JAKARTA, Exposenews.id – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, DPR telah berkomunikasi intens dengan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik pemindahan kepemilikan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut). Dasco menegaskan, Prabowo sebagai Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih sepenuhnya penyelesaian isu sensitif ini. “Presiden berkomitmen menuntaskan dinamika batas wilayah antara Aceh dan Sumut dengan solusi terbaik,” jelasnya tegas, Sabtu (14/6/2025) malam.
Menariknya, Prabowo bahkan menargetkan keputusan final bisa keluar pekan depan. “Dalam hitungan hari, beliau akan memutuskan langkah konkret,” tambah Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra ini. Target cepat ini dinilai sebagai upaya mencegah eskalasi konflik kedua daerah yang sudah berlarut-larut.
Akar Masalah: Kepmendagri yang Picu Kontroversi
Sebelumnya, pemerintah pusat lewat Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 (25 April 2025) secara resmi memasukkan empat pulau milik Aceh ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. Keempat pulau itu adalah:
Pulau Lipan
Pulau Panjang
Pulau Mangkir Besar
Pulau Mangkir Kecil
Keputusan ini langsung memantik reaksi panas dari kedua pihak. Aceh, misalnya, bersikukuh memiliki bukti historis kuat atas keempat pulau tersebut. Sementara Sumut mengklaim hasil survei Kemendagri sebagai dasar legalitas mereka.
Konflik Puluhan Tahun yang Tak Kunjung Usai
Yang membuat persoalan ini makin rumit, sengketa keempat pulau ini bukanlah hal baru. Konflik telah berlangsung puluhan tahun, dengan kedua daerah saling mengajukan argumen berbasis data dan emosi.
Di satu sisi, masyarakat Aceh menganggap pulau-pulau itu bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Di sisi lain, Sumut merasa survei terbaru Kemendagri adalah acuan paling valid. “Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi juga harga diri daerah,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Prabowo: Solusi atau Sekadar Pendinginan Konflik?
Langkah Prabowo mengambil alih proses ini menuai beragam tafsir. Sebagian melihatnya sebagai upaya serius menyelesaikan akar masalah, sementara lainnya curiga ini hanya taktik untuk meredam ketegangan sementara.
Namun, Dasco meyakinkan publik bahwa Presiden tak akan setengah-setengah. “Beliau sudah memerintahkan tim khusus untuk mengkaji semua bukti dari kedua pihak sebelum memutuskan,” paparnya. Kabarnya, opsi kompromi seperti pembagian wilayah atau pengelolaan bersama juga sedang dipertimbangkan.
Apa yang Bisa Diharapkan Masyarakat?
Dengan tenggat waktu pekan depan, publik menanti apakah keputusan Prabowo akan:
Mengembalikan pulau ke Aceh berdasarkan argumen historis?
Mempertahankan status quo sesuai Kepmendagri terbaru?
Atau justru menawarkan solusi ketiga yang belum terpikirkan?
Yang pasti, keputusan ini akan jadi ujian pertama Prabowo dalam menangani konflik antar-daerah. Jika berhasil, citranya sebagai pemersatu bakal menguat. Tapi jika gagal, risiko polarisasi politik dan sosial siap mengintai.
Nantikan update lengkapnya hanya di Exposenews.id!
