JAKARTA, Exposnews.id – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melontarkan pernyataan tegas menyusul berakhirnya sengketa empat pulau di Aceh. “Kalau sampai terulang lagi, berarti kita tidak belajar dari sejarah,” tegas JK saat menerima tim Exposnews.id di rumah dinasnya di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Prosedur Diabaikan, Masalah Muncul
JK langsung menyoroti akar masalahnya. Ternyata, pemerintah pusat sempat “kecolongan” karena tidak mengikuti aturan main yang sudah jelas tertuang dalam UU Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki. “Ini seperti main bola tapi tidak mau ikuti aturan offside,” sindir JK dengan gaya bahasanya yang khas.
Beliau menjelaskan dengan gamblang: “Begini aturannya – kalau mau ambil keputusan tentang Aceh, wajib konsultasi dengan Gubernur. Tapi dalam kasus ini, mereka langsung main tunjuk saja. Ya wajar kalau masyarakat Aceh geram.”
Presiden Ambil Sikap Tegas
Kabar baiknya, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan bahwa keempat pulau (Mangkir Kecil, Mangkir Besar, Panjang, dan Lipan) secara resmi masuk wilayah Aceh. “Kami sudah teliti semua dokumen, dari Kemenag sampai arsip sejarah. Hasilnya jelas, pulau-pulau ini milik Aceh,” tegas Menkretneg Prasetyo Hadi.
Respon Masyarakat: Lega Tapi Tetap Waspada
Di Aceh, masyarakat menyambut keputusan ini dengan penuh suka cita. “Alhamdulillah, kebenaran akhirnya menang,” seru Teuku Amir, tokoh pemuda Aceh yang kami hubungi via telepon. Namun tak sedikit warga yang masih mengernyitkan dahi, “Kenapa harus menunggu sampai terjadi keributan dulu baru diselesaikan?” tanya mereka penuh keheranan.
JK Beri Solusi Konkret
Tak hanya mengkritik, JK juga menawarkan solusi brilian:
Bentuk tim verifikasi khusus untuk urusan daerah otonom
Buat sistem early warning ketika ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan sengketa
Tingkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
“Jangan sampai ada lagi kasus seperti ini. Biaya politiknya terlalu mahal,” tandas JK serius.
kunjungi MPOSAKTI
Pelajaran Berharga untuk Semua Pihak
Kasus ini memberikan tiga pelajaran penting:
Pentingnya menghargai proses hukum yang ada
Perlunya komunikasi intensif antara pusat-daerah
Dengan berakhirnya sengketa ini, banyak pihak berharap ini menjadi momentum perbaikan hubungan Jakarta-Aceh. “Kita harus jadikan ini pelajaran. Jangan sampai ada lagi daerah yang merasa diperlakukan tidak adil,” pungkas JK mengingatkan.
