BANDUNG, Exposenews.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta Bappeda Jabar untuk mengevaluasi ulang skema pembiayaan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Soalnya, bandara ini menghabiskan anggaran hingga Rp 60 miliar per tahun, tapi nggak memberikan kontribusi berarti buat kas daerah.
“Pak Gubernur sedang mempertimbangkan apakah APBD harus terus menanggung beban ini, sementara rencana bisnisnya masih belum jelas,” ungkap Kepala Bappeda Jabar, Dedi Taufik, saat kami hubungi Senin (16/6/2025). Dia mengakui, hingga saat ini, BIJB Kertajati sama sekali belum menghasilkan keuntungan – bahkan manajemen bandara belum pernah membagikan dividen sejak bandara ini mulai beroperasi.
“Nggak ada untungnya, bahkan deviden pun nggak pernah kita terima,” tegasnya. Dia ngingetin, Pemprov Jabar sudah ngucurkan dana lebih dari Rp 2 triliun buat bangun BIJB. “Namun meski sudah beroperasi penuh, pemerintah provinsi masih harus mengalokasikan dana subsidi untuk operasional dan merawat bandara yang mereka klaim sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia ini.”
“BIJB ini aset daerah, tapi biaya operasionalnya mentok di Rp 50–60 miliar per tahun buat bayar gaji pegawai, listrik, AC, plus biaya perawatan,” jelas Dedi. Padahal, meskipun BIJB Kertajati sudah berfungsi sebagai bandara pemberangkatan haji dan umrah, pendapatannya ternyata tidak mampu menutupi pengeluaran tahunan.
“Ini kan bisnis jangka panjang, kalau jelas hitungannya sih nggak masalah. Tapi yang jadi pertanyaan, apa skema bisnisnya udah bener? Uang yang udah dikeluarin kapan baliknya?” tandasnya.
baca juga: Prabowo Ambil Alih Penyelesaian Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Simak Detailnya!
Nyatanya, BIJB Kertajati masih jauh dari harapan buat ngasih keuntungan. Padahal, sejak awal, bandara ini dibangun dengan tujuan ngurangi beban Bandara Soekarno-Hatta dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagian timur. Tapi, faktanya, bandara ini malah jadi beban keuangan daerah.
“Kita harus realistis, kalau skemanya nggak berubah, ya APBD Jabar yang terus nanggung,” kata Dedi. Dia ngakuin, salah satu masalah utamanya adalah kurangnya penerbangan komersial yang beroperasi di BIJB. Akibatnya, pendapatan dari bandara nggak sebanding dengan biaya operasionalnya.
“Bandara segede ini, tapi penerbangannya masih sedikit. Ya wajar kalau pendapatannya minim,” tambahnya. Selain itu, belum ada investor yang berminat serius buat ngembangin kawasan sekitar bandara. Padahal, kalau ada industri atau kawasan ekonomi khusus, bisa bantu ningkatin aktivitas di BIJB.
kunjungi situs ini MPOSAKTI
Bandara Haji & Umrah Belum Cukup, Perlu Terobosan Baru
Meski udah dipakai buat penerbangan haji dan umrah, ternyata pendapatan dari aktivitas ini nggak nutup biaya operasional. “Penerbangan haji kan cuma musiman, nggak bisa diandalkan buat pendapatan tetap,” jelas Dedi.
Nah, buat ngejar break-even point, Pemprov Jabar harus cari terobosan.”Pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa solusi, antara lain mengajak maskapai penerbangan membuka rute baru dan memberikan insentif menarik. Mereka juga berencana memprioritaskan pengembangan kawasan komersial di sekitar bandara.”
“Kita lagi diskusi sama berbagai pihak, termasuk Kemenhub dan investor, buat cari solusi. Kalau nggak, ya kita terus-terusan subsidi,” ujarnya.
Kesimpulan: Butuh Strategi Jangka Panjang yang Jelas
Jelas banget, BIJB Kertajati nggak boleh dibiarin terus jadi beban APBD. Pemerintah harus putarin otak buat bikin bandara ini ngasih keuntungan. Entah lewat pengembangan kawasan, kerja sama dengan swasta, atau efisiensi operasional.
“Ini PR besar buat kita semua, jangan sampe bandara megah ini cuma jadi simbol, tapi nggak ngasih manfaat ekonomi,” pungkas Dedi.
Nah, gimana menurut lo? Apa solusi terbaik buat bikin BIJB Kertajati nguntungin?
#BandaraKertajati #BIJB #JawaBarat #EkonomiDaerah #APBD
