Berita  

PBB di Jombang Naik Drastis, Seorang Warga Protes Dengan Membayar Menggunakan Koin

JOMBANG, Exposenews.id – Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang mendadak ramai seperti pasar pada Senin (11/8/2025). Ratusan koin memenuhi lantai kantor itu setelah warga sengaja membawanya sebagai bentuk protes terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mereka anggap tidak masuk akal!

Pajak Melonjak Tajam, Warga Pakai Tabungan Anak

Warga tidak tinggal diam saat tahu tarif pajak mereka naik drastis sejak 2024. Bayangkan, dari Rp300 ribu tiba-tiba melambung menjadi Rp1,2 juta! Salah satu yang merasakan dampaknya adalah Joko Fattah Rochim, warga Kecamatan Jombang. Ia sampai nekat memecahkan celengan koin anaknya yang sudah dikumpulkan sejak SMP demi membayar pajak.

“Kalau naik sedikit masih bisa dimaklumi, tapi ini langsung tembus Rp1 juta lebih! Uang ini tabungan anak saya, bukan mau cari masalah dengan pajak, tapi kami cuma bisa bayar sesuai kemampuan,” ujar Fattah dengan nada kesal.

Ketegangan Memanas, Pejabat Bapenda Berusaha Tenangkan Warga

Aksi pembayaran pakai koin ini langsung memicu ketegangan di kantor Bapenda. Kepala Bapenda, Hartono, berusaha menjelaskan alasan di balik kenaikan itu sambil menghadapi protes warga.

Menurut Hartono, lonjakan PBB-P2 terjadi karena adanya pembaruan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2023. Di beberapa wilayah, terutama perkotaan, NJOP melonjak tinggi. Contohnya di Jalan Wahid Hasyim, yang dulu pajaknya Rp1,1 juta, sekarang bisa mencapai Rp10 juta!

“Memang ada yang naiknya sedikit, tapi ada juga yang sampai ribuan persen. Tapi kami pastikan tahun depan tidak ada kenaikan lagi,” janji Hartono.

Warga Ancam Aksi Lanjutan Jika Pemerintah Diam Saja

Fattah membawa total koin senilai Rp1,3 juta. Ia menggunakan sebagian untuk membayar pajak dan menyisakan sebagian lagi sebagai simbol perlawanan warga terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak adil.

“Kalau pemerintah tidak segera bertindak, kami siap turun lagi. Ini bukan sekadar masalah uang, tapi keadilan!” tegas salah satu warga yang ikut aksi.

Solusi atau Janji Kosong?

Hartono mengatakan, warga yang keberatan bisa mengajukan permohonan revisi. Bapenda akan turun ke lapangan untuk memeriksa ulang. Namun, warga tidak ingin hanya diberi janji. Mereka menuntut tindakan nyata.

Jika pemerintah tidak merespons dengan cepat, aksi serupa bisa berubah menjadi gerakan lebih besar. Warga Jombang sudah lelah dengan kenaikan mendadak yang membuat ekonomi keluarga tertekan.

“Kami hanya minta keadilan. Jangan sampai pajak yang seharusnya untuk kesejahteraan malah membuat rakyat sengsara,” tegas Fattah.

Exit mobile version