Harga Terkendali, Inflasi Sulut Terendah Kedua se-Indonesia

Andry Prasmuko
banner 120x600

Exposenews.id, MANADO – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) Andry Prasmuko menyampaikan overview capaian kinerja dan kolaborasi yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Utara dengan Kabupaten/Kota se-Sulut. Salah satunya adalah tentang inflasi.

Dikatakan Prasmuko bahwa sepanjang 2024 kinerja Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hasil yang memuaskan. Meskipun sempat mencatat inflasi yang cukup tinggi di awal tahun, namun TPID Sulawesi Utara mampu menjaga inflasi, sehingga secara month to month inflasi tetap terkendali sepanjang 2024.

“Sehingga inflasi Sulawesi Utara pada tahun 2024 menduduki peringkat kedua terendah secara nasional. Hal ini, tentunya tidak dapat tercapai tanpa adanya koordinasi dan kolaborasi yang erat antara sesama anggota TPID yang bergerak di bawah arah strategis dari ketua TPID Sulawesi Utara,” kata Prasmuko saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut, di KPw BI Sulut, Selasa (21/1/2025).

Dijelaskan Prasmuko bahwa melihat perkembangan IHK Sulawesi Utara pada periode laporan terakhir, IHK Sulawesi Utara pada Desember 2024 tercatat mengalami deflasi (MTM)atau inflasi 0,44 (yoy). Dia juga menyebut yang menahan inflasi di bulan Desember ini berupa cabai, tomat, beras, lemon dan angkutan udara.

Sementara, komoditas cabai dan tomat menjadi andil utama penahan kenaikan harga pada periode laporan, sejalan dengan meningkatnya pasokan dari panen raya, kedua komunitas tersebut.

“Bearti upaya dari bapak ibu cukup signifikan sehingga suplai cabai di Sulut bisa terpenuhi. Demikian juga untuk komoditas beras. Namun di sisi lain komoditas perikanan seperti ikan selar dan mala lugis menjadi penyumbang inflasi utama pada periode berjalan akibat faktor cuaca di ikuti dengan komoditas minyak goreng bawang merah dan daging babi, karena keterbatasan pasokan di tengah kenaikan permintaan pada periode HBKN Nataru,” bebernya

Meskipun demikian, secara spasial inflasi kota/kabupaten di Sulawesi Utara menunjukkan kondisi yang terkendali. Hal ini ditandai dengan angka inflasi (mtm) yang seluruhnya menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

“Dalam kurun waktu 2 bulan ke depan kita akan memasuki periode bulan Ramadan dan HBKN Idul Fitri. Secara historis tekanan inflasi pada periode romadhan dan Idul Fitri cenderung meningkat dibandingkan rata-rata tahun berjalan. Terutama didorong oleh tekanan inflasi pada komoditas pangan,” kata dia.

Berdasarkan rilis data BPS, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi utama pada periode Idul Fitri tahun 2024 ini masih tetap bawang merah, cabe rawit dan tomat. Apabila dilihat dari sisi ketersediaan pasokan pemenuhan atas kebutuhan konsumsi komoditas bawang merah, bawang putih belum mendapat perhatian mengingat daerah Sulawesi Utara masih memiliki keterbatasan produksi pada kedua komoditas tersebut.

“Oleh karena itu pemenuhan pasokan dari luar wilayah Sulawesi Utara menjadi kunci pengendalian inflasi. Tidak hanya untuk komoditas bawang namun juga komoditas lain yang diprediksi masih akan mengalami keterbatasan pasokan menjelang hbkn Idul Fitri,” katanya.

Dirinya menjelaskan berdasarkan analisa di daerah pada periode HBKN tergantung juga pada karakteristik dan preferensi konsumsi masyarakat daerah tersebut. Sebagai contoh inflasi Manado, Kotamobagu dan Minahasa Utara cenderung disebabkan oleh komoditas barito sedangkan pendorong utama inflasi di Minahasa Selatan pada periode Idul Fitri itu adalah daging babi.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, berdasarkan data historis inflasi bulanan Kota Manado yang menjadi proxy angka inflasi Kabupaten di wilayah Minahasa raya dan Kotamobagu yang menjadi proxy inflasi di wilayah Bolmong Raya pada periode HBKN Idul Fitri tercatat lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

“Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Mengingat kedua kota tersebut merupakan bagian dari kota pencatatan inflasi provinsi. Kami menghimbau agar pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat mengantisipasi kenaikan harga komoditas yang menjadi pendorong andil inflasi pada periode HBKN Idul Fitri mendatang, agar inflasi Sulawesi Utara pada tahun ini lebih terkendali dibandingkan tahun yang lalu,” imbuhnya.

Turut hadir Gubernur Sulut yang diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian Provinsi Sulut, sejumlah pimpinan horisontal, sejumlah Kepala Daerah atau yang mewakili, serta tamu undangan lainnya.

(RTG)