konstitusional

Tak kalah penting, Jaka menambahkan bahwa kehadiran aparat di lokasi bukan hanya sekadar untuk pengamanan semata. Lebih dari itu, kehadiran mereka juga bertujuan untuk memberikan rasa tenang dan aman kepada seluruh masyarakat yang hadir maupun yang melintas. Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap warga yakin jika penyampaian aspirasi melalui pengiriman surat ke KPK adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang, asalkan dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis.

Terakhir, Jaka pun menyampaikan imbauan langsung kepada seluruh peserta aksi. Dia meminta agar semua pihak dapat menjaga ketertiban dengan baik, menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya, dan yang paling utama adalah tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas. Mari bersama-sama tunjukkan bahwa Pati bisa menjadi contoh daerah yang menyampaikan aspirasi, termasuk melalui surat ke KPK, secara damai, penuh martabat, dan taat hukum tanpa cacat. Penutupnya, aksi ini akhirnya berjalan sukses dan kondusif berkat kerja sama semua pihak.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com