Exposenews.id – Dunia travel haji gempar! Pemerintah Arab Saudi tiba-tiba menghentikan penerbitan visa haji furoda 2025, tapi anehnya, jemaah pakai visa amil (yang seharusnya untuk pekerja) malah bisa berangkat. Kebijakan kontroversial ini langsung bikin geram ribuan calon jemaah dan mengguncang industri travel haji-umrah.
Pelaku Travel Kelabakan: “Ini Ujian Iman Sekaligus Bisnis!”
Nur Rahmat, bos PT An Nur Kaltara Arafah, sampai gemetar tangan saat dapat kabar 32 jemaah furoda-nya gagal berangkat. “Ini ujian berat. Bukan cuma soal duit Rp 340 juta per orang yang udah keluar buat tiket dan hotel, tapi lebih ke tanggung jawab moral ke jemaah,” ujarnya sambil menghela napas, Selasa (3/6/2025).
Padahal, semua persiapan sudah matang: tiket pesawat, akomodasi mewah dekat Masjidil Haram, bahkan catering khusus. Sekarang, semuanya mentok gegara visa ditolak mentah-mentah.
Yang bikin panas kuping, Rahmat dapat laporan bahwa banyak jemaah “nakal” pakai visa amil (visa pekerja) malah sukses berhaji. “Ada yang berangkat lewat Batam-Singapura-Istanbul, ada juga yang lewat Malaysia. Ini jelas penyalahgunaan visa!” protesnya.
Fakta yang lebih memiriskan: Petugas bandara Jeddah sempat menahan sejumlah jemaah dengan visa amil, namun anehnya banyak juga yang berhasil lolos. “Begitu visa resmi ditolak, seharusnya otoritas Arab Saudi juga memperketat pengawasan terhadap visa amil,” tegas Rahmat sambil menggelengkan kepala.
Tak hanya itu, beberapa jemaah yang lolos justru memamerikan pengalaman mereka di media sosial, membuat para calon haji furoda yang tertahan semakin kecewa. Selain itu, oknum-oknum nakal pun mulai memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan “jalur khusus” visa amil ke masyarakat. Alhasil, muncul kekhawatiran praktik ini akan semakin merajalela jika tidak segera ditertibkan.
Yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa jemaah yang tertahan di Jeddah harus menanggung konsekuensi berat, mulai dari dideportasi hingga masuk daftar hitam. Padahal seharusnya, semua calon jemaah haji mendapat perlakuan yang sama adilnya di Tanah Suci. Oleh karena itu, semua pihak harus segera duduk bersama mencari solusi terbaik untuk masalah ini.
Jangan pilih kasih!” tambah Rahmat geram.
Rp 2 Miliar Melayang, Travel Ini Tawarkan Jalan Tengah
Hitungan kerugiannya bikin pusing: hampir Rp 2 miliar hangus karena pembatalan dadakan ini. Rahmat sudah berusaha minta refund ke hotel di Mekkah, tapi belum ada kepastian.
Akhirnya, dia kasih dua pilihan ke jemaah:
-
Uang kembali 100% (tapi prosesnya lama)
-
Dana dialihkan untuk haji tahun depan via program ONH Plus
“Syukurnya, hampir semua memilih opsi kedua. Sekarang kami kejar dispensasi ke Kemenag biar mereka bisa berangkat tahun depan,” jelas Rahmat.
Sistem Haji Indonesia vs Arab Saudi: Di Mana Masalahnya?
Kasus ini buka borok sistem haji:
-
Kuota furoda (haji mandiri) tiba-tiba dipotong tanpa negosiasi
-
Visa amil disalahgunakan oknum tertentu
-
Koordinasi Indonesia-Arab Saudi masih sering jegal-jegalan
“Pemerintah harus tegas negosiasi sama Saudi. Jangan sampai jemaah yang bayar mahal malah jadi korban,” desak Rahmat.
3 Solusi
-
Darurat Diplomasi
Kemenlu harus kirim tim khusus ke Riyadh buat buka kembali kuota furoda. -
Razia Visa Amil
Imigrasi wajib perketat pemeriksaan di bandara buat jemaah “pura-pura pekerja”. -
Sistem Antrean Digital
Kemenag perlu bikin aplikasi real-time buat lacak kuota haji biar transparan.
Nasib Jemaah: Antara Harap dan Kecewa
Bagi calon haji seperti Pak Soleh (62 tahun) asal Samarinda, kabar ini tamparan keras. “Udah jual sawah buat biaya haji, eh dapatnya malah penundaan. Tapi saya ikhlas, yang penting tahun depan bisa berangkat,” ujarnya lirih.
Sementara itu, Kemenag berjanji akan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
Pelajaran Berharga buat Travel Haji
Banyak biro travel kini mulai waspada:
-
Deposit jemaah disimpan di rekening terpisah
-
Kerjasama dengan hotel di Arab Saudi pakai sistem refundable
-
Siapkan asuransi pembatalan perjalanan
Pertanyaan Besarnya:
Pertama-tama, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dengan mengirim delegasi khusus ke Arab Saudi untuk membuka kembali kuota haji furoda. Selanjutnya, Kemenag dan Kemenlu perlu bekerja sama lebih erat memantau penyalahgunaan visa amil, sekaligus memastikan transparansi kuota haji.
Di sisi lain, para pengusaha travel juga harus belajar dari kasus ini. Mulai sekarang, mereka perlu mempersiapkan skema perlindungan finansial yang lebih baik—seperti sistem deposit aman dan kerja sama dengan penyedia layanan yang fleksibel. Tak kalah penting, calon jemaah haji pun harus lebih cermat memilih biro travel yang terpercaya dan memiliki track record jelas.
Yang paling utama, semua pihak harus bersatu memperjuangkan hak jemaah haji Indonesia. Jangan sampai lagi ada warga negara kita yang terpaksa “main belakang” pakai visa amil hanya karena sistem yang tidak adil. Pada akhirnya, haji adalah ibadah suci yang seharusnya bisa diakses dengan mudah dan transparan oleh siapa pun yang mampu.
Sekarang saatnya bertindak! Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama menyelesaikan masalah ini sebelum musim haji berikutnya tiba. Bagaimana menurut Anda? Mari diskusikan di kolom komentar!
